Jakarta, Beritasatu.com - Akhirnya, Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka memberikan persetujuan revitalisasi Monas dilanjutkan.
Keputusan ini diberikan setelah Komisi Pengarah menerima revisi desain revitalisasi Monas yang disesuaikan dengan lampiran Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah DKI Jakarta, dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah membenarkan kabar tersebut. Bahwa surat rekomendasi dari Ketua Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka yaitu Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno telah diterima Pemprov DKI pada Jumat (7/2/2020) sore ini.
“Alhamdulillah sore ini, baru sore ini, surat rekomendasi dari Ketua Komisi Pengarah Menteri Sekretaris Negara sudah kami terima,” kata Saefullah di Balai Kota DKI, Jakarta, Jumat (7/2/2020) malam.
Revitalisasi Monas Dikerjakan 24 Jam Penuh
Menurutnya, Pemprov DKI mengapresiasi gerak cepat yang diberikan Komisi Pengarah untuk memberikan persetujuan. ”Dan kami mengapresiasi jajaran komrah dalam waktu relatif singkat dapat memberikan persetujuan,” ujar Saefullah.
Ketika ditanya mengenai revisi desain yang diberikan kepada Komisi Pengarah, Sekda enggan membeberkan secara detail. Ia hanya menegaskan revisi desain revitalisasi Monas sudah sesuai dengan Keppres Mo 25 tahun 1995.
“Sesuai keppres saja. Kan sudah diterjemahkan dalam gambar yang dikirim ke Kemsesneg,” tukasnya.
Revitalisasi Monas Ditargetkan Rampung Sesuai Jadwal
Sebelumnya, Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI merevisi desain revitalisasi Monas. Revisi itu harus sesuai dengan lampiran yang ada di Keputusan Presiden (Keppres) No 25 tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah DKI Jakarta.
Demikian disampakan Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama seusai rapat Komisi Pengarah di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2020).
Rapat itu dihadiri oleh Gubernur DKI Anies Baswedan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim
Semua laporan yang masuk akan kami proses dalam 1-7 hari kerja. Kami mencatat IP pelapor untuk alasan keamanan. Barang siapa memberikan laporan palsu akan dikenakan sanksi banned.
