CARI
KATEGORI
KATEGORI
Informasi! Baca info terupdate seputar virus corona di sini
Home / FORUM / All / Entertainment / The Lounge /
MUI Usul KTP Khusus Bagi Penghayat Kepercayaan
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5e6725734601cf49c827b88d/mui-usul-ktp-khusus-bagi-penghayat-kepercayaan

MUI Usul KTP Khusus Bagi Penghayat Kepercayaan

MUI Usul KTP Khusus Bagi Penghayat Kepercayaan
Djibril Muhammad, CNN Indonesia | Kamis, 30/11/2017 08:25 WIB
Bagikan :    
MUI Usul KTP Khusus Bagi Penghayat Kepercayaan Ketua MUI Ma'ruf Amin menilai KTP yang sudah ada tetap saja, karena agama tidak boleh disejajarkan dengan aliran kepercayaan. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)
MUI Usul KTP Khusus Bagi Penghayat Kepercayaan

Jakarta, CNN Indonesia -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengusulkan dibuatkannya kartu tanda penduduk (KTP) khusus guna mencantumkan kolom penghayat kepercayaan tanpa mengubah yang sudah ada di masyarakat.

"MUI mengusulkan KTP-nya dibuat secara khusus saja. Supaya tidak menimbulkan masalah dan penolakan, tapi putusan MK itu supaya terpenuhi," kata Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin, usai penutupan Rakernas III MUI, di Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (29/11) malam.

Seperti dikutip dari Antara, rekomendasi MUI tersebut dihasilkan dalam rakenas. Dalam rekomendasi itu, MUI meminta kepada pemerintah agar melakukan langkah-langkah guna mencegah timbulnya kontradiksi dan kegaduhan di masyarakat. Yakni pemerintah wajib melayani warga negara yang membutuhkan pelayanan terkait putusan MK tentang identigas pribadinya dengan ketentuan.


MUI juga meminta Pemerintah dapat melakukan pencatuman identitas penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa pada kartu keluarga. Pemerintah dapat mencetak KTP yang mencantumkan kolom aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan jumlah kebutuhan warga penghayat kepercayaan.

Adapun urusan yang terkait dengan hak-hak sipil sebagai warga negara, warga penghayat kepercayaan tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana yang selama ini telah berjalan dengan baik.


[table][tr][td]Lihat juga:
Ketua MUI Tak Setuju Penghayat Kepercayaan Tercantum di KTP
[/td]
[/tr]
[/table]
Menurut KH Ma'ruf Amin tidak perlu menambah KTP yang ada dengan menambahkan aliran kepercayaan. KTP yang sudah ada tetap saja, karena agama tidak boleh disejajarkan dengan aliran kepercayaan.

"Jadi buatkan KTP khusus buat mereka dengan ada pencantuman aliran kepercayaan," kata Ma'ruf.

Ia mengatakan jika mengubah KTP yang sudah ada tidak efisien karena akan menelan biaya besar. Pembuatan KTP baru hanya dibutuhkan bagi warga yang menganut penghayatan kepercayaan.

"Supaya lebih efisien, dibuatkan untuk mereka saja, kalau bikin baru lagi, nanti ada tiang listrik yang ketabrak lagi," kata Ma'ruf pula.

Dalam rekomenasi Rakernas III MUI disampaikan sikap Majelis Ulama Indonesia terkait putusan MK Nomor Perkara 97/PPU-XIV/2016 tentang pencantuman aliran kepercayaan dalam KTP yang sudah bersifat final dan mengikat sebagai berikut.


[table][tr][td]Lihat juga:
Ada 6 Juta Lebih Penghayat Kepercayaan Diprediksi Ganti e-KTP
[/td]
[/tr]
[/table]
Pertama, MUI sangat menyesalkan putusan MK tersebut. Putusan MK dinilai kurang cermat dan melukai perasaan umat beragama khususnya umat Islam Indonesia karena putusan tersebut berarti telah menyejajarkan kedudukan agama dengan aliran kepercayaan.

Kedua, MUI berpandangan bahwa putusan MK tersebut menimbulkan konsekuensi hukum dan berdampak pada tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan serta merusak terhadap kesepakatan kenegaraan yang selama ini sudah berjalan dengan baik.

Ketiga, MUI berpendapat seharusnya MK dalam mengambil keputusan yang memiliki dampak strategis, sensitif, dan menyangkut hajat hidup orang banyak, membangun komunikasi dan menyerap aspirasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan pemangku kepentingan sehingga dapat mengambil keputusan secara objektif, arif, bijak dan aspiratif.

Keempat, MUI menghormati perbedaan agama, keyakinan, dan kepercayaan setiap warga negara karena hal tersebut merupakan implementasi dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima, MUI sapakat bahwa pelaksanaan pelayanan hak-hak sipil warga negara di dalam hukum dan pemerintahan tidak boleh ada perbedaan dan diskriminasi sepanjang hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


https://www.cnnindonesia.com/nasiona...t-kepercayaan
Jiahhh... Cuma si bungsu aja yg kelojotan....


Yg lain aman damai senotsa...


emoticon-Wakaka
damai sekali emoticon-Ngakak
Diubah oleh jid4t.dpentokin
Ini bukan soal gengsi, tapi soal toleransi dan persamaan hak warga negara wahai kadrun TOLOL
Diubah oleh robienrose
Buat apa dibedakan? kan keadilan sosial katanya. KTPnya gak perlu dibedakan. Mau agama atau aliran kepercayaan, selama gak menyimpang rasanya gak masalah. Toh emang sebelum ada penyebaran agama di Indonesia, orang-orang pada pake aliran kepercayaan leluhur.

Buat ane sih yang penting gimana ningkatin toleransi. Orang Indonesia kan sentimen banget kalo masalah agama. Jangan malah jadi terkotak-kotak.


GDP Network
© 2020 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di