CARI
KATEGORI
KATEGORI
Home / FORUM / All / Entertainment / The Lounge /
Ketemu Jokowi, Peradah Sebut 6 Juta Umat Hindu “Hilang” dari Data BPS
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5e3d7add28c9917fc755fb63/ketemu-jokowi-peradah-sebut-6-juta-umat-hindu-hilang-dari-data-bps

Ketemu Jokowi, Peradah Sebut 6 Juta Umat Hindu “Hilang” dari Data BPS


Ketemu Jokowi, Peradah Sebut 6 Juta Umat Hindu “Hilang” dari Data BPS
18 MEI 2018, 20: 09: 20 WIB | EDITOR : I PUTU SUYATRA


Ketemu Jokowi, Peradah Sebut 6 Juta Umat Hindu “Hilang” dari Data BPS

SAMPAIKAN PERSOALAN UMAT: DPN Peradah dan PP KMHDI melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jumat (18/5). (ISTIMEWA)

Share this         


Berita Terkait
Masyarakat Mengapresiasi Keberhasilan Pemerintah Mengamankan Natuna
Pemerintah Pusat Optimal Tangani Banjir dan Tanah Longsor


BALI EXPRESS, JAKARTA - Momen pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) digunakan DPN Perhimpunan Pemuda Hindu (Peradah) Indonesia untuk menyampaikan persoalan internal umat Hindu. Salah satunya terkait jumlah penganut Hindu yang tidak akurat dalam data resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut Peradah, ada 6 juta umat Hindu yang “hilang” dari catatan BPS.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradah Indonesia Sures Kumar mengatakan, selisih data jumlah umat Hindu di BPS dengan yang tercatat di Peradah sangat jauh. Jika di BPS hanya 4.061.020 pemeluk, di Peradah mencapai 11 jutaan.  


"Yang enam juta lari kemana?" kata Sures di halaman Istana Negara, Jakarta, Jumat (18/5).

Dia sendiri mengaku belum mendapat penjelasan langsung dari BPS terkait perbedaan tersebut. Di sisi lain, presiden juga mengaku terkejut dengan selisih angka yang sedemikian besar.
Mantan Walikota Solo, itu menjanjikan untuk menindaklanjuti persoalan tersebut ke BPS. "Mudah-mudahan cepat direspons BPS agar tak terlalu jomplang sekali," imbuhnya.
Selain persoalan internal umat Hindu, Peradah juga membahas sejumlah persoalan kebangsaan. Khususnya menyangkut aksi terorisme yang merebak di sejumlah daerah belakangan.
Sures menuturkan, jajarannya mendukung sejumlah upaya yang diambil pemerintah. Baik dengan mempercepat penuntasan Revisi Undang-Undang Terorisme maupun dengan membentuk Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI.
 "Kami apresiasi langkah presiden memberikan izin terkait Koopssusgab," tuturnya.
Sementara Presidium PP KMHDI Putu Wiratnaya mengatakan, KMHDI secara kelembagaan berkomitmen akan selalu bersinergi dengan siapapun termasuk pemerintah dalam hal memerangi aksi terorisme. Karena aksis teror yang mengancam nyawa hidup manusia tidak pernah dibenarkan oleh siapapun dengan alasan apapun.
“Dukungan KMHDI merupakan bentuk komitmen kami terhadap NKRI. Untuk kedaulatan dan keutuhan bangsa, KMHDI tidak akan menjaga jarak dengan pemerintah,” ujar Wiratnaya.
Wiratnaya juga mengungkapkan pemerintah perlu menaruh perhatian khusus pada pengembangan penggerak ekonomi mikro. Mengingat terjadinya revolusi industri 4.0, maka peran teknologi sangat vital sebagai strategi pasar.
“Untuk itu, perlu adanya perbaikan secara sistematis yang terintegrasi dari motode pendidikan yang harus mengedepankan pendidikan karakter dan keterampilan dengan sistem pemasaran UMKM yang saat ini sudah terintegrasi dengan pasar bebas,” imbuhnya.
Sures menambahkan, dalam kesempatan tersebut pihaknya juga menyampaikan undangan sekaligus meminta Presiden Joko Widodo hadir dalam  Mahasabha Peradah dan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI). Mahasabha Peradah dihelat pada bulan November di Palangka Raya dan Mahasabha KMHDI pada bulan Agustus di Jogjakarta.
Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Syarifuddin mengatakan, jika tidak ada peristiwa yang mendadak, Presiden direncanakan hadir pada acara tersebut. "Kita bersyukur Bapak Presiden menyanggupi akan menghadiri kedua undangan itu," katanya.  (far/ttg/jpg)
(bx/ima/yes/JPR)




profile-picture
kodokodok memberi reputasi


GDP Network
© 2020 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di