JAKARTA - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, meminta Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga dan Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, untuk menyelesaikan fasilitas insentif dagang atau Generalized System of Preferences (GSP) dari Amerika Serikat.

Luhut mengatakan bahwa masalah-masalah yang menghambat fasilitas GSP pada kementerian dan lembaga di Indonesia, harus diselesaikan.

GSP adalah sebuah sistem tarif preferensial yang membolehkan satu negara secara resmi memberikan pengecualian terhadap aturan umum Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Baca Juga:

• Industri FMCG Diperkirakan Bisa Tumbuh Positif
• Luhut Minta Wamendag dan OJK Selesaikan GSP
• Sri Mulyani Naikkan Penyaluran Dana BOS dari SD hingga Diksus

Singkatnya melalui GSP, satu negara bisa memberi keringanan tarif bea masuk kepada eksportir dari negara-negara tertentu, dalam hal ini AS terhadap Indonesia. Artinya, Indonesia bisa mendapatkan insentif dari perdagangan dengan AS.

Jerry Sambuaga mengatakan bahwa fasilitas GSP sudah tidak lagi bermasalah. Menurutnya semua masalah sudah selesai usai adanya koordinasi antara kementerian dan lembaga.

"GSP, aman lancar sukses. Mantap pokoknya. Yang penting kita koordinasi antar Kementerian dan Lembaga saja. Intinya soal GSP beres," kata Jerry di Kantor Menko Kemaritiman dan Investasi, Senin (10/2/2020).

Senada, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan akan siap melaksankan amanah dari Luhut dalam menyelesaikan masalah GSP.


Sumber : https://ekbis.sindonews.com/read/152...gsp-1581353913

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Desa Pelangi, Wisata Taiwan yang Dahulu Kampung Veteran Perang

- Bank Mandiri Catat Volume Transaksi Agen Laku Pandai Sebesar Rp16 Triliun

- Indef Sebut Skema Baru Dana BOS Rawan Penyelewengan