CARI
KATEGORI
KATEGORI
Informasi! Baca info terupdate seputar virus corona di sini
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Benny Tjokro, “Kambing Hitam” Jiwasraya?
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5e63ce5988b3cb2e0609c218/benny-tjokro-kambing-hitam-jiwasraya

Benny Tjokro, “Kambing Hitam” Jiwasraya?

Benny Tjokro, “Kambing Hitam” Jiwasraya?

Setelah kasus Jiwasraya bergulir ke hadapan publik, Benny Tjokrosaputro (Bentjok) kemudian ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus tersebut. Akan tetapi, belakangan terdapat dugaan bahwa Benny Tjokro sebetulnya hanya dijadikan sebagai “kambing hitam” dalam kasus yang disinyalir memiliki pertautan dengan Pemilu 2019 tersebut.

-------


Sedari awal, memang terdapat kecurigaan tersendiri dari berbagai pihak terkait kasus perusahaan asuransi pelat merah Jiwasraya. Mantan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu misalnya, menyebut terdapat dugaan bahwa Jiwasraya telah mengalami perampokan oleh pihak tertentu.

Tidak hanya diisukan telah dirampok, berbagai pihak, seperti Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, bahkan menyebutkan bahwa Jiwasraya telah dirampok untuk mendanai kampanye Pemilu 2019 lalu.

Pernyataan Arief Poyuono tersebut kemudian semakin runcing dengan keluarnya pernyataan resmi dari Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebutkan bahwa dugaan dana dari Jiwasraya diperuntukkan untuk pendanaan kampanye Pemilu 2019 harus ditindaklanjuti dan dibuka sebesar-besarnya ke hadapan publik.

Konteks pernyataan SBY tentu sangat menarik, menimbang pada sosoknya sebagai mantan Presiden yang berkuasa selama sepuluh tahun, tentu memahami persoalan intrik politik semacam itu. 



Menariknya, berbagai dugaan bahwa Jiwasraya telah dirampok sepertinya mendapatkan pembenarannya. Bagaimana tidak, dalam keterangan terbaru Kejaksaan Agung (Kejagung) selaku pihak yang menangani kasus tersebut, telah disebutkan bahwa kasus gagal bayar Jiwasraya telah direncanakan sejak awal – dikutip dari koran Rakyat Merdeka.

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah bahkan menyebutkan bahwa kondisi transaksi saham di Jiwasraya memang didesain untuk merugi. Simpulan tersebut misalnya dibuktikan Febrie dengan mencontohkan beberapa saham yang dibeli Jiwasraya dengan harga tinggi justru nilai sahamnya kemudian jatuh. 


Benny Tjokro, “Kambing Hitam” Jiwasraya?


Merujuk pada hal tersebut, pada titik ini menjadi masuk akal dugaan pengacara tersangka kasus Jiwasraya Benny Tjokrosaputro, Muchtar Arifin bahwa kliennya telah dijadikan ”kambing hitam” dalam kasus tersebut.

Menurutnya, terdapat indikasi bahwa pihak tertentu ingin menutupi kerugian negara pada kasus Jiwasraya dengan menggunakan aset kliennya – yang mana berbagai aset Benny Tjokro telah disita sampai saat ini. Masalahnya adalah Benny Tjokro bukanlah satu-satunya emiten Jiwasraya.

Konteksnya bukan pada persoalan bahwa mantan Komisaris PT Hanson International Tbk tersebut tidak bersalah, melainkan pada persoalan bahwa Benny Tjokro telah dilimpahkan persoalan yang melebihi tanggung jawabnya.

Tidak hanya terhadap Benny Tjokro, tersangka utama lainnya, yakni Heru Hidayat juga disinyalir mengalami hal serupa. Itu misalnya terlihat dari Kejagung yang  menyerahkan PT Gunung Bara Utama, yang merupakan tambang batu bara yang dimilikinya di kawasan Kutai, Kalimantan Timur untuk dititipkan pengelolaannya kepada BUMN.

Tentu pertanyaannya, benarkah terdapat upaya dalam menjadikan tersangka utama Jiwasraya, Benny Tjokro sebagai kambing hitam dalam kasus kerugian perusahaan asuransi lokal terbesar di Indonesia tersebut? 



Memahami Jiwasraya Lewat Hermeneutika Gadamerian

Pada konteks adanya dua pemaknaan terhadap kasus Jiwasraya, yang mana di satu sisi dipahami sebagai suatu kesalahan investasi atau murni bisnis, sementara di sisi lain dipahami sebagai suatu kejahatan politik, dapat dipahami melalui pisau analisis yang disebut sebagai Hermeneutika Gadamerian.

Secara sederhana, hermeneutika dapat dipahami sebagai suatu metode interpretasi atas teks. Akan tetapi, seiring dengan perkembangannya, hermeneutika juga dikembangkan untuk menganalisis fenomena sosial-budaya karena dinilai dapat dikonfigurasi dalam bentuk teks.

Hermeneutika Gadamerian sendiri adalah metode interpretasi yang dikembangkan oleh filsuf Jerman, Hans-Georg Gadamer yang menyebut bahwa suatu teks atau fenomena (objek) tidak dapat dipahami melalui sudut pandang tunggal.

Menurutnya, suatu hasil pemahaman yang disebutnya “fusi” diperoleh melalui peleburan “horizon teks” – pemaknaan umum tentang objek yang dikaji – dengan “horizon pembaca” – pemaknaan dari sang interpreter tentang objek.

Hasilnya, Hermeneutika Gadamerian menghasilkan pemahaman yang selalu melahirkan kebaruan (novelty) karena dinilai tidak terdapat suatu pemahaman yang bersifat final – anti-finalitas. 



Pada kasus Jiwasraya, dapat dilihat dua horizon, yakni horizon teks atau pemaknaan umum terkait kasus tersebut, dan horizon pembaca, yakni pemaknaan interpreter tentang kasus tersebut.

Pada horizon teks, dapat dimaknai bahwa kasus Jiwasraya merupakan suatu kesalahan bisnis karena banyak berinvestasi di saham-saham berisiko. Akan tetapi, pada horizon pembaca justru dilihat bahwa kasus tersebut memiliki dimensi politik yang kental karena diduga dananya dibobol untuk kepentingan Pemilu 2019.

Menggunakan Hermeneutika Gadamerian, kedua horizon tersebut sebenarnya tidak bertentangan, melainkan justru saling melengkapi satu sama lain.

Penghubung utama antar kedua horizon tersebut adalah pernyataan Direktur Penyidikan pada Jampidsus, Febrie Adriansyah yang menyebutkan bahwa kondisi transaksi saham di Jiwasraya memang didesain untuk merugi.

Dengan demikian, dapat ditarik pemahaman atau fusi bahwa pihak tertentu yang disebut sebagai aktor intelektual dalam kasus tersebut, sengaja berinvestasi di saham milik Benny Tjokro yang memang diketahui memiliki rekam jejak sebagai pelaku manipulasi pasar atau penggorengan saham.

Kasus tersebut misalnya terjadi pada tahun 1997 ketika Benny Tjokro melakukan praktik manipulasi pasar, yang mana ia melakukan transaksi fiktif dalam saham PT Bank Pikko.

Tidak tanggung-tanggung, ia bertransaksi dengan menggunakan 13 nama yang berbeda. Akan tetapi, saat itu Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) justru hanya memberi sanksi pengembalian dana keuntungan dari transaksi PT Bank Pikko sebesar Rp 1 miliar kepada negara.

Artinya, seperti yang diungkapkan oleh Febrie, kasus Jiwasraya memang telah didesain untuk merugi di kemudian hari. Dengan adanya Benny Tjokro, itu akan menjadi “alibi” yang bagus bagi aktor intelektual tersebut untuk menyebutkan bahwa dibobolnya Jiwasraya adalah kasus kesalahan investasi.

Akan tetapi, perlu untuk digarisbawahi bahwa fusi yang terbentuk dari Hermeneutika Gadamerian tidak dipahami sebagai suatu pemahaman yang niscaya, melainkan sebagai suatu interpretasi semata. 


Terjadi State Crime?


Terlepas dari benar tidaknya Benny Tjokro adalah kambing hitam dalam kasus Jiwasraya, publik tentu punya penilaian yang berbeda-beda. Namun, jika hal tersebut memang benar terjadi, maka kita dapat memahami fenomena tersebut sebagai suatu state crime, yakni suatu kejahatan atau aktivitas ilegal yang dilakukan oleh negara, atau dengan keterlibatan lembaga negara.

Dengan demikian, seperti yang diungkapkan oleh pengacara Benny Tjokro, Muchtar Arifin, ini adalah skenario yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan besar. Kendati tidak secara spesifik menyebut siapa pihak yang dimaksud, tentu mudah untuk menyimpulkan bahwa pihak tersebut mestilah memiliki pengaruh politik yang kuat, yang mana pasti memiliki pertalian dengan lembaga negara.

Konteks serupa sepertinya dapat direfleksikan dalam kasus mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar, yang diduga telah dijebak dalam rekayasa kasus pembunuhan Direktur Utama PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen pada 2009 lalu. Kasus itu sendiri telah membuat Antasari Azhar mendekam di penjara dalam waktu yang cukup lama.

Apapun itu, benar tidaknya Benny Tjokro telah menjadi kambing hitam dalam kasus Jiwasraya, yang jelas negara harus hadir dalam penyelesaian kasus yang telah merugikan ribuan nasabah tersebut.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh filsuf Inggris, John Locke, bahwasanya salah satu alasan keberadaan negara adalah untuk melindungi properti dari warga negaranya, yang dalam konteks ini adalah uang para nasabah. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (R53) 

Sumber : https://www.pinterpolitik.com/benny-...am-jiwasraya/
------------------------------------------------
Ya bisa dipahami sih emang kalau ada pertanyaan seperti itu, kalau dilihat dari pola blow up atas kasus ini, dari awal seolah hanya BenTjok saja yg satu satunya emiten Jiwasraya, baru kemudian muncul nama Heru Hidayat disusul dengan anak buahnya si Joko Hartono si penggoreng saham, itu pun hanya sekejap dan kembali Bentjok yg di naikkan. Sedangkan emiten emiten lain seolah tidak disentuh.


profile-picture
profile-picture
nomorelies dan tukangbeling7 memberi reputasi
Diubah oleh rikinara
lha masa semua orang dianggap kambing hitam
profile-picture
cinta_cici memberi reputasi
Sepi komen masalah triliunan gini.. Klo bukan dki...walau ratusan juta rame
profile-picture
profile-picture
agusdwikarna dan tukangbeling7 memberi reputasi
Lihat 3 balasan
dibayar brp tuh medianya sama bentjok emoticon-Ngakak
profile-picture
tukangbeling7 memberi reputasi
yg jelas sekarang ini
Pengusaha dan Pedangang di Indonesia di Jadikan Obyek pendapatan, Pemaksaan bahkan bukan saja di jadikan Kambing Hitam tapi ironisnya di jadikan Sapi Perah Pemerintah untuk menutupi ketidak mampuannya dalam pengelolaan Pendapatan Negara karena BUMN di gunakan sebagai Hadiah jabatan balas budi emoticon-Leh Ugaemoticon-Leh Ugaemoticon-Leh Uga
profile-picture
agusdwikarna memberi reputasi
Diubah oleh pisangkepok008
Penasaran juga jadinya.
Kasus bank Century ada yang ngotot minta pansus.
Kasus Jiwasraya yang kerugian negara jauh lebih besar, pihak tsb ngotot minta panja.
Buntutnya opsi bailout pakai dana dari APBN.
Kotor sekali mainnya.
Lihat 1 balasan
Tanpa duo bandar pasar saham sepi...
profile-picture
profile-picture
kingoftki dan tukangbeling7 memberi reputasi
Quote:


Said didu ngomong2 orang pecatan jokowi paling kelojotan ngekritik rejim dibanding rizal ramli emoticon-Ngakak
Lihat 1 balasan
sebetulnya kalau jiwasraya menginvestasikan dananya ke perusahaan lain seperti milik si benny, kemudian perusahaan si benny rugi sehingga investasi jiwasraya anjlok, itu bukan pidana. Sama kaya kita investasi di reksadana, bisa naik bisa turun.

Sekarang cuma 2 hal yg bisa mempidanakan si benny
Pertama, kalau dulu benny menggunakan suap untuk menarik investasi dari jiwasraya. Misalnya memberi keuntungan untuk direksinya supaya mau menanamkan uang jiwasraya di perusahaannya. Kedua, kalau terindikasi ada penyelewengan uang di perusahaan benny, misalnya dikorupsi atau sengaja dibuat bangkrut. Itu pun harus dibuktikan keterlibatan si benny dalam kedua hal tsb.
bentjok kambing hitam ?
yg sering maen saham tau pasti ni orang gimane,

emang dasar salah satu orang baj*ngan ni orang
Quote:

Gak semua donk, kalo semua termasuk ngana brarti emoticon-Ngakak (S)
Quote:

Padahal ini yg harus terus kita kaal, biar gak tenggelam pelan2 tau2 gak jelas gimana juntrungnya
Quote:

meneketehek emoticon-Big Grin
Quote:

udeh kayak mesin ATM aja ye wkwkkw
Quote:

si biru ? emoticon-Big Grin
Quote:

Yang dokumen capital weston nya banyak bgt itu ya
Quote:

Ibarat judi ya, kalah ya wajar bukan ngambek ke bandarnya emoticon-Ngakak (S)

Jangan heran lah sama koruptor negara ini, cucian duit jenderal-jenderal itu mah udah ada dari jaman dulu, lu pantengin aja kedekatan pengusaha kakap indo sama eks jendral, kaya
SBY - CT duitnye jadi Transcorp, dll.

Pejabat mana ada yang tulus buat rakyat, rakyatnya mah keleleran cari makan, usaha lurus aja kudu ada beking / upeti.


emoticon-Najis
Lihat 1 balasan


GDP Network
© 2020 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di