CARI
KATEGORI
KATEGORI
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Merancang Kontrak Leasing Tanpa Fidusia Pasca Putusan MK
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5e426e4668cc957eed0b86cd/merancang-kontrakleasing-tanpa-fidusiapasca-putusan-mk

Merancang Kontrak Leasing Tanpa Fidusia Pasca Putusan MK

Merancang Kontrak
Leasing Tanpa Fidusia
Pasca Putusan MK


Jakarta, 11 Februari 2020 - Acara Seminar yang diadakan Perkumpulan Perancang & Ahli Hukum Kontrak Indonesia (PAHKI) yang membahas tentang "Kiat Membuat Perjanjian Leasing Tanpa Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019", yang menghadirkan pembicara Bpk. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D (Ketua Umum DPP PAHKI) dengan di moderatori oleh Bpk. Lingga. Acara tersebut diselengarakan Selasa, 11 Februari 2020 di Gedung Sarinah, Lt.13, Thamrin Sarinah.

Putusan MK terkait UU
Fidusia

*Esensi Putusan MK adalah menyatakan frasa
"kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap" dalam Pasal 15 ayat (2) dibatalkan
*Frasa tersebut ada dalam Sertifikat Jaminan Fidusia
*Atas dasar ini Sertifikat Jaminan Fidusia tidak
langsung dapat dieksekusi meski debitur sudah
cidera janji mengingat cidera janji tidak bisa
ditentukan secara sepihak oleh kreditur

Apakah Perusahaan
Leasing Perlu Khawatir?

Perusahaan leasing perlu khawatir karena
*Dalam putusan MK ini kerap disebut perusahaan leasing
*Apakah ke depan jaminan fidusia yang didapat oleh perusahaan leasing
tidak serta merta bisa dieksekusi

Eksisting Perjanjian
Leasing

• Dalam kebanyakan perjanjian leasing saat ini
mengingat ada pinjam meminjam uang maka
ditentukan barang jaminan
• Barang jaminan bergerak kemudian difidusiakan
•Padahal perusahaan leasing tidak boleh
memberikan pinjaman dalam waktu yang panjang

Perjanjian Leasing ke
Depan: Tanpa Fidusia

• Pasca putusan MK sebaiknya perusahaan leasing tidak membuat perjanjian pinjam meminjam untuk
jangka waktu panjang sehingga tidak perlu barang
bergerak yang jadi jaminan
• Perusahaan leasing akan meminta pengembalian
uang kepada nasabahnya dengan menjual
barang yang dibeli oleh nasabahnya

Beda antara Kredit yang diberikan oleh Bank dan Leasing oleh Perusahaan Leasing

- Bank:
Perjanjian Pinjam Meminjam untuk jangka waktu yang panjang
Ada barang yang dijadikan jaminan

- Leasing:
* Dasarnya adalah sewa bell bukan pinjam meminjam
* Pinjam meminjam hanya diberikan untuk memberi kemampuan nasabah
membeli barang
* Setelah itu pinjam meminjam harus dilunasi dengan menjual barang yang dibeli
* Kemudian perusahaan leasing menyewakan kepada nasabah barang
yang telah dibeli dari nasabah
* Pada akhir sewa menyewa dilakukan jual beli dari perusahaan leasing
kepada nasabah

Perjanjian Leasing:
Empat Sub Perjanjian

1. Perjanjian Hutang Piutang
- Perjanjian ini digunakan untuk memungkinkan nasabah membeli barangnya
2. Perjanjian Jual Beli Obyek
- Perjanjian ini digunakan untuk nasabah
mendapatkan uang dari perusahaan leasing dengan catatan uang tersebut dikembalikan ke perusahaan
leasing sebagai pelunasan hutang
- Pengalihan hak atas kebendaan beralih dari nasabah ke perusahaan leasing
meski tidak dilakukan pembalikan nama (pembalikan nama hanya syarat
administratif)
3. Perjanjian Sewa Menyewa
- Perjanjian ini dilakukan agar nasabah dapat menggunakan barang yang
telah dimiliki oleh perusahaan leasing
4. Perjanjian Pengikatan Jual Beli
- Perjanjian ini untuk mengalihkan hak keben dan dari perusahaan leasing ke
nasabah
- Perjanjian ini merupakan pengikatan karena disepakati lebih awal dari saat transaksi dilakukan
profile-picture
jurumudi75 memberi reputasi
Halaman 1 dari 2
Gengsi tinggi orang2 indonesia bikin fidusia laris
Lihat 1 balasan
Yg punya utang bisa tambah galak


emoticon-Leh Uga
Balasan post chenzahendratan
Quote:


karena konsumtif adalah budaya kitak emoticon-Traveller
sumbernya mana??
profile-picture
oversprayer memberi reputasi
makin banyak perjanjian yang harus ditandatangani, dan gak semua konsumen paham. yang penting tanda-tangan dan motor bisa dipake.

gak taunya nanti pas ada keterlambatan pembayaran, motor bisa disita leasing, karena bukan jaminan fidusia, melainkan perjanjian sewa-menyewa.
Kurang lebih jadinya kaya perjanjian Nominee berarti..

PPJB sebagai "Payung" Perjanjian nya, kemudian dikuatkan dengan Perjanjian hutang, Jual Beli dan Sewa.

Cost nya pasti tambah besar jadinya.
Quote:


Istilahnya cidera janji..
Frasa Cidera janji hanya dapat dikatakan konstitusional sepanjang dimaknai adanya cidera janji yg tidak ditentukan oleh sepihak melainkan kesepakatan bersama atau dasar upaya hukum yg menentukan terjadinya cidera janji.


Masalahnya trit ini sumbernya darimana ya..??emoticon-Gila
Quote:


Perjanjian nomine beda om..
Dulu udah biasa di bali.. Namun skg sudah tidak boleh lagi.

Menurut ane tidak cocok dg PPJB..
Istilah fidusia ini sudah melekat pada sewa beli,
Lihat 2 balasan
tolong yang ngerti jelaskan dengan bahasa simpel"maksudnya diler nggak punya hak sita kendaraan kalo telat gitu?"
Lihat 1 balasan
Balasan post ayic222
Quote:


Tafsiran ane dari isi beritanya: karena PK dan Akta Fidusia sudah tidak punya kekuatan eksekutorial lagi, hasil diskusi di Seminar itu sebagai "pengganti" nya mereka menyarankan untuk tandatangani satu set dokumen:

Perjanjian Hutang Piutang
- Perjanjian ini digunakan untuk memungkinkan nasabah membeli barangnya

Perjanjian Jual Beli Obyek
- Perjanjian ini digunakan untuk nasabah
mendapatkan uang dari perusahaan leasing dengan catatan uang tersebut dikembalikan ke perusahaan
leasing sebagai pelunasan hutang
- Pengalihan hak atas kebendaan beralih dari nasabah ke perusahaan leasing
meski tidak dilakukan pembalikan nama (pembalikan nama hanya syarat
administratif)

Perjanjian Sewa Menyewa
- Perjanjian ini dilakukan agar nasabah dapat menggunakan barang yang
telah dimiliki oleh perusahaan leasing

Perjanjian Pengikatan Jual Beli
Perjanjian ini untuk mengalihkan hak keben dan dari perusahaan leasing ke
nasabah
- Perjanjian ini merupakan pengikatan karena disepakati lebih awal dari saat transaksi dilakukan


Kalo yang ane pahami (kenapa dibilang mirip dengan nominee), dengan ditandatanganinya satu set dokumen perjanjian diatas sebenernya si Perusahaan Leasing sudah menjadi "Pemilik Termaslahat/Beneficiary" dari kendaraan bermotor tersebut walaupun masih terdaftar atas nama Nasabah dan belum dibalik nama milik Perusahan Leasing.

Asumsi ane runutannya sbb:

1. Para Pihak tanda tangan PPJB yang menjelaskan bahwa:

2. Nasabah meminjam uang dari Perusahaan Leasing untuk membeli suatu kendaran bermotor dengan menandatangani Perjanjian Hutang Piutang.

3. Setelah Nasabah menjadi pemilik terdaftar kendaraan bermotor tersebut Nasabah dan Perusahaan Leasing akan tanda tangan Perjanjian Jual Beli kendaraan bermotor tersebut. Namun disini kendaraan bermotor belum/tidak akan dibalik nama menjadi atas nama Perusahaan Leasing.

4. Karena berdasarkan Perjanjian Jual Beli kendaraan bermotor tersebut sudah menjadi milik Perusahaan Leasing (walaupun belum dibalik nama), maka agar Nasabah berhak untuk menguasai kendaraan bermotor tersebut ditandatanganilah Perjanjian Sewa. Asumsi ane pembayaran sewa nya dibayarkan perbulan dan sesuai dengan jumlah cicilan. Kalau telat bayar Kendaraan Bermotor akan dikembalikan kepada Perusahaan Leasing karena pada dasarnya milik mereka.

Jadi, gambaran diatas yang membuat ane asumsikan mirip-mirip dengan struktur Nominee tanah di Bali. Mungkin kalau tanah masih ada Hak Tanggungan yang masih punya kekuatan eksekutorial.

Tapi Nominee tanah sendiri kan urusan lain, UU Agraria kita dengan jelas melarang tanah SHM dimiliki oleh orang asing. Makanya Nominee disebut juga sebagai "penyelundupan hukum".
profile-picture
ayic222 memberi reputasi
Balasan post muddy.waters
Quote:


Sepakat dg nomine adalah penyelundupan hukum..

Walau pandangan berbeda, tetap ane salut dan menghargai dg tulisan diatas..

Nominee menurut ane tetap tidak bisa disamakan dg fidusia karena beda objek barang bergerak dan tidak bergerak.

Penerapan PPJB juga tidak bisa serta merta digabung dg fidusia, walau dipaksakan pun tetep bisa karena menganut perjanjian umum, namun ruh perjanjian fidusia jadi bias.. Disinilah rawan penyelundupan hukum.

Masalah dalam fidusia ini adalah kekuatan eksekusi.
Hanya pada dasar kesepakatan bersama antara para pihak.
Akta fidusia tetap ditambah dg surat pernyataan dan kesepakatan bersama mengenai cidera janji.. Menurut ane sudah cukup

Jika sampe satu set dokumen.. Terlalu banyak dan belum tentu pembeli memahami juga...
Lagian jika dibuatkan sebuah akta otentik, notaris yg membuatkan apa juga mau membacakan akta tsb segitu banyaknya..
Waktu dan efisiensi aja.

Bukan apa2 sih... Kadang seminar2 seperti ini sebatas teori yg begitu panjang dan lebar...
Sedangkan kebutuhan fidusia segitu banyaknya dalam masyarakat.
Setidaknya dibuat teknis yg simple aja.
Diubah oleh ayic222
nice info
Quote:


Menurut ane, Sepanjang ada kesepakatan yg dituangkan dalam penjanjian boleh sita karena cidera janji dan dg itikad baik serta sukarela. (Bukan sepihak)
Jika tidak ada yg tetap pake putusan pengadilan.
Quote:




tergantung perjanjian ya,tapi biasanya orang awam tinggal tandatangan yang penting pulang bawa kendaraan
Quote:


Ya begitulah.. Sudah umum seperti ini..

Paling tidak dalam melakukan perbuatan hukum apapun, kita harus tahu dan memahaminya terlebih dahulu.
emoticon-Jempol
Makin damai buat ngemplang utang emoticon-Shakehand2
Yang Pasti RIBA haram dan menyengsarakan, kredit motor ke Leasing Harga OTR 14 jt bisa jadi 21 Juta, pinjam Uang ke Bang 100jt cair cuma 90 jta 10jtnya biaya admin dll pembayaran bisa lebih dari 100jt belum bunga denda dll
Quote:


Bukan juga. Untuk Tanah struktur Nominee ini bisa disebut sebagai penyelundupan hukum, karena secara tegas disebut didalam UU Agraria orang asing tidak bisa memiliki tanah Hak Milik. Sedangkan kalo kendaraan bermotor, sepanjang pengetahuan ane, belum ada aturan yang tegas mengenai struktur ini. Terlebih para pihak di Leasing ini kan sama2 orang Indonesia.

Quote:


Mungkin ane klarifikasi per poin aja gan biar ngga salah paham:

1. Sepakat, Nominee untuk Tanah bisa dibilang penyelundupan hukum. Karena orang asing secara tegas dilarang untuk memiliki tanah Hak Milik. Tapi harus diingat juga bahwa objek Leasing ini adalah kendaraan bermotor (bukan tanah) dan para pihak nya adalah sama2 orang/badan hukum Indonesia.

2. Maksud ane struktur yang dijabarkan didalam seminar "mirip" dengan Nominee, bukan sama dengan Nominee. Karena pada dasarnya kendaraan bermotor sudah menjadi milik Perusahaan Leasing. Namun perbedaannya seperti yang ane sebutkan di poin no. 1, objek nya kendaraan bermotor dan subjek hukum nya sama2 Indonesia jadi tidak bisa dibilang 100% sama dengan Nominee.

Struktur baru ini diajukan karena putusan MK baru2 ini yang menghapus kekuatan eksekutorial didalam Sertifikat Fidusia sehingga perusahaan leasing sudah tidak dapat "menahan" kendaraan bermotor tersebut disaat nasabah wanprestasi.

3. Sepakat, dengan struktur yang diajukan tersebut, seperti yang ane sebutkan di post pertama, malah mengeluarkan cost dan waktu yang banyak untuk para pihak.

Sebenernya dalam gambaran lebih besar ane lebih mengkritik pandangan sempit para hakim MK dalam memutuskan pencabutan kekuatan eksekutorial Fidusia. Karena mereka hanya mempertimbangkan permasalahan dalam dunia leasing saja.

Padahal pada praktiknya Fidusia juga dipakai dalam dunia bisnis secara luas yang mungkin jika dibandingkan dengan dunia usaha leasing nilainya bisa beberapa kali lipat lebih besar. Perbankan, konsorsium bisnis, jual beli aset, jual beli saham, pinjaman sindikasi, mega proyek, hampir semua memakai jaminan Fidusia karena sifatnya yang fleksibel.
Balasan post nyongnyongan
Quote:


Jadi intinya semenjak putusan MK terbaru kemarin, perusahaan leasing yang punya perjanjian Fidusia dengan nasabahnya sudah tidak bisa semena2 menyita kendaraan bermotor. Harus mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak atau putusan pengadilan untuk menyita.

Yang ane tangkep di seminar ini mereka mengajukan struktur baru untuk keamanan pihak Leasing. Jadi intinya yang disarankan itu sebenernya kendaraan bermotor itu sudah milik Perusahaan Leasing dan Nasabah menguasai kendaraan bermotor itu berdasarkan sewa. Kalau tidak bisa bayar/wanprestasi ya ditarik langsung oleh leasing karena kendaraannya memang sudah milik mereka.

Kalo di Fidusia dulu kendaraan bermotor terdaftar milik nasabah tapi nasabah diikat oleh Perusahan Leasing dengan Perjanjian Kredit dan AKta Fidusia.
Halaman 1 dari 2


GDP Network
© 2020 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di