CARI
KATEGORI
KATEGORI
Informasi! Baca info terupdate seputar virus corona di sini
Home / FORUM / All / Entertainment / The Lounge /
Omnibus Law Sang “Sapu Jagat” Undang Undang
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5e69bc2af0bdb21aa05274f5/omnibus-law-sang-sapu-jagat-undang-undang

Omnibus Law Sang “Sapu Jagat” Undang Undang


Omnibus Law Sang “Sapu Jagat” Undang Undang

Saat ini, Pemerintah tengah membuat sebuah konsep hukum perundang-undangan yang disebut Omnibus Law yang akan memangkas banyak kendala birokrasi di sektor investasi. Skema omnibus law ini dapat digunakan untuk deregulasi untuk menghindari tumpang-tindih dan ditujukan untuk mewujudkan efisiensi dalam implementasi kebijakan.

Pengertian Omnibus Law

Omnibus law adalah sebuah peraturan perundang-undangan yang mengandung lebih dari satu muatan pengaturan. Konsep ini umumnya muncul di negara-negara yang menganut sistem common law seperti Amerika untuk mengatasi tumpah tindihnya regulasi yang berlaku.

Undang-undang ini dimaksudkan untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah. Selain itu, menyederhanakan peraturan agar lebih tepat sasaran. Idealnya, bukan cuma penyederhanaan dari segi jumlah, tapi juga dari segi konsistensi dan kerapihan pengaturan.

Rencana Pemerintah

Pemerintah berencana mengajak DPR untuk menggabungkan 74 Undang-Undang (UU) di bidang investasi ke dalam dua UU yaitu: UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM. Isu terkait ketenagakerjaan dan lapangan pekerjaan dinilai paling genting untuk dibuat omnibus law-nya untuk mengingkatkan ekonomi Indonesia.

Sebab, omnibus law tersebut diharapkan dapat memangkas beberapa pasal ketenagakerjaan dan UMKM dalam satu produk hukum berupa peraturan perundang-undangan yang lebih sederhana. Untuk memastikan target itu dapat dipenuhi, Pemerintah meminta naskah akademik dari rancangan penyederhanaan peraturan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan UMKM selesai pada akhir 2019.

Keuntungan Omnibus Lndorong UMKM untuk berkembang. Membantu UMKM memenuhi indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan/nilai investasi hingga jumlah tenaga kerja.
- Birokrasi tidak rumit. Berbagai pengembalian kebijakan tekait UMK akan didasarkan pada data tunggal BPS.
- UMK tidak sendirian. Pemerintah dan pemangku kepentingan akan bersinergi dalam mengelola UMK.
- Lebih kolaboratif. Pemerintah akan membentuk peraturan harus Usaha Menengah dan Besar harus bekerja sama dengan UMK hingga menghasilkan sharing profit atau intensif bagi UMK.
- Siap-siap untuk sertifikasi. Berbagi sertifikasi yang dibutuhkan oleh UMKM akan dibantu pembuatannya oleh Pemerintah.
- Tidak ada modal, tidak masalah. Kegiatan usaha dapat dijadikan agunan pinjaman untuk UMK.
- UMKM adalah segalanya. Kegiatan pengembangan dan pemberdayaan UMKM akan masuk dalam list prioritas Dana Alokasi Khusus.


GDP Network
© 2020 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di