CARI
KATEGORI
KATEGORI
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Jokowi Perlu Marah Lagi? Ekonomi Loyo, Belum Ada Gebrakan!
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5e4220eda727681f1369a16a/jokowi-perlu-marah-lagi-ekonomi-loyo-belum-ada-gebrakan

Jokowi Perlu Marah Lagi? Ekonomi Loyo, Belum Ada Gebrakan!

Jokowi Perlu Marah Lagi? Ekonomi Loyo, Belum Ada Gebrakan!

Jakarta, CNBC Indonesia - Jelang akhir bulan lalu, tepatnya 27 Januari 2020, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin genap berumur 100 hari sejak pelantikan pada 20 Oktober 2019. Meski masih terlalu dini, 100 hari kerap dijadikan indikator sejauh mana pemerintahan bakal mengarah.

Periode pemerintahan 2019-2024 adalah kali kedua Jokowi menjabat sebagai presiden. Agak berbeda dengan periode pertamanya pada 2014-2019, Jokowi kali ini terlihat agak woles.

Pada hari-hari awal pemerintahan periode pertama, Jokowi membuat lumayan banyak gebrakan. Misalnya dengan memangkas perizinan usaha menjadi tiga jam. Jokowi juga mereformasi anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan meniadakan subsidi untuk premium, sebuah langkah yang membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berhasil dihemat triliunan rupiah dan bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Periode pertama Jokowi adalah meletakkan fondasi, sementara periode keduanya adalah melanjutkan pembangunan. Mungkin ini yang membuat 100 hari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf seakan minim gebrakan.

Sebenarnya ada gebrakan yang ditawarkan Jokowi yaitu rencana penerbitan Undang-undang (UU) Omnibus Law. Setidaknya ada dua Omnibus Law yang terdeteksi yaitu Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan.

Omnibus Law akan menjadi payung hukum yang merangkum lebih dari 70 UU yang ada sebelumnya. Jadi investor nantinya tidak perlu membolak-balik ratusan bahkan mungkin ribuan halaman peraturan perundang-undangan, cukup merujuk ke UU sagala aya ini.

Omnibus Law juga akan menawarkan berbagai kemudahan bagi dunia usaha. Misalnya di bidang perpajakan, ada janji untuk menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan hingga ke 20% sampai 2023. Saat ini tarif PPh Badan adalah 25%.

Namun ya itu tadi, semua baru rencana. RUU Omnibus Law Perpajakan baru masuk ke DPR, dan akan memasuki proses pembahasan yang entah butuh waktu berapa lama.

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja alias Cilaka? Coba tanyakan kepada rumput yang bergoyang...

Belanja Pemerintah Seret

Sayang sekali, minimnya gebrakan pada 100 hari pemerintahan Jokowi berbuah fatal. Pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2019 jadi di bawah 5%, tepatnya 4,97%. Ini adalah laju terendah dalam tiga tahun terakhir.

Ekspor dan investasi memang melambat, dan penyebabnya adalah faktor eksternal yaitu dampak perang dagang terutama antara Amerika Serikat (AS) dan China. Namun mungkin pertumbuhan ekonomi bisa dijaga di atas 5% andai konsumsi pemerintah mendukung.

Sayangnya tidak demikian. Pada kuartal IV-2019, konsumsi pemerintah tumbuh seadanya di 0,48%. Ini adalah yang terendah sejak kuartal II-2017.

"Realisasi belanja barang dan jasa turun dibandingkan triwulan IV-2018 sedangkan realisasi belanja bantuan sosial naik dibandingkan triwulan IV-2018. Penurunan realisasi belanja barang dan jasa terutama pada belanja barang (operasional dan non-operasional) dan belanja jasa," sebut laporan Badan Pusat Statistik (BPS).

Padahal biasanya kuartal IV adalah puncak konsumsi pemerintah. Maklum, penyerapan APBN masih mengikuti pola lama yaitu baru kencang jelang akhir tahun. Daripada anggaran hangus, lebih baik dikebut sebelum tahun anggaran baru.

Lagi-lagi sayang. Kalau pertumbuhan konsumsi pemerintah bisa 1% saja, maka mungkin pertumbuhan ekonomi Oktober-Desember 2019 tidak akan di bawah 5%. 


Positifnya, pemerintahan Jokowi ternyata masih istiqamah dalam merealisasikan belanja modal, sesuatu yang menjadi ciri khas sejak 2014. Pada kuartal IV-2019, belanja modal pemerintah tumbuh 4,27% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Ini membuat komponen investasi bangunan dalam Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 5,53%. Lebih baik ketimbang kuartal sebelumnya yaitu 5,03% dan kuartal IV-2018 yang sebesar 5,02%.

"Pembangunan infrastruktur berlangsung di beberapa daerah, baik pembangunan baru maupun lanjutan pembangunan periode sebelumnya," tulis laporan BPS.

Namun belanja pemerintah yang bersifat rutin malah kedodoran. Apabila bisa tumbuh seperti belanja modal, maka lajunya tidak akan cuma 0,48% dan pertumbuhan ekonomi terjaga di kisaran 5%.

Nasi sudah menjadi bubur, yang lalu biarlah berlalu. Sekarang mari menatap masa depan.

Setelah melalui 100 hari yang so-so saja, rakyat menantikan gebrakan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Jangan ada lagi pertumbuhan ekonomi di bawah 5% gara-gara konsumsi pemerintah yang seret. 


sumur

https://www.cnbcindonesia.com/news/2...ada-gebrakan/1
Halaman 1 dari 2
mau ngutang ... bandar nya lagi sibuk ...




ngakak




sabar dulu ..
profile-picture
profile-picture
music9000 dan dede4141 memberi reputasi
Luncurin roket lagi lah... Paket kebijakan x x x x
Diubah oleh victimaye
Mestinya meniru Trump .. pangkas semua peraturan, paling tidak kalo mau bikin peraturan baru harus bisa menghapus 2 peraturan lama (Trump kabarnya 20 peraturan lama ditukar satu peraturan baru). Akibatnya ekonomi Amerika bisa bangkit lagi setelah delapan tahun diinjek lehernya oleh berbagai peraturan buatan Obama.
profile-picture
profile-picture
tonidookie dan ZenMan1 memberi reputasi
Lihat 2 balasan
gak usah bayar pajak
apa apa serba mahal serba susah kek sekarang
mending cari aman sendiri sendiri aja, ngapain mikirin bayar pajak
utamakan keluarga sendiri aja daripada pajak gak jelas gitu
noh jalanan banyak bolong rusak berat di biarin aja kok
banjir bertubi tubi juga di biarin aja kok
jadi gak ada alasan utk bayar pajak

Jokowi Perlu Marah Lagi? Ekonomi Loyo, Belum Ada Gebrakan!
profile-picture
profile-picture
dede4141 dan pemburu.kobokan memberi reputasi
Lihat 2 balasan
Ekonomi nasional? yang penting akhirat saja emoticon-Smilie

Quote:
ga ada gunanya marah, mau ekonomi maju ya si Jokowi mesti singkirin itu akar masalahnya.....yang bernama korupsi...itu ga bisa...jokowi mau jungkir balik 1000 kali ekonomi ya gini2 aja emoticon-Ngacir


profile-picture
vogstar memberi reputasi
Lihat 1 balasan
ya ampun
Quote:


Masalahnya kpk mulai meredup dijaman now. Waktu jman beye saja besan2 beye pada disabet semua sama kpk emoticon-DP
profile-picture
dede4141 memberi reputasi
Balasan post ronin1969
Quote:


Gedein PTKP supaya lebih banyak duit di tangan rakyat emoticon-Nyepi
Balasan post peyotpetot
Quote:


ptkp masih sama yah ama yg 2016..::??

yg turun pajak cuma umkm ama PPh berarti...!!!
Balasan post peyotpetot
ya itu namanya omnibus law
Balasan post peyotpetot
Copot aja 1 menteri biar yg lain bergerak cepat

emoticon-Traveller
Quote:

Trump melonggarkan 95 regulasi terkait polusi dan pestisida. Ekonominya membaik, manusianya yg perlu makan dan bernapas menderita emoticon-Wow

Trump sama obama ada plus minusnya, tapi ngilangin regulasi terutama yg berhubungan dengan lingkungan bukan salah satu plusnya trump.
Lihat 1 balasan
ane cuma berharap bisa bertahan aja di 4 th ini dgn kondisi ekonomi yg menurub
negri ini sibuk ngurusin isis warganya sibuk ngebela/nolak isis kapan mau
maju emoticon-I Love Indonesia
Balasan post baniwahyudi
Itu cuma fitnah dan propaganda deep state. Para birokrat gak mau kehilangan kekuasaan.

Yang dilakukan dengan aturan baru adalah mengubah cara penilaian.

Kalo dulu aturannya semua harus sesuai dengan kemauan birokrat, gak peduli apakah masuk akal atau nggak, gak peduli apakah ada gunanya atau nggak. Pokoke harus menyembah-nyembah dan minta tanda tangan birokrat.

Sedangkan aturan penggantinya adalah gak peduli bagaimana caranya para pengusaha melakukan penanganan polusi, yang penting kalo sampel-sampelnya diperiksa di laboratorium polusinya berada di bawah ambang batas.
alhamdulilah optimis meroket
profile-picture
jonfaisal memberi reputasi
Marah sama diri sendiri aja, kenapa gak tau malu jadi jongos babi aseng
gausah marah2 segala, cari permasalahannya, evaluasi, handle dg baik. ya mgkn memang gak segitu mudahnya sih, msh gampangan berkomentar emang haha maap
Halaman 1 dari 2


GDP Network
© 2020 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di