CARI
KATEGORI
KATEGORI
Informasi! Baca info terupdate seputar virus corona di sini
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
KPK: Tata Kelola Buruk BPJS Kesehatan Potensi Rugikan Negara
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5e6c559ea2d195699c74fdeb/kpk-tata-kelola-buruk-bpjs-kesehatan-potensi-rugikan-negara

KPK: Tata Kelola Buruk BPJS Kesehatan Potensi Rugikan Negara

KPK: Tata Kelola Buruk BPJS Kesehatan Potensi Rugikan Negara

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyebut tata kelola BPJS Kesehatan yang sampai mengalami defisit triliunan rupiah berpotensi merugikan keuangan negara.

Hal itu disampaikan Ghufron saat memaparkan hasil kajian tata kelola Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan di Gedung Dwiwarna KPK, Jakarta, Jum'at (13/3).

"Apakah defisit menyangkut juga potensi kerugian negara, iya jelas, karena iuran BPJS itu menggunakan, mengumpulkan uang rakyat dengan regulasi peraturan perundang-undangan UU JKN kemudian penggunaannya adalah penggunaan dalam perspektif uang publik, karena itu KPK masuk," kata Ghufron.

Berdasarkan kajian KPK, ia menyatakan sejumlah permasalahan menyebabkan terjadinya defisit.

Pertama, permasalahan moral hazard dan adverse selection pada peserta mandiri (PBPU). Kata dia, sejumlah peserta menggunakan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kemudian menunggak iuran.

Pada tahun 2018, tambah dia, total defisit JKN mencapai Rp12,2 Triliun.

"Jumlah tersebut disebabkan oleh tunggakan iuran peserta mandiri sebesar Rp5,6 triliun atau sekitar 45 persen," pungkasnya.

Berikutnya adalah over payment atau kelebihan bayar karena kelas rumah sakit yang tidak sesuai.

Ghufron menuturkan lembaganya menemukan rumah sakit yang mengklaim pembayaran namun tak sesuai dengan layanan dan fasilitas yang diberikan.

"Pembayaran pasien yang dirawat di ruang perawatan kelas 3, namun pihak rumah sakit mengklaim sebagai pembayaran ruang kelas 2. Pembayarannya jadi lebih tinggi," ucapnya.

Ia menambahkan penyebab defisit JKN merupakan perpaduan antara permasalahan pada aspek penerimaan dan pengeluaran BPJS kesehatan. BPJS Kesehatan, terang dia, dinilai tak efektif melakukan pembatasan pengguna jasa.

"Pembatasan manfaat yang ada cakupannya terlalu sempit, tidak dapat menjadi instrumen untuk pengendalian biaya dalam pengelolaan JKN dan memberikan dampak negatif," imbuhnya.

Sementara itu, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan juga tak membantah tata kelola BPJS Kesehatan yang ada sekarang ini membuka lebar peluang terjadinya korupsi, termasuk korupsi di lapangan.

"Itu membuka lebar peluang terjadinya korupsi ditingkat lapangan. Oleh karena itu kita sangat concern," ungkap Pahala.

Ia berujar daripada menaikkan iuran BPJS Kesehatan, lebih baik sejumlah rekomendasi yang telah dibuat pihaknya dijalankan.

Rekomendasi yang sudah diserahkan KPK kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan BPJS Kesehatan di antaranya adalah Kemenkes mempercepat penyusunan Pedoman Nasional Praktik Kedokteran (PNMK); Opsi pembatasan manfaat untuk penyakit katastropik; dan mengakselerasi coordination of benefit dengan Asuransi Kesehatan Swasta.

Selain itu, KPK meminta agar Kemenkes mengimplementasikan co-payment 10 persen sesuai Permenkes Nomor 51 Tahun 2018, serta Kemenkes mengevaluasi penetapan kelas rumah sakit.

"Tindak lanjut verifikasi claim untuk mengatasi fraud di lapangan berupa: Administrasi (pengembalian claim), Perdata (pemutusan kontrak kerja sama), dan Pidana," lanjutnya.

https://m.cnnindonesia.com/nasional/...rugikan-negara

1.Pempus salahnya di pengawasan dan kontrol kepada BPJS.

2.BPJS tata kelolanya sangat buruk dan tidak ada inovasi tuk mengatasinya(kerja cuman duduk manis doang kayanya).
Pesertanya sangat banyak dan tentunya jangan berharap semuanya displin dalam membayar iuran dan itu termasuk di manajemen risk aka udah di perhitungkan.
Reset kembali kepala2 BPJS dengan yang baru dan optimalkan mereka bekerja karena gaji mereka besar loh yaaa.
profile-picture
profile-picture
profile-picture
nomorelies dan 2 lainnya memberi reputasi
Diubah oleh extreme78
Kerjasama ma startup teknologi donk...
profile-picture
extreme78 memberi reputasi
Quote:


terserah yg penting buat kebaikan aja bre tuk masyarakatemoticon-Maaf Agan
Coba tanya sama negara kuba yg menerapkan kesehatan gratis buat rakyatnya. Minus atau surplus???
profile-picture
extreme78 memberi reputasi
Ya wes coba KPK masuk ke BPJS, diselidiki dulu ada ngak korupsi di tubuh BPJS itu sendiri mengingat BPJS selalu mengalami defisit.
profile-picture
extreme78 memberi reputasi
- terapkan tarif tunggal untuk semua kelas RS & hapus perbedaan kelas perawatan.
- ada iur untuk berobat di RS swasta. jadi pasien miskin harus ditangani di RS pemerintah.
- pengadaan obat, alkes, reagen lab dilakukan pemerintah dengan harga ekatalog, bebas PPN & PPN BM. semua RS beli ke pemerintah untuk suplainya.
- hapus syarat akreditasi untuk jadi provider, cukup surat izin. akreditasi hanya diperlukan kalau RS mau kenakan iur ke pasien.
profile-picture
extreme78 memberi reputasi
Mau ente atur kaya gimana namanya jaminan kesehatan nasional ya udah pasti defisit. Coba tanya tuh amerika,jerman,inggris,kuba.

Apalagi ditambah kejadian di lapangan. Pejabat bpjs gajinya tinggi tinggi. Kalo rapat di hotel berbintang. RS nya? Ya sama juga. Namanya rs swasta ya maunya untung lah. Mana ada rs mau rugi. Ya dicari lah yang kasus kasus pembayaran gede. Kalau perawatan sudah tembus biaya ya ditendang



profile-picture
profile-picture
Abc..Z dan extreme78 memberi reputasi
Quote:


Udah banyak yg bs bpjs bangunannya makin luas
emoticon-Shutup

Data obat keluar banyak yg ga kepakai dlm masa inap
emoticon-Ngacir
profile-picture
profile-picture
extreme78 dan Abc..Z memberi reputasi
Lihat 1 balasan
Ga cuma pusat doang yg keliru.
Daerah juga.
Salah satu yg terungkap, merugikan 7 milyar.
https://bisnis.tempo.co/read/1232846/korupsi-dana-bpjs-77-miliar-2-pejabat-rsud-lembang-ditangkap

Belum lagi yg belum terungkap.
profile-picture
extreme78 memberi reputasi
Gw termasuk yg nunggak emoticon-Wakaka
Baru 1.094K sii..... Gw nunggak karena kenaikannya gila. Padahal gw dari bujang bayar terus.
profile-picture
extreme78 memberi reputasi
KPK ampas mana berani mengusik BPJS .. emoticon-Big Grinemoticon-Big Grin

Berani taruhan aku.. emoticon-Ngakak (S)
profile-picture
extreme78 memberi reputasi
Udah jelas ada yg gak beres di BPJS.
Defisit, gaji direksi dan stafnya gila2an, polanya mau disamain dgn BUMN.
Digaji tinggi, tp cuma mampu buat solusi naikan iuran.
Logikanya di mana coba?

Belum lagi ada permainan dari pihak RS, klaim atau buat tindakan yg gak perlu.

Apa perlu Ahok yg mimpin BPJS?
profile-picture
extreme78 memberi reputasi
buat staff bpjs

Makanya gaji ama insentif jangan kenceng kenceng

Makanya kalo bikin seminar jangan di daerah/tempat premium

Buat warga

Makanya jangan nunggak mulu


emoticon-Big Grin
profile-picture
profile-picture
stiv8785 dan extreme78 memberi reputasi
apakabar Nurhadi dan Harun Masiku ?!

masih sehat alfiat atau udh dimunirkan ?!
profile-picture
profile-picture
stiv8785 dan extreme78 memberi reputasi
sisitemnya kacau emang. pernah udah rutin bayar iuran eh tetiba ada tagihan nunggak 3 bulan
profile-picture
stiv8785 memberi reputasi
Direktur BPJS kalo berobat ke faskes 1 ?!
profile-picture
rajkapoor memberi reputasi
dibenahi lah


GDP Network
© 2020 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di