Apa Itu RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, yang Ditolak Gejayan Memanggil Lagi?
Quote:
KOMPAS.com - Sejak Minggu (8/3/2020), media sosial Twitter kembali diramaikan oleh cuitan Gejayan Memanggil. Tanda pagar (tagar) tersebut merupakan seruan untuk menggelar aksi menolak Omnibus Law. Warganet ramai-ramai membuat postingan tentang Gejayan Memanggil Lagi dan membuatnya menjadi trending topik di Twitter Senin (9/3/2020) siang. Setidaknya ada 10.200 tweet dengan tagar #GejayanMemanggilLagi hingga Senin pukul 14.55 WIB.
Apa itu Omnibus Law? Dikutip Kompas.com (22/10/2019) menurut Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Savitri Omnibus Law merupakan sebuah UU yang dibuat untuk menyasar isu besar yang ada di suatu negara. Omnibus Law dimaksudkan untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah. Selain itu, menyederhakan peraturan agar lebih tepat sasaran. Terobosan itu sangat menantang jika dilakukan di Indonesia, karena Indonesia belum pernah menerapkan Omnibus Law. Humas Aliansi Rakyat Bergerak Kontra Tirano mengatakan massa aksi di Gejayan, Yogyakarta, pada Senin (9/3/2020) menolak Omnibus Law. "Pada dasarnya menolak semuanya. Menolak Omnibus Law, gagalkan Omnibus Law," ujarnya pada Kompas.com, (9/3/2020).
Secara ringkas, beberapa pasal RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang ditolak, yaitu sebagai berikut: Pasal 32 Ayat (1) sampai Ayat (4) Pasal 56 Pasal 61 Pasal 77 Pasal 88 Pasal 91 Pasal 92 Pasal 93 Pasal 98 Pasal 111 Pasal 130 Pasal 131 Pasal 151 Pasal 154 Pasal 157 Pasal 161
Merugikan pekerja Omnibus Law/RUU Cipta Kerja dinilai merugikan pekerja karena: Memperpanjang jam kerja dan lembur Penetapan upah minimum yang rendah Potensialnya terjadi pelanggaran hak berserikat pekerja Pemangkasan kewenangan serikat pekerja Hilangnya hak-hak pekerja perempuan untuk cuti haid, hamil dan keguguran
Merugikan bidang pertanian Omnibus Law/RUU Cipta Kerja dinilai bisa merugikan stakeholder bidang pertanian karena: Hilangnya pembatasan impor pangan Monopoli oleh unit usaha terkait ekspor bibit unggul tanaman
Monopoli tanah RUU ini juga dinilai akan menghadirkan situasi monopoli tanah oleh Bank Tanah untuk kepentingan investasi.
Memangkas dan mengubah konsep administrasi Omnibus Law akan memangkas dan mengubah konsep syarat-syarat administrasi seperti atas praktek usaha yang merusak/mengubah fungsi ruang atau lingkungan: Sentralisasi kebijakan Menghilangkan pelibatan masyarakat Flexibilitas dan penyesuaian tata ruang Penghilangan izin mendirikan bangunan Reduksi atas subtansi AMDAL Penghapusan sanksi pidana lingkungan
Pendidikan yang berorientasi pasar Dengan RUU ini juga mempunyai implikasi langgengnya praktik pendidikan yang berorientasi pada pasar seperti: Komersialisasi Link and match dengan industri Pembentukan kurikulum pendidikan yang fokus ke dalam orientasi kerja
Tidak transparan Omnibus Law pada prosesnya secara keseluruhan dinilai sangat tidak transparan, karena minimnya partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi draft Omnibus Law. Sehingga Tirano menjelaskan timbul dugaan kuat akan kepentingan. sumur
GERAKAN SAPU JAGAD......PERAMPINGAN REGULASI.......DAN UNDANG-UNDANG TIDAK JELAS YANG BERSAYAP.......
WELCOME INDONESIA MAJU 2020........
Ane yang ber-entitas buruh ini juga tidak setuju dengan dengan OMNIBUS LAW ini.....tapi tetap ane harus jalani........sebab ane tidak mampu menciptakan peluang usaha ane sendiri
Dan ane tau........kebijakan ini harus cepat dieksekusi oleh pemerintah menghadapi penghapusan insentif Generalized System of Preferences (GSP) AS untuk produk ekspor..........dan mungkin saja akan diikuti Uni-EROPA (melawan Banned Nikel dan B30-B100)
Memancing INVESTOR dengan pemangkasan Regulasi dan Peraturan disetiap daerah sehingga Regulasi dan Peraturan sama disetiap daerah......dan menghindari PHK besar-besaran akibat resesi ekonomi Global
Oke sampai disitu gan bro sis........kalau ada pertanyaan silahkan bertanya
Tapi anehnya isu sexy ini nggak dimanfaatkan tetangga sebelah (FPI/HTI/ KADRUN dan KADRUNWATI beserta simpatisannya)
Malah main ISU masker 300 K..........
Akhirnya malah Blunder........Formula E ditinjau ulang......
Malah si Joko manfaatin isu Corona untuk export perikanan dan tanaman herbal....
GAJAYAN memanggil........hanya sisa-sisa simpatisan HTI dikalangan akademisi yang mencoba exis dengan sisa-sisa peluru yang ada
GAJAYAN memanggil pertama........RUU KPK dan KUHP.........mehhhhh
protes anti oligarki di daerah monarki, lucu...
ini yang ikut demonstrasi calon2 SJW generasi berikut yang akan sibuk jadi aktivis LSM/NGO sesuai pesanan donor.
dari pada gaji buruh tinggi tapi pengangguran banyak & dijauhi investor, mending bagi2 kerjaan biarpun upahnya rendah & investor suka. dampaknya bagus buat ekonomi, sosial, sampai keamanan. ngapain bahas lama2? toh pembahasan di DPR juga terbuka kok.
semua yang bikin trit buruh, dibilang klonengan ane, semua yang anti pemerintah dibilang klonengan ane. bukti ga ada, fitnahnya luar biasa. Inilah bukti pendukung pemerintah mau membungkam suara para buruh.
Jualan agama memang paling laku, banyak dimanfaatkan utk tujuan tertentu.
Netizen harus waspada dan pandai dalam melihat fenomen ini, jangan mau dimanfaatkan oleh oknum2 yg tidak bertanggung jawab.
Biarkan pemerintah melakukan tugas nya memajukan NKRI
Original Posted By kid2411►"Hilangnya hak-hak pekerja perempuan untuk cuti haid, hamil dan keguguran"
Cuti hamil + keguguran OK lah harus diberikan krna kalau ga salah (kalau salah mohon dikoreksi) ada surat keterangan resmi ya dari rumah sakit.
Lah kalau cuti haid.?? Hmmm.. mungkin perlu ditinjau ulang..
Cuti haid kenapa g masuk ijin sakit yak?
Ane juga bingung ini Yogya kayaknya jadi sarang HTI sebelum Gejayan memanggil ini ada demo khilafah di Malioboro. Secara Yogyakarta yang isinya multi etnis dan agama karena sarang pendidikan ada demo ginian
Original Posted By Unapzeus►Point pendidikan berorientasi pasar bagus tuh. Ane yang kerja remote dan dibayar per jam cuma bisa bantu nongton dipojokan.
Skill.....bukan modal ijazah doang.......dijaman now gan brohh......
Quote:
Original Posted By kid2411►"Hilangnya hak-hak pekerja perempuan untuk cuti haid, hamil dan keguguran"
Cuti hamil + keguguran OK lah harus diberikan krna kalau ga salah (kalau salah mohon dikoreksi) ada surat keterangan resmi ya dari rumah sakit.
Lah kalau cuti haid.?? Hmmm.. mungkin perlu ditinjau ulang..
Cuti haid masuk cuti sakit gan bro......
ente datang bulan 2 hari.......kehujanan 1 hari.........banjir 1 hari.......kena flu 1 hari......hari kemauan 1 hari....pas seminggu
Quote:
Original Posted By bodico►ini benar.
pernah gue bersentuhan langsung dengan komunitas alumni2 yogya di jkt yang aliran sjw. kerjanya ya jadi buzzer, konsultan politik, pr korporasi.
dulu sentranya di jkt selatan tuh, nggak tahu sekarang masih ada ngga.
orang-orang yang sok menggantungkan kebenaran dan keadilan di mulut, tapi uud.
Mungkin ente salah orang gan bro.........Alumni kota pelajar nggak mungkin main POLITIK PRAKTIS
Kalau judul diganti.......demi kepentingan umat.... itu baru logis......
Original Posted By arieejack►Coba baca lagi agan semua sebelum Demo..
Apa yg demo itu sdh pada paham RUU nya atau kena kompor aja..
Makanya lulus jangan ngandalin kerja jadi karyawan...kek ane ..wiraswasta..gak kenal omnibusloe
Ente salah gan bro........kalau semua jadi pengusaha mall pada sepi......
Quote:
Original Posted By ssdestroyer►baguslah kalo administrasi disederhanakan biar gak ada lagi calo calo laknat
gue yakin kalo omnibus law ditetapkan banyak calo yang kehilangan pemasukan
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi...... Berfungsi untuk menyederhanakan sekelumit aturan yang memperlambat proses ekonomi........sehingga kebijakan bisa diputuskan secara cepat
Original Posted By larapeequer►"pada dasarnya menolak semuanya. Menolak omnibus law. Gagalkan omnibus law".
Wartawan: Kenapa ditolak?
Demon trans: pokoknya harus ditolak, semuanya ditolak. Hidup pokoknya
Mahasiswa segitunya. Tuh bunyi pasalnya gimana. Nggak dijabarin?. Jangan 2 bunyi pasal2 yg dipakai yg KW. Macam demo RUU KUHP, yg terlanjur tereak ternyata salah.
Berarti ente tidak menghargai perjuangan SIVITAS AKADEMIKA.......
Original Posted By vegashin_ryu►Cuti haid kenapa g masuk ijin sakit yak?
Ane juga bingung ini Yogya kayaknya jadi sarang HTI sebelum Gejayan memanggil ini ada demo khilafah di Malioboro. Secara Yogyakarta yang isinya multi etnis dan agama karena sarang pendidikan ada demo ginian
Ijin sakit atau ijin meninggalkan pekerjaan krna sakit hrs nya sih bisa. Asal ada surat keterangan sakit jg tu biasanya dari klinik bpjs nya. Tp kalau ternyata beli surat keterangan sakit ya ga tau lagi deh. Hahaha. Soalnya banyak nih yg beli surat keterangan sakit begitu.
Quote:
Original Posted By 1nd0n3s14m3t4l►Cuti haid masuk cuti sakit gan bro......
ente datang bulan 2 hari.......kehujanan 1 hari.........banjir 1 hari.......kena flu 1 hari......hari kemauan 1 hari....pas seminggu
Wkwkwkwkwk. Kalau ini mah fix ndak niat kerja kali ya gan..
Semua laporan yang masuk akan kami proses dalam 1-7 hari kerja. Kami mencatat IP pelapor untuk alasan keamanan. Barang siapa memberikan laporan palsu akan dikenakan sanksi banned.
