CARI
KATEGORI
KATEGORI
Informasi! Baca info terupdate seputar virus corona di sini
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
3 Menteri Urus Partai di Jam Kerja, ICW Kritik Jokowi
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5e66eae2337f935ae20c1751/3-menteri-urus-partai-di-jam-kerja-icw-kritik-jokowi

3 Menteri Urus Partai di Jam Kerja, ICW Kritik Jokowi

3 Menteri Urus Partai di Jam Kerja, ICW Kritik Jokowi


Jakarta - ICW mengkritik tiga menteri Jokowi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, dan Menkominfo Johnny G Plate yang turut bertemu dalam pertemuan politik antara Partai NasDem dan Golkar di tengah jam kerja. ICW menilai harusnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bertanggungjawab karena tidak konsisten melaksanakan aturan larangan rangkap jabatan.

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz menilai pertemuan ketiga menteri di jam kerjanya merupakan dampak dari rangkap jabatan yang diembannya. Diketahui, Menkominfo Johnny G Plate, yang juga Sekjen NasDem, serta Airlangga sekaligus Ketum Partai Golkar dan Agus Gumiwang sebagai Wakil Ketua Umum Golkar.

"Persoalan terkait dengan menteri kabinet Jokowi yang melakukan safari politik pada saat jam kerja, hal ini karena peran ganda yang dijalankan oleh menteri tersebut. Pada saat yang bersamaan dia mengurus kerja-kerja di kementerian terkait, persoalan kabinet, persoalan pemerintah dan negara, akan tetapi pada saat yang sama dia juga menjalankan fungsi, menjalankan organisasi partai politik," ungkap Donal, saat dihubungi, Senin (9/3/2020).

Ia menyebut pemerintahan Jokowi sudah sering diingatkan terkait persoalan rangkap jabatan. Jokowi dinilai tidak konsisten menerapkan larangan rangkap jabatan.

"Hal ini sudah sering kita ingatkan kepada Presiden Jokowi agar peran ganda itu tidak dijalankan atau kemudian dihindari, sayangnya kemudian Jokowi pada kabinet jilid 2 ini tidak konsisten untuk menerapkan larangan rangkap jabatan di pemerintah menjadi pengurus partai politik. Hasilnya tentu seperti yang kita lihat sekarang ini," kata Donal.

"Jadi menurut saya persoalan ini justru disebabkan karena Presiden Jokowi tidak konsisten dalam menerapkan aturan larangan rangkap jabatan menteri kabinet menjadi pengurus partai politik sehingga dampaknya bagi organisasi pemerintahan dan kerja kerja pemerintahan itu sendiri, tentu saja yang bertanggungjawab soal ini tentu adalah Presiden Jokowi karena larangan ini sempat diciptakan atau dibuat beliau pada awal pemerintahan 2014 lalu, tapi dalam perjalanan dibuat dengan ketidak konsistenan," sambungnya.

Sebelumnya Ketum Partai NasDem Surya Paloh menyambangi kantor DPP Golkar. Pertemuan ini melibatkan tiga menteri.

Surya Paloh dan sejumlah elite NasDem tiba di kantor DPP Golkar sekitar pukul 11.11 WIB, Senin (9/3/2020) hari ini. Salah satu elite NasDem yang ikut adalah Menkominfo Johnny G Plate, yang juga Sekjen NasDem.

Kedatangan rombongan NasDem disambut langsung oleh Ketum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, yang notabene adalah Menko Perekonomian. Wakil Ketua Umum Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita juga ikut menyambut. Seperti diketahui Agus adalah Menteri Perindustrian.

Selain itu, ada pula Waketum Golkar yang juga Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin, Ketua DPP Golkar yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily, dan Ketua DPP Golkar yang juga Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid turut mendampingi Airlangga.

Surya Paloh menyampaikan harapan bisa menjalin silaturahmi batin antara NasDem dan Golkar. Paloh menuturkan kedekatan merupakan modal partai.


Sumur: https://m.detik.com/news/berita/d-49...018.1534928527


Eloknya sih ngurusin partainya jgn pas jam kerja yaa..emoticon-Traveller
profile-picture
profile-picture
cupilonlen dan clcyep memberi reputasi
Ya ribetnya bgini kalau mentri dari parpol. Selama ga ganggu acara kementrian gapapa Kali emoticon-Traveller
profile-picture
profile-picture
cupilonlen dan uratkumbang memberi reputasi
Lihat 2 balasan
Sultan mah bebas..
emoticon-Ngacir
profile-picture
uratkumbang memberi reputasi

Inilah salah satu perbedaan yg ketara dr sby dan jokowi masalah elit partai di posisi mentri..

Etika politik is bullshit buat jokowi, itulah kenapa ane msh respek sm sby..
profile-picture
uratkumbang memberi reputasi
Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto menyatakan partainya dan Partai Nasdem telah sepakat untuk mendukung Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law untuk segera disahkan.

Pernyataan itu ia utarakan usai Golkar dan Nasdem bertemu di Kantor DPP Partai Golkar di bilangan Slipi, Jakarta Barat, Senin (9/3). 

Menteri Koordinator Perekonomian itu mengatakan, kedua partai mendukung Omnibus Law, terutama RUU tentang Perpajakan dan Cipta Tenaga Kerja yang sebelumnya sudah diserahkan ke Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani ( PDIP ) menegaskan, parlemen tak ingin terburu-buru dalam membahas rancangan omnibus law yang diajukan pemerintah.

"Masih berencana akan dilakukan pembahasan. Undang-undang apa saja yang akan dibahas ya kita tunggu. Saya tidak bisa menargetkan itu harus segera selesai," kata Puan seusai mengikuti acara di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

PDIP sendiri akan membentuk tim khusus untuk mengkaji Omnibus LawCipta Kerja. Tujuannya untuk memaparkan sikap partai melalui pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang memuat bagaimana sikap partai terhadap setiap materi muatan yang terkandung dalam RUU itu.

"PDIP memiliki tanggung jawab ideologis. Seluruh desain undang-undang harus mengabdi pada tujuan bernegara," kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu, 7 Maret 2020.

PDI Perjuangan mendukung RUU Cipta Kerja sebagai landasan seluruh kebijakan di dalam menjalankan perintah konstitusi pasal 27 ayat UUD 1945 yang menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Menarik melihat perkembangan demi perkembangan terkait Omnibus Law dari sisi dukungan Parpol akhir² ini lebih dalam, bicara dukungan Partai artinya bicara dukungan politik, ada yang ingin berhati-hati, ngak ingin buru² dan ada yang ingin segera disahkan. Bagi PDIP, partai wong cilik, mereka tetap ingin menjaga suara dari para konstituennya, mereka nggak ingin kehilangan dukungan suara dari buruh juga. Dugaan gue ( meskipun ngak bisa membuktikan ) sendiri terkait Omnibus Law, usulan dari PG kepada Jokowi bukan dari PDIP.

Kalau ditarik lebih jauh lagi safari politik dari Surya Paloh dan Nasdem nya beberapa waktu ini menarik jika dikaitkan dengan konstelasi politik menuju Pemilu 2024, sebelumnya pada Rabu (19/1/2019) Surya Paloh juga sudah bertemu dengan Presiden PKS Sohibul Iman terkait omnibus law yang diinisiasi pemerintah.
profile-picture
uratkumbang memberi reputasi
Diubah oleh 54m5u4d183
ketiganya harus mengembalikan gaji dan tunjangan yg mereka terima selama mengurusi partai.
profile-picture
uratkumbang memberi reputasi
Ya gimana ya, kenapa nda dihibahkan saja jadi full mentri gitu. Nanti kalau udah purna tuga baru balik aktif lagi.emoticon-Nohope
profile-picture
uratkumbang memberi reputasi
Quote:


Brati pns gapapa dong nyambi jualan.
Aaal ga ganggu tugas
profile-picture
uratkumbang memberi reputasi
harus diakui, salah satu kelemahan Pak Jokowi yaa kalah power sama partai pengusung.. udah kelihatan pas pemilihan wapres 2014 dan 2019..

repotnya jadi presiden tapi bukan ketum partai, kalo mau "mukul" partai yang ngaco kudu "pinjem tangan" partai lain emoticon-Ngakak

gak bisa terlalu frontal, entar dikeroyok koalisi belum tentu oposisi sama rakyat bakal mau jadi back up
profile-picture
uratkumbang memberi reputasi


GDP Network
© 2020 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di