Manajemen Badan Otorita Pariwisata (BOP) Labuan Bajo, Flores diingatkan agar jangan mencari keuntungan pribadi dengan menggunakan nama lembaga itu terkait lahan 200 hektar di Kokotuku Boleng, Manggarai Barat.

"Jangan sampai BOP terkesan seperti mafia tanah. Jangan mencari keuntungan pribadi dengan menggunakan nama lembaga itu," kata anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) Blasius Janu, kepada POS--KUPANG.COM, Sabtu (1/2/2020).

Menurutnya selain BOP, pemerintah Kabupaten Mabar juga harus secara tegas dan serius untuk menyesesaikan persoalan lahan dan batas tiga desa di Kecamatan Boleng.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Mabar Agustinus Rinus, mengaku mendengar informasi 200 hektar lahan di Kokotuku yakni di Pulau Sebabi Boleng, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) sudah MOU melibatkan BOP.

Namun dari luasan lahan tersebut, ternyata ada yang masuk dalam wilayah hutan.

"Informasi yang saya peroleh, lahan di Kokotuku itu seluas dua ratus hektar, ada yang masuk dalam wilayah hutan. Sudah ada MOU yang melibatkan BOP terkait lahan itu," kata Rinus.

Informasi lain yang diperoleh POS--KUPANG.COM, ada kejanggalan terkait keterlibatan BOP dalam lahan itu karena penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama BOP Labuan Bajo, Flores yang saat itu sedang dinonaktifkan.

Direktur Utama BOP Labuan Bajo Flores, Shana Fatina, mengatakan belum ada MOU. "Belum ada. Baru diskusi soal integrasi kawasan ke ITMPLabuan Bajo Flores," kata Shana.

ITMP adalah Integrated Tourism Master Plan atau master plan pariwisata terpadu.

https://kupang.tribunnews.com/2020/0...okotuku-boleng

Harga tanahpun jadi super premium