JAKARTA - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian menyatakan, setidaknya ada 650 mantan WNI kombatan ISIS yang berada di Suriah. Sehingga, Presiden Jokowi secara tegas menolak memulangkan mereka ke Tanah Air. (Baca juga: Pengamat: Pulangkan WNI Eks ISIS Sama dengan Mengakui Eksistensi Mereka)

"Presiden mementingkan 250 juta rakyat WNI keselamatan, keamanan daripada mereka para eks WNI di Suriah. Itu adalah keputusan jelas dan tegas dari Presiden," kata Donny dalam diskusi Polemik Trijaya FM di Hotel Ibis Tamarin, Menteng, Jakarta, Sabtu (7/3/2020). (Baca juga: Pemerintah Diminta Tak Pulangkan Perempuan dan Anak ISIS Eks WNI)

Donny mengatakan, mungkin eks WNI tersebut ada di negara lain. Namun yang jelas, para kombatan itu tinggal di camp di Suriah. Mereka telah memilih menjadi foreign terorist fighter atau bergabung dengan kelompok ISIS di sana, sehingga negara menolak memulangkan.

Baca Juga:

• Stafsus Presiden Berencana Rehabilitasi Anak-anak WNI Eks ISIS
• Pengakuan Eks Napi Teroris Diminta Fasilitasi Pemulangan WNI Eks ISIS
• Pemerintah Jamin Ketersediaan Masker untuk Masyarakat

"Foreign fighter tidak datang dari negara dengan pendapatan rendah (ekonomi), artinya situasi sosial. Tetapi karena militansi ideologis. Ketika ideologi ini kembali ke Indonesia akan membahayakan," ujarnya.

Dia menambahkan, meski menolak memulangkan ISIS eks WNI, pemerintah tetap mempertimbangkan pemulangan terhadap anak-anak di bawah 10 tahun khususnya mereka yang yatim piatu.

Menurutnya, pemerintah belum mendapatkan informasi terbaru berapa jumlah anak yatim piatu yang ditinggalkan orang tuanya di sana. "Karena mereka tidak menjadi bagian dari gerakan itu. Tanggung jawab negara karena anak terlantar yang tidak punya ibu dan ayah. Tetapi masih dikaji," tukasnya.


Sumber : https://nasional.sindonews.com/read/...ogi-1583573007

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Takut Terpinggirkan, Rakyat Kaltim Ingin Dilibatkan di Badan Otorita IKN

- BPP Kemendagri Godok Kolaborasi Kajian Evaluasi Pilkada

- Pemenuhan Stok Masker Harus Dibarengi Edukasi Soal Corona