Anies Tutup Sekolah Dua Pekan dan Tunda Ujian Nasional di DKI

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Sabtu (14/3) memutuskan untuk menutup sekolah-sekolah di lingkungan ibu kota selama dua pekan serta menunda pelaksanaan Ujian Nasional tingkat menengah atas (SMA/SMK) yang semula dilaksanakan pada Senin (16/3) mendatang, sebagai langkah antisipasi penyebaran wabah corona (COVID-19).

Anies menyatakan kegiatan belajar mengajar akan berlangsung jarak jauh.

"Social distancing measure harus diterapkan. Artinya mobilitas penduduk sekecil mungkin. Tujuannya adalah mengurangi penyebaran antar-individu yang belum tentu merasakan gejala," kata Anies dalam konferensi pers hari ini.

"Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menutup semua sekolah di lingkungan DKI Jakarta dan akan melakukan proses belajar mengajar jarak jauh. Penutupan sekolah ini berlaku selama dua minggu. Dan kami akan me-review kembali di akhir pekan minggu kedua."

Anies juga menyerukan agar tempat-tempat belajar informal seperti kursus dan bimbingan belajar juga mengambil sikap serupa, mengubah proses belajar mengajar dari jarak jauh.

Anies juga mengingatkan warga DKI Jakarta agar melakukan social distancing (ambil jarak dari keramaian) dengan tetap berdiam diri di rumah.

Dalam jumpa pers kemarin, Juru bicara pemerintah RI untuk kasus Corona Achmad Yurianto menyatakan jumlah pasien positif virus corona di Indonesia menjadi 69 kasus, dengan empat korban meninggal dunia, dan lima dinyatakan sembuh.

Anies menyatakan hingga 12 Maret terdapat 586 Orang Dalam Pemantauan di wilayah Jakarta, dari semula 129 pada 1 Maret.



Sementara Orang Dalam Pengawasan melonjak dari semula 39 orang pada 1 Maret menjadi 261 pada 12 Maret.

Keputusan menutup sekolah selama dua pekan ini diambil setelah Pemprov DKI mengadakan pertemuan dengan IDI Jakarta, perhimpunan ahli epidimiolog Indonesia, unsur dokter anak Indonesia, serta teleconference dengan pimpinan World Health Organization Indonesia.

Berdasarkan data Pemprov DKI, terdapat 1,5 juta peserta didik di Jakarta dengan 124 ribu di antaranya siswa SMA dan SMK kelas 12.
sumber

☆☆☆☆☆

Ok, kita mulai.
Ini trit serius, dan mudah-mudahan yang mampir ke trit ini juga memberi opini yang serius. Silakan mau kontra atau tidak pada keputusan Anies. Yang jelas, setiap keputusan pasti membawa implikasi tertentu dibelakang hari.

Ada hal yang bagi orang awam mungkin dianggap sesuatu yang sangat menakutkan. Apa itu? Istilah ODP atau Orang Dalam Pengawasan. Sejak Anies mulai bicara soal Covid-19, istilah ODP selalu dibawa. Bagi yang tidak paham, ODP dianggap sebagai calon suspect, orang yang antara kena atau tidak infeksi virus Corona. Dan jumlahnya berbilang ratusan. Padahal ODP adalah orang-orang yang diawasi kedatangannya dari wilayah pandemi. Sementara Jakarta sendiri sekarang telah masuk dalam kriteria wilayah pandemi. Lantas darimana ukuran Pemprov DKI Jakarta mengklaim ada ratusan ODP tersebut? Itu pertanyaannya. Jika Pemprov DKI Jakarta memperoleh datanya dari gerbang udara, maka itu adalah kewenangan Dirjen Imigrasi. Dan Dirjen Imigrasi jelas dibawah Kementerian Hukum dan HAM. Koordinasinya adalah ke pusat. Kalau benar klaim Anies seperti itu, maka banyak jalur yang dipakai oleh ODP yang masuk ke Jakarta. Bisa melalui jalur laut, bisa melalui jalur darat. Benarkah klaim Anies tersebut? Berapa juta manusia yang lalu lalang tiap hari keluar masuk Jakarta lewat jalur darat? Apakah memang terpantau benar? Padahal 4 kriteria mengenai status Corona adalah data yang hanya dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Anies juga pada kesempatan lain berkata bahwa anak kecil meskipun kecil kemungkinannya menjadi suspect, tapi tetap menjadi carrier atau pembawa virus. Entah mendapat masukan dari mana. Tapi nyatanya kasus terbaru, 2 anak balita berumur 2 dan 3 tahun menjadi suspect Corona. Ini jelas langsung membantah klaim Anies. Nyatanya Covid-19 tak hanya menyasar orang yang sudah berumur. Virus ini bisa menginfeksi siapapun juga.

Jika Anies berkata bahwa dia melarang segala bentuk keramaian, nyatanya Anies membiarkan pendukungnya berdemo. Ah, jangan bilang itu bukan pendukung Anies. Ini sudah kasat mata. Dan Anies, tak sedikitpun mau berbicara mengenai ceramah-ceramah menyimpang mengenai Covid-19 ini, minimal memberi pernyataan yang tegas bahwa hal itu salah. Anies membiarkan masyarakat Jakarta terbuai oleh kata-kata para dai dan ustadz dari golongannya. Andai Anies bisa tegas berkata : "Hei, itu salah kaprah! Yang benar begini." Maka TS akan angkat topi atau memberi jempol kepada Anies. Tapi nyatanya hal itu tidak dilakukan.

Saat Amigos yang terletak di Kemang yang menjadi awal mula suspect 1 dan 2 di Indonesia ini, Anies justru membiarkan restoran itu tetap buka. Padahal sejatinya Anies bisa memerintahkan untuk menutup dahulu restoran tersebut. Dan ketika ada 1 kaskuser yang berdomisili di Pondok Jaya, Mampang Prapatan mengquote post TS lalu memberi info soal suspect 1 dan 2, TS langsung bergumam : "Mampang Prapatan darurat Covid-19!" Dan itu terbukti ketika Anies berkata bahwa Kecamatan Mampang Prapatan menjadi wilayah tertinggi penyebaran Covid-19. Terlambat! Padahal kaskuser tersebut berkata bahwa suspect 2 sering nongkrong di Pondok Jaya IX bersama kawan-kawannya, sementara ketika suspect 2 divonis kena, beberapa hari sebelumnya dia masih terlihat berkumpul dengan teman-temannya di Pondok Jaya IX. Dan diwilayah Pondok Jaya bertebaran sekolah SMP dan SD.

Bagaimana ini Gubernur? Anda sebenarnya sudah salah langkah juga sejak awal. Tapi anda terlihat bisa mengambil alih panggung pertunjukan. Dan itu sudah biasa. Jadi tidak heran jika anda menjadi hero di Mata Najwa. Sebab anda sudah berhitung sejak awal bahwa itulah panggung anda disaat yang tepat!

Lalu soal meliburkan sekolah, itu hal yang biasa. Bukan hal yang istimewa. Banyak pemimpin daerah yang mengambil keputusan tersebut karena memang urusan sekolah bisa dihandle oleh Pemprov atau Pemda.

Tapi soal Ujian Nasional, selayaknya memang harus ada koordinasi dengan pusat. Dengan Kementerian Pendidikan cq BNSP. Kenapa? Karena urusan UN adalah urusan pusat, bukan Pemprov apalagi Pemda. Namun untuk hal 1 ini TS meminta masukan data, mana saja propinsi yang menunda UN seperti kebijakan Anies di Jakarta.

Seharusnya Anies mengambil langkah bijak dan tepat. Sekolah tetap diliburkan 2 minggu namun UN tetap berjalan. Andai UN ditunda, seperti TS bilang diawal, implikasinya jelas ada. Semua akan mundur. Jadwal pendidikan di DKI Jakarta akan berantakan. Sementara untuk pencegahan Covid-19, Kementerian Pendidikan sudah mengambil langkah antisipasi dan petunjuk jelas. Dan Anies sebenarnya bisa ikut mengantisipasi dengan memberi jatah masker beberapa lembar bagi tiap siswa-siswi yang melaksanakan UN serta memberi donasi hand sanitizer bagi sekolah yang mengadakan UN. Tapi nyatanya Anies keblinger. Anies terlalu pelit. Anies terlalu percaya diri mengambil keputusan sendiri.

Dan itulah Anies.
Manusia serba bisa.
Bisa menjadi presiden, bisa menjadi mendikbud, bisa menjadi menkes. Bisa jadi apa saja.

Jadi, jika TS ditanya, apakah setuju dengan langkah Anies meliburkan sekolah di Jakarta? Lho, itu bukan soal setuju gak setuju. Itu memang sebuah keharusan melihat penyebaran Covid-19 di Jakarta ini. Itu ada dalam kewenangannya. Banyak pimpinan daerah melakukan hal yang sama, bahkan lebih dulu mengambil tindakan.

Lalu apakah TS setuju dengan langkah Anies menunda UN di Jakarta? TS bilang, gak setuju. Karena hal itu bukan hak dan kewenangan Anies. Makanya TS ingin tahu, propinsi mana saja yang menunda UN. Mungkin ada diantara kaskuser kota lain yang mengetahui.

Silakan berpendapat.