JAKARTA - Ketua bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan, keterlibatan pemerintah daerah mengikuti kebijakan pemerintah pusat mengenai penggunaan transportasi massal hingga 60% di Jabodetabek harus menjadi perhatian banyak pihak.

Selama ini, pemerintah di daerah masih banyak memberikan iming-iming pembangunan infrastruktur kepada masyarakat. Di sisi lain, pemerintah daerahnya melupakan ketersediaan infrastruktur angkutan massal yang sudah tersedia.

"Ini harusnya jadi perhatian. Terutama pemerintah di daerah. Selama ini jualan politik masih soal pembangunan infrastruktur, padahal pemanfaatan infrastruktur yang ada, terutama infrastruktur transportasi tidak diedukasi dengan baik. Misalnya, kampanye menggunakan transportasi massal itu harus terus didengungkan," ungkap Djoko.

Baca Juga:

• Bayar Kompensasi Warga, PHE ONWJ Lakukan Pemutakhiran Data
• Pemda Harus Kampanyekan Penggunaan Transportasi Massal
• Corona Bikin Kunjungan Wisman Lesu, Pemerintah Pacu Pergerakan Wisnus

Dia menambahkan, justru yang ada janji-janji pembangunan infrastruktur dimana-mana tanpa melakukan kajian studi yang mendalam. "Misalnya pemerintah Kota Depok sebagai penyangga ibukota Jakarta menjanjikan bangun monorel dengan empat atau lima koridor. Sementara kajiannya belum mendalam sudah didengungkan kepada masyarakatnya. Kalau mau yang riil kampanyekan penggunaan angkutan massal, itu lebih oke," pungkas dia.


Sumber : https://ekbis.sindonews.com/read/151...sal-1580828757

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Menko Luhut Sebut Investor Asal Australia Tertarik Investasi ke Peternakan

- Masuk Tahap Konstruksi Tubuh Bendungan, Progres Pembangunan Dry Dam Ciawi 45%

- Maksimalkan Program dan Pengawasan Anggaran Secara Online, KKP Luncurkan SIDAK