CARI
KATEGORI
KATEGORI
Informasi! Baca info terupdate seputar virus corona di sini
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Perbedaan whitelist dan blacklist, metode yang dipakai kominfo blokir imei handphone
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5e4b6a2528c99158e830cb11/perbedaan-whitelist-dan-blacklist-metode-yang-dipakai-kominfo-blokir-imei-handphone

Perbedaan whitelist dan blacklist, metode yang akan dipakai kominfo blokir imei HP

Perbedaan whitelist dan blacklist, metode yang dipakai kominfo blokir imei handphone
 
JAKARTA (IndoTelko) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah mulai melakukan uji coba mekanisme pemblokiran International Mobile Equipment Identity (IMEI) pada Senin (17/2) dan Selasa (18/2).

Meski tengat waktu pemberlakukan regulasi mengenai pembatasan IMEI illegal berlaku efektif 18 April 2020, namun hingga saat ini Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika masih belum menyelesaikan petunjuk teknis pelaksaan dari peraturan menteri yang dibuat pada akhir tahun 2019 yang lalu.

Wakil Direktur Utama PT Hutchison 3 Indonesia (H3I) Danny Buldansyah mengatakan mandegnya pembahasan aturan teknis tersebut dikarenakan adanya dua pendapat mengenai pelaksaan aturan pembatasan tersebut.

Baca juga :
Kominfo mulai trial blokir IMEI ponsel

Inikah alasan sulitnya memberantas ponsel ilegal?

Pemaksaan validasi IMEI ponsel rugikan pengguna

Ada pihak yang menginginkan menggunakan metode whitelist dan ada pihak lain yang menginginkan menggunakan blacklist.

Danny menilai baik itu whitelist maupun blacklist memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Konsep whitelist dimana IMEI adalah semua IMEI yang tidak tercatat dalam Sistem Informasi Basis Database IMEI Nasional (SIBINA) tidak akan bisa dipergunakan oleh operator di Indonesia.  

Sedangkan sistim blacklist adalah semua IMEI yang ada di Indonesia dapat beroperasi terlebih dahulu. Setelah kurun waktu beberapa  hari IMEI yang tak terdaftar di SIBINA akan diblokir.

“Semua sistim ada untung dan ruginya masing masing. Selama bisa dipertanggung jawabkan maka H3I akan menjalankan apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu kita harus mencari jalan terbaik agar program pemerintah untuk menangkal HP illegal dapat tercapai dan konsumen tidak ada yang dirugikan. Pertikaian ini tak perlu dibesar-besarkan,” terang Danny.

Disarankannya pemerintah harus segera membuat use case dan  harus menjalankan  proof of concept dari dua mazhab pembatasan IMEI tersebut. Karena pengguna telekomunikasi ada yang membeli melalui layanan on line, pembelian melalui off line dan pengguna roaming. Tujuannya agar tidak ada konsumen yang dirugikan akibat kebijakan ini.

Danny mengungkapkan saat ini hanya ada dua negara yang melakukan pembatasan IMEI. Meski ada dua mazhab pembatasan IMEI, Danny berharap polemik ini segera berakhir dan semua pihak harus mengutamakan perlindungan terhadap konsumen. Agar perlindungan konsumen ini menjadi perhatian, menurut Danny seharusnya pemerintah dapat menjelaskan secara rinci kepada publik dan memberikan kepastian jika ada konsumen yang baru membeli HP namun kenyataannya alat telekomunikasinya di blokir, maka itu tanggung jawab siapa.

“Karena ini kebijakan negara maka sudah seharusnya yang bertanggung jawab terhadap keluhan konsumen tersebut adalah pemerintah. Bukan kepada operator. Itu dahulu yang harus dijelaskan oleh pemerintah. Sehingga tidak terjadi kegaduhan di masyarakat harus ada yang tanggung jawab dan pemerintah harus tau itu. Jangan sampai nantinya lempar-lemparan dan saling menyalahkan,” terang Danny.

Selain itu Danny berharap investasi yang dikeluarkan oleh operator dalam menjalankan regulasi pembatasan IMEI ini harus serendah mungkin. Jangan sampai ada operator yang terbebani dengan adanya  regulasi pembatasan IMEI tersebut.
 
Sebelumnya, XL Axiata mengatakan setiap operator harus mengeluarkan dana sekitar US$1 Juta atau sekitar Rp13,6 miliar untuk pengadaan mesin pemblokir ponsel ilegal jika menjalankan konsep blacklist, sedangkan jika whitelist bisa jauh lebih besar.


Sumber : https://www.indotelko.com/read/15819...ir-imei-juknis
profile-picture
profile-picture
risemeupbitch dan fazry281 memberi reputasi
Diubah oleh wiwin.idt
distributor b cell dan semacamnya itu bayar pajak/cukai gak ?
profile-picture
isabela1234 memberi reputasi
Lihat 1 balasan
nambah wawasan, informatif tritnya
banyak pembeli yg beli di lapak online tp gk tau kalau itu hp ilegal atau kagak.. baru ngeh pas heboh2nya masalah imei ini dan ternyata imei nya gk terdaftar sedangkan beli hpnya dah lebih dr 1 tahun lalu

trus solusinya gmn? apakah ada wacana pemutihan kayak yg dibilang dulu atau sekedar bayar pajak aja trus masalah selesai? atau bener2 gk bs kepake itu hp?
Quote:


harusnya kagak, kalau ada cap dirjenpostel baru masuk daftar resmi
cek langsung imei di kemenperin.
yg jualan HP resmi bakal untung nih kalo banyan yg ganti HP
Lihat 1 balasan
pakai mifi aja.
ya elah gini doang, ya udah sih d paksa ikut....
ya mau gk mau demi mengatasi maraknya hp ilegal.. yaa salah satu dr dua cars itu harus dilakuin.. entah mana yg diterapkan.. ya smoga aja tdk ada permasalahan berarti
sistemnya harus whitelist dengan periode pemutihan. jadi nggak akan ada gejolak di masyarakat & mulai hari baru.
Kalau menurut ane paling cocok yang whitelist, jadi saat beli hape baru konsumen bisa uji coba pake simcard, kalau tidak bisa ya berarti itu hape abal abal, gitu gan, simpel. Kalau blacklist konsumen bisa ketipu karena selama beberapa hari hape bisa dipake tapi terus kena blokir. Kalau komplain ke toko biasanya urusan bakal ruwet bin lama, bisa mewek tuh konsumen
Quote:


Ane enggak milih 2 2nya emoticon-Malu

Jujur, hp ane bm. Kalau terpaksa tidak bisa digunakan lagi nantinya, ya berarti mulai nabung buat beli hp baru lagi emoticon-Malu
oke gaan thanks infonya
Post ini telah dihapus oleh KS06


GDP Network
© 2020 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di