CARI
KATEGORI
KATEGORI
Home / FORUM / All / Hobby / Buku /
jawab soal nomor 3
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5e3b00408d9b1779d960a762/jawab-soal-nomor-3

jawab soal nomor 3

Mazhab historis adalah salah satu mazhab yang mengkritik pemikiran dari mazhab Klasik yang berargumen bahwa ada undang-undang alam tentang kehidupan ekonomi. Bagi mazhab Historis, masyarakat harus diangap sebagai satu kesatuan organisme tempat interaksi sosial berkait dan berhubungan antari individu. Kegiatan masyarakat didasarkan pada sistem yang menyeluruh sehingga dalam hal ini peran kebijakan pemerintah sangat dibutuhkan dalam perekonomian. Pelajaran yang dapat ditarik dari mazhab Historis antara lain mengenai pemikiran bahwa fenomena-fenomena ekonomi merupakan produk perkembangan masyarakat secara keseluruhan sebagai hasil perjalanan sejarah. Sehingga, pemikiran, teori dan kesimpulan mengenai persoalan ekonomi harus berlandaskan empiris sejarah dan bukan bersifat universal sebagaimana yang diaunut oleh Mazhab Klasik. Alasannya adalah bahwa prinsip-prinsip ekonomi dipengaruhi oleh adat istiadat, tradisi, agama, nilai-nilai dan norma lingkungan setempat.
Sehingga, mazhab Historis tidak setuju dengan pendekatan deduktif yang bertitik tolak dari pengamatan (postulat, premis, dalil) secara umum yang kemudian disimpulkan secara khusus sebagaimana yang dianut oleh mazhab Klasik. Alasannya adalah metode ini terlalu abstrak dan terlalu teoritis dan seringkali tidak sesuai dengan realitas sehingga seringkali membawa kesimpulan yang keliru. Sehingga dimunculkanlah meytode induktif-historis, yaitiu mengumpulkan kenyataan-kenyataan ekonomi dari sejarah yang kemudian diambil kesimpulan secara umum. Dengan metode ini, hukum-hukum, dalil-dalil, teori-teori ekonomi hanya berlaku di suatu tempat pada waktu tertentu karena hukum dan dalil sangat tergantung pada kondisi dan lingkungan setempat.
Pelajaran selanjutnya yang dapat diperoleh dari mazhab Historis antara lain bahwa doktrin mazhab Historis gagal dalam membangun dan mengembangkan sebuah sistem ekonomi yang mapan sebagaimana yang telah dihasillkan oleh Mazhab Klasi dan Sosialis. Mereka lebih banyak mengkritik Klasik dan Neo Klasik yang tidak menginginkan campur tangan pemerintah. Para ilmuwan Historis lebih banyak mengkritik metode deduksi klasik ketimbang mencai kelemahan dari konsep induksi-empirisnya sendiri.
Jika merujuk kepada kondisi ekonomi negara berkembang, terutama di Indonesia, maka struktur perekonomian di negara berkembang sebagian besar di dominasi oleh sektor pertanian. Merujuk kepada pendapat Friedrich List (1789-1846) bahwa negara yang ditopang oleh sektor pertanian akan sulit maju, maka jika negera tersebut ingin maju harus memacu industrialisasi di dalam negeri dengan cara melakukan kebijakan proteksi untuk melindungi industrui dalam negeri. Tujuannya adalah agar industri dalam negeri menjadi lebih mapan dan kompetitif dalam bersaing. Namun, proteksi yang diberikan olehsebagian negara berkembang sering kali tidak bijaksana dan tidak sesuai dengan konsep yang diajarkan oleh List bahwa seharusnya proteksi hanya diberikan pada tahap awal saja. Pada kenyataannya, proteksi diberikan secara terus menerus. Padahal ini akan menjadi sumber pemborosan keuangan negara. Yang lebih parah lagi adalah proteksi hanya dinikmati olehh segelintir pengusaha yang berkolaborasi dengan penguasa. Dalam jangka panjang, kondisi ekonomi seperti ini akan rapuh dan hancur. Kondisi sangat relevan terjadi di Indonesia, terutama sangat terlihat pada saat kondisi ekonomi sebelum dan sesudah era reformasi, di mana rezim orde baru memberikan proteksi besar kepada pengusaha yang memiliki akses kepada penguasa, sementara di sisi lain proteksi tidak terjangkau kepada pengusaha kecil. Alhasil, disaat krisis moneter dan kekonomi terjadi pada tahun 1998, perusahaan-perusahaan papan atas yang notabene mendapatkan prioritas proteksi pemerintah tidak mampu bertahan dari hantaman kurs dan krisis tersebut, sangat kontras terjadi pada UMKM saat itu yang tidak pernah banyak tersentuh bantuan pemerintah namun bisa mandiri dan berdikari atas usahanya dalam menghadapi terpaan krisis. Dengan demikian, kebijakan pemerintah untuk memajukan industri dalam negeri dengan cara melakukan proteksi terhadap industri dalam negeri sudah tidak lagi relevan, terutama dengan adanya kesepakatan-kesepatan bisnis dan ekonomi antar negara di dunia saat ini yang telah membebaskan kebijakan tarif di antara negaratersebut seperti AFTA, MEA, GATT, maka kebijakan proteksi menjadi tidka relevan lagi, satu-satunya cara untuk memajukan industri dalam negeri adalah melakukan kebijakan efisiensi produksi.

Implikasi kebijakan lain dari mazhab Historis yang dapat ditarik sebagai pelajaran adalah dari pemikiran Gustav von Schmoler (1839-1917) mengenai perlindungan bagi kaum buruh. Masalah perlindungan kaum buruh harus diperhatikan terutaa di negara berkembang, karena bargaining position mereka sangat lemah di hadapan pengusaha. Kalaupun ada organisasi serikat pekerja, namun belum sepenuhnya mengakomodir kepentingan dan hak buruh secara utuh, sehingga dalam hal ini pemerintah di negara berkembang wajib membuat kebijakan yang berpihak kepada kaum buruh.


GDP Network
© 2020 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di