CARI
KATEGORI
KATEGORI
Informasi! Baca info terupdate seputar virus corona di sini
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Serikat Buruh Pendukung Jokowi Tolak Omnibus Law Cipta Kerja
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5e6aabd4c82084452d574631/serikat-buruh-pendukung-jokowi-tolak-omnibus-law-cipta-kerja

Serikat Buruh Pendukung Jokowi Tolak Omnibus Law Cipta Kerja

 Serikat Buruh Pendukung Jokowi Tolak Omnibus Law Cipta Kerja


Jakarta, CNN Indonesia -- Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) menolak rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. KSBSI merupakan pendukung Joko Widodo pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019.

Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban mengatakan RUU tersebut terlampau merugikan pekerja. KSBSI akan memutuskan untuk turun ke jalan menolak draf RUU yang dirumuskan pemerintahan periode kedua Jokowi itu.

"Kami ini pendukung Jokowi dua periode, tetapi bukan berarti kalau kita mendukung beliau tidak boleh mengkritik. Kita harus kritik kebijakan yang dibuat tidak pro dengan kita," kata Elly dalam jumpa pers di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Rabu (11/3).


Menurut Elly, ada tiga alasan KSBSI menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Pertama, mereka menilai RUU itu bertentangan dengan amanat pasal 27 ayat 2 dan pasal 28 D UUD 1945.

Menurutnya, pemerintah dimandatkan untuk menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Amanat itu dilanggar dengan penghapusan upah minimum di tingkat kabupaten/kota dan pesangon.

Kedua, RUU itu dinilai membahayakan nasib pekerja dengan sistem kontrak baru. RUU Omnibus Law Cipta Kerja tak membatasi masa kontrak yang diberlakukan perusahaan kepada para pekerjanya.

Ketiga, KSBSI menilai perumusan RUU itu menyalahi peraturan perundang-undangan. Sebab pihak pekerja tidak dilibatkan dalam perumusan.
Pemerintah baru melibatkan serikat buruh secara sepihak saat draf itu telah diserahkan ke DPR.

"Kami merasa dijebak untuk mendelegitimasi bahwa serikat buruh mendukung RUU ini dengan masuknya kita ke tim, dan kita ramai-ramai di sana," ungkap Elly.
Lihat juga: Buruh ke Anies: Gubernur Indonesia, Bantu Tolak Omnibus Law

Kendati demikian, Elly masih menaruh harapan kepada Jokowi. Dia yakin pemerintah akan mencabut RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Oleh karenanya, ia mengusahakan hal itu dengan mengajak para buruh melakukan aksi unjuk rasa pada 23 Maret 2020.

"Siapapun yang jadi pemimpin negara, pasti pernah melakukan kesalahan, tetapi pendukung tidak boleh diam, tidak boleh pasif agar dia tahu mana yang salah tentang keputusan yang sudah dilakukan," ucapnya.

Draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja telah diserahkan pemerintah ke DPR RI pada Rabu (12/2). RUU ini adalah usulan Joko Widodo dalam periode kedua pemerintahannya.

Aturan tersebut menggabungkan 79 undang-undang untuk merampingkan perundang-undangan. Jokowi mengklaim RUU itu dapat menarik investasi asing karena mampu menciptakan kemudahan melakukan usaha.

RUU itu memicu penolakan dari berbagai kalangan masyarakat, terutama dari serikat pekerja. Serikat buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia bakal menggelar aksi di di 24 provinsi pada 23 Maret mendatang.




Berpotensi Picu Gejolak


Pengamat Hukum Universitas Indonesia Andri W. Kusuma menilai Omnibus Law akan memicu gejolak bila dipaksakan untuk disahkan.

Menurut Andri, Omnibus Law berpotensi melanggar prinsip hukum tata negara. Bahkan, kata dia, omnibus law dapat menarik kembali kewenangan daerah ke pemerintah pusat.

Pelanggaran paling mendasar, kata Andri, adalah Undang-Undang dapat dicabut dan digantikan hanya dengan Peraturan Pemerintah.

"Ini jelas melanggar UUD kita dan mengkebiri kewenangan DPR selaku legislator, yang lebih parah Perda dapat dicabut, belum lagi peraturan-peraturan lain yang saling tumpang tindih," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (11/3).

Dia menambahkan, maksud dari Omnibus Law ini awalnya mungkin hampir sama dengan ide kodifikasi saat rezim hukum perdata jaman belanda yang menghasilkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Saat ini, di Belanda, kata dia, sudah sekian kali mengalami revisi.

Namun, kata dia, kalau dilihat isi dari omnibus law, bukanlah seperti yang dilakukan di kodifikasi hukum perdata. Kodifikasi di jaman Belanda lebih bertujuan untuk mempermudah masyarakat dan penegak hukum untuk mempelajari dan memahami hukum, yang tadinya beberapa rezim hukum diatur dalam aturan sendiri-sendiri, menjadi dibukukan.

"Ini berbeda sekali dengan Omnibus Law," katanya.

Dia mencontohkan, aturan di Omnibus Law seperti terbukanya peluang tenaga kerja kasar asing (unskill labour) dapat bekerja di RI.

"Tentu ini melanggar prinsip kita bernegara, perlindungan terhadap warga negara, filosofi UU ketenagakerjaan, bahkan UUD," katanya.

Andri menyarankan bila RUU omnibus law sudah terlanjur dibuat dan diserahkan ke DPR, sebaiknya DPR mempelajari dan bahkan melakukan perbaikan yang mendasar terhadap omnibus law.

Kata dia, ada cara terakhir yang disediakan konstitusi kita yaitu judicial review (JR) di mahkamah konstitusi. Namun, menurutnya, jangan sampai omnibus law dibawa ke JR karena akan mengundang partisipasi masyarakat secara meluas, yang ujungnya akan dapat menyebabkan tensi politik bergejolak kembali.

"Lebih bijak jika DPR membentuk Panja atau bahkan Pansus," katanya, "Sekali lagi jangan sampai omnibus law ini dapat disalahgunakan oleh oknum pemerintah pusat dalam menjalankan kekuasaannya."
Lihat juga: Demo Buruh Tolak Omnibus Law, Kadisnaker DKI Tampung Usulan

https://www.cnnindonesia.com/nasiona...aw-cipta-kerja

emoticon-Belgia emoticon-Shakehand2
profile-picture
profile-picture
agritronika dan ZenMan1 memberi reputasi
nggak peduli dukung siapa pas pilpres, kalau serikat buruh pasti tolak RUU ciptaker karena peran serikat buruh nggak lagi dianggap sentral di RUU itu. cuma mereka pintar, bawa2 nasib buruh tanpa pikir para pengangguran yang ingin jadi buruh.
saya sih yakin ini permintaan dari perhimpunan pengusaha yang merasakan kalau pengusaha banyak disusahkan serikat buruh jadi buat investasi baru berkurang.
profile-picture
farhan.faf memberi reputasi
Lihat 5 balasan
baiknya sebelum diterapkan..omnibus law itu di uji coba pada DPR/MPR dan PNS kalau merekapuas..baru..di rilisemoticon-Big Grin
profile-picture
jkwselalub3n4r memberi reputasi
Berlakukan omnibus law secepatnya
Buruh kl tdk setuju di persilahkan mundur dr perusahaan secepatnya
Pengunduran diri sdh setujui secara otomatis

emoticon-Traveller
profile-picture
profile-picture
Aryadhyy dan alungstiff memberi reputasi
Coba itu buruh2 yg demo, si said diajak debat di tipi.

Ane yakin mereka blm baca keseluruhan pasal2 RUU.

Bbrp poin jg mereka mesti tafsirin sendiri, yg penting ada bahan spin bwt demo.
Lihat 1 balasan
pendukung jokowi dua periode
Berlakukan segera
Buruh jgn gaduh,pemerintah jgn angkuh. Semoga ada jalan keluar yg ampuh..emoticon-Traveller
profile-picture
gegeproea memberi reputasi
nyimak aja
ga ngerti beginian

cuma gila aja depan rumah kemaren itu buruh demo long march panjang bgt
kemarin yg demo disini bikin eneg, silahkan demo menyuarakan aspirasi tp ga usah paksa yg ga mau ikutan jg lah, sampe sweeping gitu, gedor" gerbang, sambil mabok pula...
bikin kerjaaan ga kelar" aja..
lagian ente" yg demo yg enak tu ketua serikat buruh yg dapet iuran dr ente", ente yg cape eh ketuanya yg dapet mobil rumah mewah kan gobloggg...
Post ini telah dihapus oleh KS06
Quote:


Gue nunggu phk aja udah.... emoticon-Hammer2
kalau boleh tau KSBSI serikat / federasi didalam siapa saja?


GDP Network
© 2020 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di