CARI
KATEGORI
KATEGORI
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Bisnis Wajib Sertifikasi Halal ala Kyai MUI
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5e3aa634c0cad7240c30b731/bisnis-wajib-sertifikasi-halal-ala-kyai-mui

Bisnis Wajib Sertifikasi Halal ala Kyai MUI

Spoiler for MUI:


Spoiler for Video:


RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) tak hanya menjadi kontroversi dalam persoalan buruh, tapi juga pada status jaminan halal. Kementerian Agama (Kemenag) lantas meluruskan isu penghapusan kewajiban sertifikasi halal itu.

Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Mastuki membantah ada niat pemerintah menghapuskan kewajiban halal. Ia memaparkan dalam perjalanan pembahasan RUU Omnibus Law, pasal yang mengatur kewajiban sertifikasi halal tidak lagi masuk daftar yang akan dihapus. Dengan demikian, RUU Omnibus Law tidak akan menghilangkan kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang beredar di Indonesia.

Sumber : CNN Indonesia [Kemenag Bantah Omnibus Law Hapus Kewajiban Sertifikat Halal]

Tapi mengapa kewajiban sertifikasi halal yang besumber dari fatwa halal MUI menjadi polemik? Bukankah fatwa tak lebih dari nasihat? Boleh diikuti, boleh tidak.

Berdasarkan KBBI, Fatwa adalah Keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti (pemberi fatwa) tentang suatu masalah, dengan kata lain adalah nasihat orang alim.

Oleh karena itu, Fatwa MUI yang selama ini beredar bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh umat Islam yang merasa memiliki ikatan terhadap MUI itu sendiri. Fatwa MUI tidak punya legalitas untuk memaksa atau harus ditaati oleh seluruh umat Islam.

Prof. Mahfud MD berpendapat bahwa fatwa MUI tak lebih dari pendapat hukum (legal opinion) yang boleh diikuti dan boleh tidak diikuti. Fatwa baru bisa mengikat jika sudah diberi bentuk hukum tertentu oleh lembaga yang berwenang, misalnya dijadikan undang-undang atau perda sehingga menjadi hukum positif. Apabila ada muslim yang mau melaksanakan fatwa itu bisa saja sebagai kesadaran beragama secara pribadi, bukan sebagai kewajiban hukum.

Sumber : Media Indonesia [Fatwa MUI dan Living Law Kita]

Contohnya dalam perkara ekonomi syariah yang diatur dalam UU No 19 Tahun 2008 Surat Berharga Syariah Negara dan UU Perbankan Syariah. Namun harus diingat, dibuat tak hanya berdasarkan Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, namun juga ada andil dari Peraturan Perbankan Syariah (PBI), Keputusan Menkeu, serta Peraturan Kepala Bapepam-LK.

Artinya, ulama sekalipun tak berhak meng-hukum-kan fatwa. Fatwa tetap berstatus rekomendasi dan rujukan umat, sifatnya tidak memaksa. Namun kenyataan di lapangan ternyata tidak seperti itu.

Adalah Wapres Maruf Amin yang memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga berkoordinasi dalam memberikan sertifikasi jaminan produk halal. Dia tak ingin sertifikasi terhambat. “Ada hal-hal yang sebelumnya ditangani oleh MUI, sekarang (melibatkan) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan MUI soal kefatwaan serta hal lain menyangkut auditor. Kemudian juga soal lembaga pemeriksa halal. Semua harus jelas sehingga tidak terjadi hambatan dalam pelaksanaannya," kata Kyai Maruf saat memimpin rapat di Kantor Wapres, 9 Januari 2020 lalu.

Pemberlakuan sertifikasi halal wajib dilakukan secara bertahap. Pertama, proses pemberlakuan label halal untuk produk makanan, minuman, dan produk jasa terkait keduanya selama lima tahun, yakni 17 Oktober 2019 – 17 Oktober 2024. Kedua, sertifikasi halal wajib untuk produk selain makanan dan berlaku mulai 17 Oktober 2021 dengan rentang waktu 7 tahun, 10 tahun, dan 15 tahun.

Sumber : Medcom [Wapres Ma'ruf Soroti Sertifikasi Halal]

Kita tentu bisa mengerti ketika sertifikasi halal untuk makanan dan minuman diberlakukan, meski sifatnya seharusnya hanya sebatas anjuran bukan kewajiban. Karena keuntungan dari label halal pada makanan dan minuman, adalah hanya sebatas memberi kemudahan bagi seorang muslim dalam mengkonsumsi suatu produk.

Lantas bagaimana dengan restoran yang menyajikan makanan non halal dan menyalahgunakan label halal tersebut? Seharusnya pemerintah bisa mencontoh cara negeri jiran Malaysia. Ketika ada restoran yang melanggar dan menipu konsumen akan label halalnya, maka pemerintah Malaysia meminta para konsumen untuk segera melaporkannya. Restoran di Malaysia yang tidak menggunakan label halal resmi dapat dikenakan denda hingga RM250,000. atau sekitar Rp 834 juta.

Sumber : Malaymail [Jakim urges consumers to report eateries misusing halal logo]

Ada perlindungan terhadap konsumen dari restoran yang nakal. Akan tetapi, di Indonesia, restoran yang jelas-jelas mengandung babi dan tentunya muslim tidak akan makan di sana justru mendapat tekanan masyarakat dan akhirnya ditutup. Padahal restoran itu berada di dalam mall yang notabenenya sebuah tempat umum dan tak hanya muslim yang berada di sana.

Sumber : Suara [Penutupan Restoran Olahan Babi di Mal Makassar Tuai Pro Kontra]

Begitu juga dengan contoh kasus siomay Cu Nyuk di Mangga Dua, Jakarta tahun 2015 lalu. Penjualan siomay ini sempat menjadi perbincangan di medsos karena disebutkan mengandung babi. Namun pemilik siomay mengaku tidak khawatir dengan pemberitaan karena ia berjualan sesuai prosedur yang berlaku. Awalnya ia hanya menjual siomay berbahan dasar babi. Namun karena jumlah konsumen muslim yang bertanya cukup banyak, maka ia pun menambah barang daganyannya dengan siomay ikan dan ayam.

Sumber : Republika [Soal Siomay Cu Nyuk, Ini Penjelasan Penjualnya]

Apabila muslim tetap memaksa makan di sana meski ada risiko siomay ikan dan ayam bersinggungan dengan siomay babi, maka secara logika, yang menanggung risiko adalah pihak muslim itu sendiri.

Kembali ke sertifikasi halal MUI. Hal yang tidak masuk ke logika adalah pelabelan halal pada produk selain makanan. Sejauh ini, sejumlah produsen telah mengantongi sertifikat halal dari MUI. Di antaranya untuk lemari pendingin, alat memasak, tisu, kaos kaki, cat tembok, hingga popok orang dewasa. Bahkan yang terbaru adalah kacamata bersertifikasi halal.

Sumber : Halal MUI [Barang Gunaan Haruskah Bersertifikat Halal?]

Sumber : Tribunnews [Produk Non Makanan dan Non Minuman Wajib Bersertifikasi Halal]

Apakah dengan memakai kacamata halal, tiap apa yang dilihat lewat kacamata itu berubah menjadi halal? Termasuk perbuatan zina mata? Absurd.

Perlu diingat, sertifikasi halal tidaklah gratis. Meski Kyai Maruf menyebut pemerintah akan mempermudah UMKM dalam pengurusan tanda halal dengan tidak memungut biaya. Namun, kewajiban label halal bagi produk selain makanan telah mengesankan bahwa label halal telah dimonetisasi untuk bisnis.

Sebagai informasi untuk pendaftaran laebl halal saja rentang harganya Rp 100 ribu – Rp. 500 ribu, bergantung jenis usaha. Selanjutnya ada pula pemeriksaan dan pengujian sertifikasi halal yang berkisar antara Rp 3.5 juta – Rp 4 juta. Belum lagi tarif penerbitan sertifikat yang berkisar antara Rp 1.5 juta – Rp 5 juta.

Kita tentu bisa bayangkan, berapa pemasukan dari bisnis ini ketika semua produk diwajibkan bersertifikasi halal.

Sumber : Detik [Wapres Ma'ruf Tegaskan Draf Omnibus Law Tak Hapus Kewajiban Sertifikat Halal]

Sumber : Republika [Berapa Tarif Sertifikasi Halal? Ini Kata BPJPH]
Diubah oleh NegaraKITA
Let bpom be the only one to issue a certification.
emoticon-Ngakak
klo MLM aja yg udah di fatwà haram bs keluar sertifikat halal nya
maka kemungkinan liquor bersertifikasi halal itu ada
emoticon-Leh Uga
profile-picture
Sweetjulia01 memberi reputasi
Tidak usah, BPOM lebih Ok
negara banyak munaroh nye..
jangan coba2 bahas label ye...skg udah jadi pejabat tinggi...siap2 dijemput paksa
mafia stempel emoticon-Ngakak
ulama kapitalis emoticon-Ngakak

bodo ah

gue dagang yang haram-haram aja

jualan ke kadrun kagak ada duitnya juga emoticon-Ngakak emoticon-Ngakak emoticon-Ngakak
Buat tau aja lah utk pemilu2 depannya kalau PDIP itu partai hipokrit.
Gak ada bedanya dengan demokrat, gerindra, nasdem, hanura dan partai2 kadrun seperti PKS, PAN, dll
Diubah oleh svier
kacamata halal emoticon-Cool
Sertifikasii apaan
...lha cuma nanya nanya doang
saya mau buka usaha logam, apa perlu sertifikat mui biar tenang logamnya ga mengandung babiemoticon-Leh Uga
Gk mao tau, pokonya bengsin & solar jg wajib distempel halal !!
segala di halal kan demi sesuap nasi
BODO AMAT MAKAN TUK ATURAN GAJE 😂😂😂, DAH BAGUS DIPEGANG MUI MALAH DI TAKE NEGARA DAN JADI WAJIB. ANE SIH ALHMADULILLAH🤣🤣🤣
Halal di negri mayoritas muslim di serti ?


GDP Network
© 2020 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di