CARI
KATEGORI
KATEGORI
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
PSI Sebut Anies Bertanggung Jawab atas Kisruh RTH Muara Karang
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5e3b787aeaab252aed7d1c45/psi-sebut-anies-bertanggung-jawab-atas-kisruh-rth-muara-karang

PSI Sebut Anies Bertanggung Jawab atas Kisruh RTH Muara Karang

PSI Sebut Anies Bertanggung Jawab atas Kisruh RTH Muara Karang
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyambangi Wihara Dharma Bakti yang berada di kawasan Petak Sembilan, Jakarta Barat pada malam menjelang pergantian tahun baru Imlek 2571, Jumat malam, 24 Januari 2020. Anies datang untuk menyapa umat yang sedang beribadah di salah satu kelenteng tertua di Jakarta itu. TEMPO/Dewi Nurita

TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD DKI menilai Gubernur DKI Anies Baswedan mempunyai tanggung jawab besar dalam rencana mengubah jalur hijau menjadi pusat kuliner di Muara Karang Timur, Pluit, Jakarta Utara.


Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Eneng Malianasari mengatakan Anies berperan sentral dalam polemik rencana pembangunan pusat kuliner di zona ruang terbuka hijau atau RTH dengan sub zona jalur hijau.


“Sudah jelas bahwa gubernur yang bertanggung jawab dalam masalah ini,” kata Eneng melalui keterangan tertulisnya, Rabu, 5 Januari 2020.


Pemprov DKI Jakarta melalui PT Jakarta Propertindo berencana membangun pusat kuliner di kawasan RTH yang berada di bantaran Kali Krendang seluas 2,3 hektare. Tak hanya sebagai pusat kuliner, Jakpro juga akan membangun area parkir serta taman yang dilengkapi lintasan lari di sana. Senin, 3 Februari 2020, Fraksi PDIP melakukan sidak ke area tersebut.

Eneng menuturkan, melihat dari papan proyek yang dipasang di lokasi pembangunan, diketahui bahwa proyek ini mendapat izin Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah atau BKPRD pada 8 Februari 2018.


Sesuai Peraturan Dalam Negeri nomor 116 tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah, gubernur memimpin BKPRD dan bertanggung jawab atas penataan ruang daerah provinsi. Sedangkan, berdasarkan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2014 mengenai Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, untuk luas lahan tertentu, hanya gubernur yang bisa memberikan izin melalui rapat BKPRD.



Quote:




Selain itu, fraksinya mempertahankan video rapat Pemrov DKI dengan BKPRD pada 8 Februari 2018, yang tidak diunggah di YouTube. Padahal, selama ini pemerintah selalu mengunggah rekaman rapat mereka.


“Kami akan kirim surat kepada Dinas Kominfotik untuk meminta video ini. Semoga nanti pihak Pemprov DKI bisa kooperatif. Kami khawatir bahwa kasus ini hanya puncak gunung es. Oleh karena itu, Pemprov DKI harus transparan agar masyarakat bisa ikut mengawasi," ujarnya.


source : https://metro.tempo.co/read/1303813/...g/full&view=ok

emoticon-Belgiaemoticon-Belgiaemoticon-Belgiaemoticon-Belgia..... seraaaaaangggggggggggggggggggg..............
profile-picture
profile-picture
profile-picture
zulfi888 dan 2 lainnya memberi reputasi
Kira kira kali ini siapa yg bakalan jadi kambing hitamnya ya ?


PSI Sebut Anies Bertanggung Jawab atas Kisruh RTH Muara Karang



emoticon-Wkwkwk
profile-picture
profile-picture
profile-picture
diamondchest dan 3 lainnya memberi reputasi
Diubah oleh 37sanchi
astajim, PSI minta bangkeknye kagak disholatin nih, itu RTH tempat PKL dagang secara interaktif ya akhi emoticon-Marah
loh ada pideo nya tapi gak di upload emoticon-Big Grin
dg luasan tertentu harus ijin gaberner
hayo loh emoticon-Big Grin
nga nies ga salah woii....emoticon-Blue Guy Bata (L)


yang salah karna itu ini dan si onoh..emoticon-Traveller
ini baru 1 yg ketauan....


emoticon-Ngakak
ane rasa ini salah pusat.....

RTH itu masih masuk wilayah NKRI kan??
Jangan lepas tangan ya Nies
abud si biang kerok
PSI Sebut Anies Bertanggung Jawab atas Kisruh RTH Muara Karang
profile-picture
diamondchest memberi reputasi
partai solidaritas anis.....ngebet bgt ma anis......
Makin banjir dah emoticon-Ngakak
Tgup makan gaji buta bangshattt!!!
trotoar dibuat jadi tempat pkl mangkal, pohon di monas ditebangi, rth dijadikan tempat komersil, semua melanggar peraturan yg dibuat pemerintah sendiri tanpa ada diskusi dengan pusat atau legislatif. Suka suka gua bangcaaaad ternyata jadi kenyataanemoticon-Wakaka
profile-picture
hercule2008 memberi reputasi
Diubah oleh kinggidorah666
PSI Sebut Anies Bertanggung Jawab atas Kisruh RTH Muara Karang
Satu masalah blm selesai, timbul masalah lain

Kelamaan sih sampe 2022 si jembud ini

Bs makin rusak jakarta dibuatnya diam2

Tau2 ini berubah, itu dirusak. Bgitu ketauan udh terlanjur hancur.
DPRD dki bisanya cuman komen di media berita aja. Kenapa ga langsung buat pansus / panjang aja sih? Jadi kan bisa ketauan. Kalo kaya sekarang, malah bikin gaduh melulu.


GDP Network
© 2020 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di