Pemerintah sedang merancang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja untuk mengatasi tumpang tindih regulasi dan memangkas birokrasi. Ada 79 UU dan 1.244 pasal yang terdampak dan harus diintegrasikan.

Idealnya, omnibus law bisa mempermudah pelaku usaha terutama UMKM. Misalnya dalam hal perizinan menjadi sederhana dan mudah, pungutan pajak yang adil, kebijakan pengupahan yang bijaksana melindungi UMKM.

Apa saja Keuntungan Omnibus Law Pada Sektor UMKM  ? 

1. mendorong UMKM untuk berkembang. Membantu UMKM memenuhi indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan/nilai investasi hingga jumlah tenaga kerja.

2. birokrasi tidak rumit. Berbagai pengembalian kebijakan tekait UMK akan didasarkan pada data tunggal BPS. Ketiga, UMK tidak sendirian. Pemerintah dan pemangku kepentingan akan bersinergi dalam mengelola UMK.

3.  lebih kolaboratif. Pemerintah akan membentuk peraturan harus Usaha Menengah dan Besar harus bekerja sama dengan UMK hingga menghasilkan sharing profit atau intensif bagi UMK.

4.  lebih kolaboratif. Pemerintah akan membentuk peraturan harus Usaha Menengah dan Besar harus bekerja sama dengan UMK hingga menghasilkan sharing profit atau intensif bagi UMK.

5. siap-siap untuk sertifikasi. Berbagi sertifikasi yang dibutuhkan oleh UMKM akan dibantu pembuatannya oleh Pemerintah. Keenam, tidak ada modal, tidak masalah. Kegiatan usaha dapat dijadikan agunan pinjaman untuk UMK.

6.  UMKM adalah segalanya. Kegiatan pengembangan dan pemberdayaan UMKM akan masuk dalam list prioritas Dana Alokasi Khusus.

“Standing point dalam Omnibus Law, seluruh kepentingan para pelaku Koperasi dan UKM di Indonesia dapat diperlakukan secara adil, diberikan kemudahan dalam berusaha dan pastikan tidak ada kebijakan yang mempersulit,” ujar Teten yang ditulis 

di Instagram Kemekopukm, Rabu (22/1/2020).

Omnibusrakyat.com #dukungomnibuslaw