Perjalanan Umrah Ditutup Sementara, Indonesia Perlu Melobi Arab Saudi

JAKARTA - Kebijakan mendadak Arab Saudi yang menutup sementara perjalanan umrah dan ziarah dari berbagai negara dengan alasan untuk mengantisipasi sebaran virus corona patut dihormati. Namun, Pemerintah Indonesia perlu melobi Saudi agar kebijakan ini dikaji lagi secara cermat.

Pendekatan diplomasi ini penting karena hingga kini Indonesia diketahui sebagai negara yang tergolong bersih dari paparan virus corona (Covid-19). Jumlah jamaah umrah asal Indonesia juga tercatat terbesar di dunia. Jika Saudi tak segera membuka keran perjalanan umrah lagi, dikhawatirkan akan menyebabkan antrean sangat panjang dan memicu persoalan sosial sendiri.

Beberapa pihak juga meminta Pemerintah Indonesia mendorong Saudi agar bertindak cepat dalam mengantisipasi sebaran virus corona ini. Sebab, jika tak ditangani dengan matang, maka kebijakan terbaru Saudi ini rawan mengganggu ibadah haji 2020 yang tinggal sekitar lima bulan lagi.

Baca Juga:

Penangguhan perjalanan umrah secara mendadak kemarin membuat 1.948 calon jamaah umrah gagal berangkat meski telah tiba di sejumlah bandara. Rinciannya 1.540 orang di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, 364 orang dari Bandara Juanda Surabaya, dan 44 orang dari Bandara Kertajati Majalengka. Sebanyak 2.500 jamaah Indonesia diketahui telah terbang ke Saudi saat kebijakan ini dikeluarkan pada Kamis dini hari.

Pembatalan mendadak ini membuat para jamaah kecewa. Namun, mereka hanya bisa pasrah karena pesawat yang memberangkatkannya tetap tak mendapat lampu hijau dari Pemerintah Arab Saudi.

Secara berangsur hingga tadi malam ribuan jamaah tersebut dipulangkan lagi ke kediaman masing-masing. KJRI Jeddah juga melaporkan bahwa semua jamaah umrah yang telah mendarat di Jeddah tetap diperbolehkan masuk ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah.

Setiap harinya rata-rata penerbangan jamaah umrah dari Indonesia mencapai 13 kali. Menjelang Ramadan tren peminat umrah biasanya meningkat tajam. Kementerian Agama (Kemenag) mendata, pada 2018-2019 jumlah jamaah umrah mencapai 974.650 orang.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily berharap Saudi tetap membuka pintu umrah untuk negara-negara yang tidak terpapar korona seperti Indonesia. "Untuk itu, Pemerintah Indonesia agar melakukan pendekatan kepada otoritas Kerajaan Arab Saudi agar tetap diberi kesempatan masuk," pintanya.

Dorongan serupa disampaikan Ketua MPR Bambang Soesatyo. Melalui Liga Muslim Dunia dan Kedutaan Besar Arab Saudi untuk Indonesia, dia meminta Saudi untuk mempertimbangkan kembali penghentian sementara (moratorium) kunjungan jamaah Indonesia melakukan ibadah umrah. Seperti alasan Ace, dia menganggap hingga sampai saat ini Indonesia masih bersih dari Covid-19 yang mematikan itu. "Berbeda dengan negara lain seperti Malaysia, Thailand, Singapura, India, Pakistan, dan lainnya yang terkena penghentian sementara umrah lantaran di negaranya sudah ditemukan banyak warga yang terkena virus itu," katanya saat menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia (Rabithah Al Alam Al Islami) HE Mr Sheikh Mohammed bin Abdulkarim Al Issa di Gedung MPR, Jakarta, kemarin.

Jangan Berdampak ke Haji

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan menghormati keputusan Pemerintah Arab Saudi yang menangguhkan visa bagi seluruh jamaah umrah di tengah mewabahnya virus korona secara global. Jokowi mengaku memahami keputusan Pemerintah Arab Saudi tersebut. Dia menilai kesehatan dan keselamatan warga memang harus menjadi prioritas. "Itu kebijakan dari Pemerintah Arab Saudi. Kita menghargai dan menghormati karena apa pun yang namanya kesehatan itu memang dinomorsatukan," ujarnya.

Guna merespons kebijakan mendadak Saudi ini, kemarin Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menggelar rapat khusus tingkat menteri dengan mengundang Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Agama Fachrur Razi. Dari rapat ini, Muhadjir mengungkapkan bahwa Indonesia telah berkomunikasi dengan otoritas Saudi agar jamaah yang sedang melakukan ibadah dapat melanjutkan ibadah atau ziarahnya hingga selesai. Selain itu, agar jamaah yang sudah telanjur atau akan mendarat, supaya tetap diizinkan masuk ke Tanah Suci untuk melanjutkan ibadah ataupun ziarahnya. Mantan mendikbud ini berharap kebijakan Saudi ini tidak berlangsung lama karena tak lama lagi musim haji akan tiba. Selama ini setiap musim haji jumlah jamaah yang berkumpul di Tanah Suci mencapai 3 juta orang.

Rapat juga menyepakati perlunya perlindungan bagi calon jamaah umrah yang batal berangkat. "Akan dilakukan rapat koordinasi lanjutan lagi dengan tujuan semaksimal mungkin melindungi kepentingan calon jamaah, terutama yang berkaitan dengan biro perjalanan, maskapai penerbangan, akomodasi dan hotel, maupun visa," katanya.

Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi juga menilai kebijakan Saudi tentu dikeluarkan dengan mempertimbangkan kepentingan umat yang lebih besar. Saudi juga bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan masyarakatnya, sekaligus mengamankan kelangsungan ibadah haji pada Juni-Agustus 2020. "Kami mengimbau agar calon jamaah umrah dapat memahami kebijakan Saudi dan sikap pemerintah demi kebaikan jamaah itu sendiri," terangnya.

Menag mengaku sudah meminta pada Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI, Kedutaan Besar Arab Saudi (KBSA) di Indonesia, maupun Konsul Haji KJRI di Jeddah. Menurut Menag, pihaknya akan segera merumuskan langkah terbaik menyikapi kebijakan ini dengan para penyelenggara umrah.

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Arfi Hatim menambahkan, pihaknya meminta para Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk sementara tidak memberangkatkan jamaah umrah ke bandara sampai dibuka kembali izin berkunjung ke Arab Saudi. Jika ada jamaah yang saat ini sudah telanjur berada di bandara keberangkatan, PPIU diminta tidak memaksakan keberangkatan dan memfasilitasi kepulangan mereka ke daerahnya masing-masing. "Kami rencanakan dalam waktu dekat untuk bertemu dengan asosiasi PPIU dan maskapai untuk mendiskusikan solusi atas masalah ini," tandasnya.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, pemerintah akan melakukan rapat kembali untuk membahas kompensasi, insentif, dan jalan keluar lainnya dari kebijakan Arab Saudi ini.

Serikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) menyatakan, pemulangan jamaah haji diharapkan menjadi tanggung jawab bersama. Ketua Umum Sapuhi Syam Resfiadi mengatakan, pemulangan kembali jamaah itu lebih pada penerbangan ke Arab Saudi yang terlebih dahulu transit ke Dubai.

Dia juga meminta jamaah umrah tak perlu khawatir soal pelarangan penerbangan ke Arab Saudi. Paket perjalanan umrah bisa dijadwalkan umrah di waktu mendatang sehingga jamaah tak perlu mengembalikan pesanan paket yang telah dipesan sebelumnya. (Neneng Zubaedah/ Abdul Rochim/ Dita Angga/ Muh Shamil/ Ichsan Amin)

Sumber : https://nasional.sindonews.com/read/...udi-1582838754

---

Kumpulan Berita Terkait :

-