CARI
KATEGORI
KATEGORI
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Omnibus Law Cipta Kerja, Jokowi Hapus Upah Bagi Buruh Sakit
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5e461e09337f937cb1079523/omnibus-law-cipta-kerja-jokowi-hapus-upah-bagi-buruh-sakit

Omnibus Law Cipta Kerja, Jokowi Hapus Upah Bagi Buruh Sakit

 Omnibus Law Cipta Kerja, Jokowi Hapus Upah Bagi Buruh Sakit

Jokowi menghilangkan aturan upah bagi pekerja yang berhalangan kerja karena sakit. (CNN Indonesia/Hesti Rika)

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menghapus aturan soal upah yang seharusnya diterima buruh atau pekerja bila berhalangan tidak masuk kerja. Penghapusan tersebut tertuang dalam Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja yang Rabu (12/2) kemarin drafnya sudah diserahkan kepada DPR.

Dalam draf ruu yang didapat CNNIndonesia, buruh atau pekerja yang tidak melakukan pekerjaan karena berhalangan, melakukan pekerjaan lain di luar pekerjaannya dan telah mendapatkan persetujuan pengusaha atau karena menjalankan hal waktu istirahat atau cuti memang masih diberi hak untuk mendapatkan upah dari pengusaha.

Tapi, besaran upah yang diterima tidak diatur dalam ruu tersebut. Besaran upah nantinya akan diatur dalam peraturan pemerintah.


Hal tersebut berbeda jika dibandingkan dengan UU Ketenagakerjaan yang berlaku saat ini. Dalam beleid tersebut, bila pekerja berhalangan sehingga tidak bisa bekerja mereka akan mendapatkan upah.

Bagi yang berhalangan karena sakit upah terbagi dalam beberapa besaran. Untuk empat bulan pertama, bayaran yang diterima buruh sebesar 100 persen dari upah.

Untuk empat bulan kedua, bayaran sebesar 75 persen dari upah. Untuk empat bulan ketiga, bayaran sebesar 50 persen dari upah.

Bila pekerja tersebut sampai empat bulan ketiga belum juga bisa bekerja, ia masih diberi hak untuk menerima pembayaran sebesar 25 persen dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan pengusaha.


Untuk pekerja yang tidak masuk karena menikah, menikahkan anaknya, mengkhitankan anaknya, membaptis anaknya, mendampingi istri melahirkan atau mengalami keguguran, mereka bisa mendapatkan upah untuk dua hari.

Selain menghapus aturan upah untuk pekerja yang berhalangan, Jokowi melalui beleid tersebut juga menghilangkan peran dewan pengupahan dalam penentuan upah minimum. Dalam draf ruu tersebut, kewenangan penentuan upah minimum dilimpahkan Jokowi ke gubernur.

Gubernur diberikan formula penentuan upah. Rumusnya, upah minimum dihitung dengan menjumlahkan upah minimum tahun berjalan dengan hasil kali upah minimum tahun berjalan dengan persentase pertumbuhan ekonomi tahun berjalan.

CNNIndonesia mencoba meminta penjelasan dari Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono atas kebenaran isi draf ruu tersebut. Tapi, sampai berita diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan responsnya.

Sebagai informasi, pemerintah memang berencana menerbitkan Omnibus Law UU Cipta Lapangan Kerja. Klaim pemerintah, aturan tersebut diterbitkan untuk memacu investasi. Namun, rencana tersebut mendapatkan tentangan dari buruh. Mereka khawatir keberadaan UU Cipta Kerja tersebut nantinya akan mengganggu hak buruh.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal beberapa waktu lalu mengatakan hak buruh yang berpotensi diganggu melalui penerbitan beleid tersebut adalah pesangon dan upah.

"Pengenalan upah per jam akan mengakibatkan upah minimum bakal terdegradasi bahkan hilang. Buruh akan dihitung per jam dalam jam kerjanya. Kalau dia bekerja dalam satu bukan hanya 2 minggu, maka dapat dipastikan upahnya hanya sepertiga atau paling tinggi setengah dari nilai upah minimum yang berlaku di satu daerah tertentu," kata dia, Senin (20/1).

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi...gi-buruh-sakit

emoticon-Cape d... emoticon-Cape d...
profile-picture
profile-picture
profile-picture
agusdwikarna dan 21 lainnya memberi reputasi
Halaman 1 dari 14
Siapa si goblok yg bikin draft cacat kaya gini?
emoticon-Bingung
profile-picture
profile-picture
profile-picture
hadialatas dan 12 lainnya memberi reputasi
belum di ketok palu, semua masih dibahas
profile-picture
profile-picture
profile-picture
serapionleo dan 3 lainnya memberi reputasi
Lihat 1 balasan
Ga kerja ga dibayar, ga melaksanakan kewajiban ga dapet hak, fair kan tu?

Lagian BPJS sebagian besar yang mbayarin perusahaan.
profile-picture
profile-picture
profile-picture
bayukuya1988 dan 28 lainnya memberi reputasi
Lihat 44 balasan
Wartawan jaman now sukanya adu domba yeee
profile-picture
profile-picture
profile-picture
ifeliachorling dan 4 lainnya memberi reputasi
Lihat 1 balasan
masih draft oi... udah pada tereak duluan... emoticon-Kemana TSnya?
bata!
profile-picture
profile-picture
profile-picture
ifeliachorling dan 12 lainnya memberi reputasi
Lihat 5 balasan
Balasan post viniest
Quote:


Justru bagusnya ketika masih draft tu dikritisin bray.
biar ketika ketok palu, ga ada masalah2 baru yg bikin revisi uu sehingga mengakibatkan rapat2 pembahasan baru yg ngabisin anggaran baru.
emoticon-Angkat Beer
profile-picture
profile-picture
profile-picture
Adit.m.n dan 18 lainnya memberi reputasi
fair lah kenapa harus repot? gak mandang yang kerja mati2an apa?? HAH!!! :beerL
profile-picture
profile-picture
profile-picture
coxoncoumo dan 8 lainnya memberi reputasi
setau gua kalo emang g masuk sehari itungan gajiny juga beda
profile-picture
profile-picture
profile-picture
geforce9800gtx dan 3 lainnya memberi reputasi
Lihat 2 balasan
Wow pantes pada rame ya hehehe ane minyak dulu deh sambil minum oli
profile-picture
fairyanthem memberi reputasi
Dulu perna kerja part time waktu masih kul, kerjaan part time, dibayar per jam, kalau rajin ya dikasi kerja mulu, kalau ga rajin, dapetnya dikit aja. Balik lagi ke kita nya..
profile-picture
profile-picture
profile-picture
kaiserwalzer dan 12 lainnya memberi reputasi
Lihat 2 balasan
Bagus lah memacu pekerja untuk kerja rajin. Dilain pihak, kalo itungan per jam mestinya hitungannya lebih gede lah, bukan sekedar sama dengan gaji bulanan akhirnya
profile-picture
profile-picture
profile-picture
bezoaneh dan 2 lainnya memberi reputasi
yang malas, enggak dapat uang
fair enough

Tinggal bahas angkanya, per jam berapa?
Kalau angkanya masuk, no problememoticon-Cool

Termasuk pemerintahan juga, DPR tuh
Kalau enggak kerja enggak dibayar
emoticon-Hammer2
profile-picture
profile-picture
profile-picture
bayukuya1988 dan 11 lainnya memberi reputasi
Diubah oleh wakselooow
Lihat 1 balasan
alhamdulillah DPR yang tiap hari gak kerja gk bakalan di gaji emoticon-Ultah
profile-picture
profile-picture
profile-picture
Santri.Santuy dan 10 lainnya memberi reputasi
Lihat 1 balasan
alah nutupin ruu dimana pesangon jadi kecil
14 taun cm dapet 20jt pesangon
profile-picture
profile-picture
profile-picture
juraganind0 dan 2 lainnya memberi reputasi
Lihat 3 balasan
itu gak dibayar setelah liwat setahun kan?
Wah keren ini cuy emoticon-Cool
makin parah 62 nih
wong cilik pala kau emoticon-Blue Guy Bata (L)
profile-picture
Santri.Santuy memberi reputasi
Lihat 1 balasan
Balasan post viniest
Terus mau lo kalau udah diketok baru dikritisin? Kaya KPK yang sekarang jadi ga jelas mau dibawa kemana? Harus Masiku aja sekelas coro ga bisa ketangkep?
ga kerja kok mau gaji. ngepet aja masih harus jaga lilin kok emoticon-Leh Uga
profile-picture
profile-picture
profile-picture
ebureg dan 4 lainnya memberi reputasi
Halaman 1 dari 14


GDP Network
© 2020 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di