Apa Itu RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, yang Ditolak Gejayan Memanggil Lagi? | KASKUS

News

Thread

For You

Hot Threads

Komunitas

Semua Komunitas

Kategori

Story

News

Hobby

Games

Entertainment

Female

Tech

Automotive

Sports

Food & Travel

Pengaturan

Mode Malambeta

Gambar

Lainnya

Tentang KASKUS

Syarat & Ketentuan

Kebijakan Privasi

Pusat Bantuan

Hubungi Kami

KASKUS Plus

© 2025 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved

Beranda
Komunitas
News
Berita dan Politik
Apa Itu RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, yang Ditolak Gejayan Memanggil Lagi?

TS

1nd0n3s14m3t4l

09-03-2020 21:03

Apa Itu RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, yang Ditolak Gejayan Memanggil Lagi?

Quote:

KOMPAS.com - Sejak Minggu (8/3/2020), media sosial Twitter kembali diramaikan oleh cuitan Gejayan Memanggil.
Tanda pagar (tagar) tersebut merupakan seruan untuk menggelar aksi menolak Omnibus Law. Warganet ramai-ramai membuat postingan tentang Gejayan Memanggil Lagi dan membuatnya menjadi trending topik di Twitter Senin (9/3/2020) siang.
Setidaknya ada 10.200 tweet dengan tagar #GejayanMemanggilLagi hingga Senin pukul 14.55 WIB.

Apa itu Omnibus Law?
Dikutip Kompas.com (22/10/2019) menurut Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Savitri Omnibus Law merupakan sebuah UU yang dibuat untuk menyasar isu besar yang ada di suatu negara. Omnibus Law dimaksudkan untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah.
Selain itu, menyederhakan peraturan agar lebih tepat sasaran.
Terobosan itu sangat menantang jika dilakukan di Indonesia, karena Indonesia belum pernah menerapkan Omnibus Law.
Humas Aliansi Rakyat Bergerak Kontra Tirano mengatakan massa aksi di Gejayan, Yogyakarta, pada Senin (9/3/2020) menolak Omnibus Law.
"Pada dasarnya menolak semuanya. Menolak Omnibus Law, gagalkan Omnibus Law," ujarnya pada Kompas.com, (9/3/2020).

Secara ringkas, beberapa pasal RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang ditolak, yaitu sebagai berikut: Pasal 32 Ayat (1) sampai Ayat (4)
Pasal 56
Pasal 61
Pasal 77
Pasal 88
Pasal 91
Pasal 92
Pasal 93
Pasal 98
Pasal 111
Pasal 130
Pasal 131
Pasal 151
Pasal 154
Pasal 157
Pasal 161

Merugikan pekerja
Omnibus Law/RUU Cipta Kerja dinilai merugikan pekerja karena:
Memperpanjang jam kerja dan lembur
Penetapan upah minimum yang rendah
Potensialnya terjadi pelanggaran hak berserikat pekerja
Pemangkasan kewenangan serikat pekerja
Hilangnya hak-hak pekerja perempuan untuk cuti haid, hamil dan keguguran

Merugikan bidang pertanian
Omnibus Law/RUU Cipta Kerja dinilai bisa merugikan stakeholder bidang pertanian karena: Hilangnya pembatasan impor pangan
Monopoli oleh unit usaha terkait ekspor bibit unggul tanaman

Monopoli tanah
RUU ini juga dinilai akan menghadirkan situasi monopoli tanah oleh Bank Tanah untuk kepentingan investasi.

Memangkas dan mengubah konsep administrasi
Omnibus Law akan memangkas dan mengubah konsep syarat-syarat administrasi seperti atas praktek usaha yang merusak/mengubah fungsi ruang atau lingkungan:
Sentralisasi kebijakan
Menghilangkan pelibatan masyarakat
Flexibilitas dan penyesuaian tata ruang
Penghilangan izin mendirikan bangunan
Reduksi atas subtansi AMDAL
Penghapusan sanksi pidana lingkungan

Pendidikan yang berorientasi pasar
Dengan RUU ini juga mempunyai implikasi langgengnya praktik pendidikan yang berorientasi pada pasar seperti:
Komersialisasi
Link and match dengan industri
Pembentukan kurikulum pendidikan yang fokus ke dalam orientasi kerja

Tidak transparan
Omnibus Law pada prosesnya secara keseluruhan dinilai sangat tidak transparan, karena minimnya partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi draft Omnibus Law.
Sehingga Tirano menjelaskan timbul dugaan kuat akan kepentingan.
sumur

GERAKAN SAPU JAGAD......PERAMPINGAN REGULASI.......DAN UNDANG-UNDANG TIDAK JELAS YANG BERSAYAP....... emoticon-Hansip

emoticon-Hansip

WELCOME INDONESIA MAJU 2020........ emoticon-2 Jempol

emoticon-2 Jempol

Ane yang ber-entitas buruh ini juga tidak setuju dengan dengan OMNIBUS LAW ini.....tapi tetap ane harus jalani........sebab ane tidak mampu menciptakan peluang usaha ane sendiri emoticon-Cape d...

emoticon-Cape d...

Dan ane tau........kebijakan ini harus cepat dieksekusi oleh pemerintah menghadapi penghapusan insentif Generalized System of Preferences (GSP) AS untuk produk ekspor..........dan mungkin saja akan diikuti Uni-EROPA (melawan Banned Nikel dan B30-B100)

Memancing INVESTOR dengan pemangkasan Regulasi dan Peraturan disetiap daerah sehingga Regulasi dan Peraturan sama disetiap daerah......dan menghindari PHK besar-besaran akibat resesi ekonomi Global

Oke sampai disitu gan bro sis........kalau ada pertanyaan silahkan bertanya emoticon-2 Jempol

emoticon-2 Jempol

Tapi anehnya isu sexy ini nggak dimanfaatkan tetangga sebelah (FPI/HTI/ KADRUN dan KADRUNWATI beserta simpatisannya)

Malah main ISU masker 300 K.......... emoticon-Cape d...

emoticon-Cape d...

Akhirnya malah Blunder........Formula E ditinjau ulang...... emoticon-Cape d...

emoticon-Cape d...

Malah si Joko manfaatin isu Corona untuk export perikanan dan tanaman herbal.... emoticon-Cape d...

emoticon-Cape d...

GAJAYAN memanggil........hanya sisa-sisa simpatisan HTI dikalangan akademisi yang mencoba exis dengan sisa-sisa peluru yang ada emoticon-Berduka (S)

emoticon-Berduka (S)

GAJAYAN memanggil pertama........RUU KPK dan KUHP.........mehhhhh emoticon-Berduka (S)

emoticon-Berduka (S)

GAJAYAN memanggi kedua............OMNIBUS LAW emoticon-Bingung

emoticon-Bingung

Apa Itu RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, yang Ditolak Gejayan Memanggil Lagi?

Apa Itu RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, yang Ditolak Gejayan Memanggil Lagi?

4iinch dan 7 lainnya memberi reputasi

8

2.5K

Kutip

30

Balasan

Komentar yang asik ya

Urutan

Terbaru

Terlama

Komentar yang asik ya

Komunitas Pilihan