CARI
KATEGORI
KATEGORI
Informasi! Baca info terupdate seputar virus corona di sini
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Profesor Ini Bongkar Ada Duit Berkarung-karung Saat Amandemen UUD 1945
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5e69ea698d9b172d37466d71/profesor-ini-bongkar-ada-duit-berkarung-karung-saat-amandemen-uud-1945

Profesor Ini Bongkar Ada Duit Berkarung-karung Saat Amandemen UUD 1945

Jakarta, law-justice.co - Dalam perjalanan Indonesia setelah merdeka, amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sudah 4 kali dilakukan. Ada pro dan kontra dalam proses amandemen ini. Bahkan mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Sofian Effendi menyebut ada guyuran uang berkarung-karung saat amandemen itu dilakukan di gedung MPR/DPR.

Dia pun meragukan apa yang tulis dalam buku "Sistem Demokrasi Pancasila" bahwa konsep ekonomi, dan konsep politik Pancasila akan terlaksana di Indonesia.Sebab, untuk mewujudkan itu sangat bergantung bagaimana tindakan orang Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang sudah diobrak-abrik begitu luar biasa dan yang melibatkan kekuatan asing.

"Dulu saya menduga pada saat MPR tahun 1999 memutuskan untuk melakukan perubahan terhadap UUD dengan cara amandemen itu adalah melalui kajian oleh ahli-ahli Indonesia tapi itu hanya pada rapat pertama MPR diputuskan akan mengadakan rencanahan perubahan tapi pada rapat-rapat selanjutnya sudah besar sekali pengaruh dari kelompok-kelompok LSM bahkan LSM luar negeri di dlm rapat-rapat itu," kata Prof Sofian dala peluncuran buku "Sistem Demokrasi Pancasila" di Kampus Pascasarjana Universitas Nasional, Jalan Harsono, Rangunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (11/3/20).

Prof Sofian melanjutkan, dalam rapat-rapat Panita Ad Hoc (PAH) di MPR juga dihadiri oleh orang-orang yang bukan warga negara Indonesia. Dan, LSM National Democratic Institute (NDI), kata Prof Sofian, membawa uang "berkarung-karung" ke dalam gedung MPR dan membag-bagi uang itu kepada semua 11 fraksi.

NDI juga membawa konsep-konsep UUD itu terutama pasal tentang hak asasi manusia (HAM). Pasal 10 UUD yang diamandemen, lanjut Prof Sofian, itu caplokan dari United Nation Convention Human Right.

"Jadi agak aneh UUD kita ini, karena bunyinya bukan lagi warga negara tetapi orang, orang, orang. Loh saya ini warga negara," tegas Prof Sofian.


Prof Sofian mempertanyakan, UUD itu biasanya mengatur hak dan kewajiban warga negara, atau mengatur hak dan kewajiban dari siapapun orang yang ada di Indoensia?
Sebab itu, Prof Sofian menduga, ini semua memang sengaja diciptakan untuk mengaburkan konsep-konsep tersebut. Termasuk juga untuk mengaburkan kewenangan pemerintahan dan negara, untuk mengaburkan sistem politik dan ekonomi Indonesia.

"Sehingga tidak jelas lagi bahwa ekonomi kita itu ekonomi yang berazaskan kekeluargaan dan kerkeadilan sosial karena dimasukkan semangat-semangat individualisme di dalam pasal 3 dan 4 dan demikian juga di dalam sistem sosial sudah dimasuki pasal-pasal itu," tuturnya.


"Saya dulu sebagai ilmuwan menduga-duga bahwa saya mendegar ada itu pihak dari luar negeri yang terlibat menggubah UUD itu tapi untungnya sering perjalanan Yogya-Jakarta. Di pesawat saya ketemu dengan seorang pimpinan partai, anak muda, dulu ketua senat UGM, saya tanya `mas saya ini sebagai ilmuwan hanya bisa menduga-duga saya tidak bisa menuduh dengan tegas bahwa ini ada intervensi asing di dalam amandemen UUD kita itu, jadi hanya begitu-begitu saja diantara kawan saya bisa ngomong-ngomong, tapi kita enggak punya bukti nggak bisa menuduh`, tetapi dengan kebetulan kita duduk berdekatan, saya tanya, `Pak saya ini pada waktu saya selesai dari UGM saya masuk partai oleh pimpinan partai saya ditugaskan untuk ikut panja PAH I itu dan disitu saya dengan mata saya sendiri melihat bagaimana uang berkarung-karung masuk ke gedung MPR dan ini kemudian pasal-pasal yang kemudian mereka ingin masukkan itu dimasukan`," ungkapnya.

Pada intinnya, tutur Prof Sofian, sidang MPR masa bakti 1999-2002 menetapkan bahwa amandemen UUD 1945 sesuai ketentuan Pasal 37. Karena Pasal 37 yang diamandemennya di tahap ketiga yang sebenarnya sudah disepakati tidak diubah.

Namun, sesal Prof Sofian, pada PAH III masuk dan diubah sehingga MPR itu atau struktur dari kekuasaan negara tidak lagi ada lembaga pemegang pelaksana kedaulatan rakyat.

"Karena diubahnya pasal itu, tapi pada tahap I dan II masih ada, disitu ada 11 fraksi MPR yang menyepakati amandemen UUD dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

Pertama, tidak mengubah pembukaan UUD, kedua, tidak merubah NKRI dan bentuk negara, ketiga Amandemen dilakukan dengan cara adendum bukan merubah teks aslinya," tutupnya.

Hadir sebaga pengulas peluncuran buku itu, selain Prof. Sofian Effendi, ada juga Prof. Maria Farida Indrarti, Prof Ahmad Erani Yustika, Dr. Yudi Latif, Dr. M Alfan Alfian. (telusur.co).

https://www.law-justice.co/artikel/8...emen-uud-1945/

Klo sudah uang berkarung karung yang bicara ya wajar klo ga lurus lagi

Ujung ujungnya jadi uu Geje emoticon-Cape d... (S)




profile-picture
profile-picture
profile-picture
nomorelies dan 2 lainnya memberi reputasi
Halaman 1 dari 2
oh aku percoyo
profile-picture
profile-picture
extreme78 dan lickmyballs memberi reputasi
Mengatakan masih dugaan dan gak bisa menuduh tapi disisi lain mengatakan ada guyuran uang berkarung2 dalam gedung MPR, kalau orang yang berbicara aja tidak yakin sama yang disampaikannya, apakah masih bisa dipercaya?
profile-picture
profile-picture
defreas dan extreme78 memberi reputasi
Coba tanya ma mbah amin.. emoticon-Malu (S)


emoticon-Ngakak (S)emoticon-Ngakak (S)emoticon-Ngakak (S)
profile-picture
extreme78 memberi reputasi
profile-picture
extreme78 memberi reputasi
makin banyak prof / rektor model begini...^^^
profile-picture
extreme78 memberi reputasi
bau bau nya hoax
profile-picture
extreme78 memberi reputasi
emoticon-Blue Guy Peaceemoticon-Hi

Quote:


Pasal 10 bukannya soal kekuasaan presiden atas angkatan bersenjata emoticon-Bingung (S)


Kalo soal hak dan kewajiban itu kan di pasal lain.
Dan ane pikir sudah tepat.
WNA bukan WN negara kita tapi ya tetep wajib menjunjung hukum di negara kita,
di lain pihak WNA juga punya hak asasi yang negara kita wajib juga menjaganya.

Pak Prof Sofian ini ya memang Warga Negara,
tapi kan masih orang/manusia juga. Jadi ya harusnya gak masalah, hak & kewajibannya dijamin oleh negara. Kecuali kalo Prof Sofian ini merasa dirinya bukan orang, mungkin merasa dirinya malaikat. Boleh lah protes.

Nah misalkan Pak Prof Sofian ini dapet tamu atau ketamuan cewek Warga Negara Belanda. WN Belanda ini tetep orang tapi bukan warga negara (Indonesia). Apakah boleh Prof Sofian menyekapnya kemudian melakukan eksperimen mesum ke orang tersebut? Tidak lah. Kalau dilakukan, Prof Sofian ini pasti ditangkep polisi. Kenapa? Karena Hak Asasi Warga Negara Asing itu juga dilindungi negara.

Artinya ya sudah tepat penggunaan kata "orang" di amandemen tersebut.


Pak Prof kok aneh2 aja ya emoticon-Bingung (S)
profile-picture
profile-picture
profile-picture
Vikutorika dan 4 lainnya memberi reputasi
Ati ati prof nanti malah keseleo lidah
mungkin prof ini belum pernah mendengar yg namanya bank
masuk senayan emang gratis ?!
profile-picture
ciptawan memberi reputasi
Apa buktinya?
Kalo cuma mangap doang, bayi baru lahir juga sudah bisa. emoticon-Entahlah
dipikir logika aja ngga masuk akal baik. 1999 itu krisis moneter duit segitu bakalan dijarah rakyat
Selalu masih dugaan bla bla bla tapi diawal nuduh ada duit berkarung-karung ..... ini dapat gelar profesornya dengan duit berkarung-karung juga kah?
mungkin dia cuma liat, makanya berkoar kayak gini.

bakal beda cerita kalo kebagian....
UUD nggak atur detil jadi rugi kalau kucurkan duit supaya sesuai selera suatu pihak. yang ngomong kayaknya nggak paham konstitusi & legal drafting. lain cerita kalau buat UU, ini yang biasa bertebaran amplop supaya titipan pasal2 tertentu bisa masuk.
yang boneng nih
UUD Ujung Ujungnya Duit emoticon-I Love Indonesia
Dah cerita lama dalam membuat qturan ada deal deal tingkat atas
Makanya demokrasi itu omong kosong
bau2 bakal ilang kaya kentut. kaya kemarin ada yang nuduh mahar jadi menteri 500m, dapat berapa karung itu
Post ini telah dihapus oleh azhuramasda
Halaman 1 dari 2


GDP Network
© 2020 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di