Jakarta -

PT Indosat Tbk (ISAT) buka suara soal PHK terhadap 677 karyawannya. Sampai saat ini sudah 92% dari 677 karyawan terdampak Indosat terdampak PHK yang setuju.

Sekitar 622 karyawan yang setuju di-PHK mendapatkan pesangon hingga 70 bulan gaji, sedangkan yang masa kerjanya paling sebentar yaitu di bawah satu tahun mendapatkan 14 bulan gaji. Secara rata-rata, pesangon yang diberikan sebesar 43 bulan gaji. Gaji karyawan terdampak PHK juga sudah dinaikkan 3-6%.

"Rata-rata 43 bulan gaji. Paling kecil ada 14 bulan kurang dari satu tahun (masa kerjanya). Di UU 13/2003 maksimum 32 bulan. Kita tertinggi ada 70 bulan gaji," kata Director & Chief Human Resources Officer Indosat Ooredoo Irsyad Sahroni di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2020).

Baca juga: Badai PHK Melanda, Ada Apa Dengan Ekonomi RI?

Irsyad menjelaskan keputusan PHK sudah digodok sejak tahun lalu dan bukan hal yang tiba-tiba. Dia menyebut perusahaan 'kegemukan'.

"Tapi ada banyak juga yang kita lihat perusahaan kita ini kurang cukup agile kegemukan istilahnya. Di mana kita melihat di sini bukan cuma menjadi lambat tapi decision making lebih kompleks dari seharusnya," tutur Irsyad.

Baca juga: Menaker Kirim Utusan ke Indosat Bahas PHK 677 Karyawan

Indosat saat ini menjalin kerja sama dengan mitra-mitranya, termasuk mitra Managed Service untuk memberi kesempatan bagi karyawan yang terdampak agar tetap dapat bekerja di bawah naungan mitra dan juga menyediakan pelatihan pasca kerja.

Pihaknya juga membantah jika ada intimidasi dalam penyampaian rencana PHK kepada 677 karyawan. Masing-masing karyawan dipanggil secara terpisah dan dijelaskan hak yang akan didapatkan jika setuju dirumahkan.

"Tidak ada intimidasi," ujarnya.

Terima Kunjungan DPR

Hari ini, Indosat Ooredoo juga menerima kunjungan Komisi IX DPR RI dan menyampaikan kepada delegasi wakil rakyat bahwa lebih dari 90% dari 677 karyawan yang terdampak reorganisasi bisnis saat ini telah setuju untuk menerima paket yang diberikan, termasuk paket kompensasi yang signifikan lebih tinggi dari ketentuan yang dipersyaratkan oleh undang-undang.

"Kami mengapresiasi kunjungan Komisi IX DPR-RI hari ini. Kami juga telah menyampaikan bahwa reorganisasi bisnis telah berjalan dengan lancar sesuai rencana, telah diterima dengan baik oleh sebagian besar karyawan yang terdampak, mengambil langkah yang fair sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan telah mengkomunikasikan secara langsung dan transparan kepada semua karyawan selama proses tersebut, " ungkap Irsyad.

Lebih lanjut, Irsyad menambahkan semua karyawan yang terdampak telah diberikan waktu untuk mempertimbangkan paket yang diberikan perusahaan, dan manajemen telah mendorong setiap dari mereka untuk mengambil keputusan yang terbaik.

Sebagian besar karyawan mengambil kesempatan untuk mempertimbangkan baik-baik penawaran perusahaan secara individual dan dengan keluarganya masing-masing sebelum akhirnya menerima tawaran perusahaan.

"Karyawan yang terdampak juga memiliki kesempatan berkomunikasi dua arah dengan manajemen dan untuk menyampaikan tanggapannya selama acara open house yang digelar pada 17 Februari yang lalu," tuturnya.

Terkait para karyawan yang memilih untuk tidak menerima paket yang diberikan perusahaan, Irsyad menghargai perbedaan pandangan yang ada dan menghargai hak mereka untuk menempuh jalur sesuai ketentuan yang berlaku.

"Adapun, kami meyakini bahwa reorganisasi bisnis ini adalah tindakan yang berat namun sangat dibutuhkan agar Indosat Ooredoo tetap bertahan dan bertumbuh. Reorganisasi bisnis ini juga merupakan langkah strategis Indosat Ooredoo menjadi perusahaan telekomunikasi digital yang terdepan dan terpercaya," katanya.