CARI
KATEGORI
KATEGORI
Informasi! Baca info terupdate seputar virus corona di sini
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Outlook 2020 MIGRANT CARE: Proyeksi Isu Pekerja Migran Indonesia Dalam Analisis Data
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5e2eae857414f579237ce455/outlook-2020-migrant-care-proyeksi-isu-pekerja-migran-indonesia-dalam-analisis-data

Outlook 2020 MIGRANT CARE: Proyeksi Isu Pekerja Migran Indonesia Dalam Analisis Data

Outlook 2020 MIGRANT CARE: Proyeksi Isu Pekerja Migran Indonesia Dalam Analisis Data


Jakarta, 27 Januari 2020 - “One Day for Migrants; Satu Hari Berbagi Pembelajaran dan Pengetahuan untuk Perlindungan Pekerja Migran Indonesia” untuk mendiseminasikan dan mendiskusikan pembelajaran, serta peluang dan tantangan ke depan perlindungan pekerja migran Indonesia, yang dilaksanakan di Gedung KeKini Ruang Bersama, Cikini pada hari Senin, 27 Januari 2020

“One Day for Migrants; Satu Hari Berbagi Pembelajaran dan Pengetahuan untuk Perlindungan Pekerja Migran Indonesia” akan berisi serangkaian kegiatan, meliputi:
- Konferensi Pers tentang Migrant CARE Outlook 2020
- Peluncuran dan diskusi buku Hak Asasi Migran di Abad-21 ; diterjemahkan dari Buku terbitan Routledge Seri Kajian tentang Kebebasan dan Keamanan Routledge, dengan judul asli Human Rights of Migrants in the 21st Century
- Pameran Photovoice dan Cerita Perubahan

Peserta yang hadir membawa donasi berbentuk buku bekas yang akan disalurkan pada perpustakaan milik DESBUMI, sebagai salah satu gerakan organik dalam mendorong edukasi anak pekerja migran. Acara juga akan diisi penampilan musik oleh Fajar Merah.

Pembicara yang dihadirkan adalah :
1. Bu Yuni (Komnas Perempuan 2014-2019)
2. Bu Anis (Pusat Kajian Migrant Care)
3. Bp. Wahyu Susilo (Direktur Executive Migrant Care)
4. Bp. Beka Ulung (Komisioner Komnas HAM 2017-2022)
5. Bu Maidina (Peneliti ICJR)


Tahun 2020 menjadi momentum yang penting bagi pekerja migra Indonesia di berbagai tataran lokus dan aspek meliputi dinamika kebijakan, politik, sosial dan ekonomi. Selain menjadi tahun berlanjutnya pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk periode yang kedua, tahun 2020 juga menjadi waktu yang dinanti untuk menyelesaikan penyusunar aturan turunan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) yang telah melewati masa tenggat sejak November 2019. Tahun 2020 juga merupakan pembuka implementasi RPJMN 2020-2024 yang memberi perhatian serius soal pengembangan sumber daya manusia. Tentu saja kebijakan terkait pekerja migran Indonesia tak lepas dari urusan pengembangan sumber daya manusia.

Migrant CARE Outlook mencoba meneropong isu pekerja migran Indonesia di tahun 2020, menggunakan kerangka analisis berbasis data untuk mengungkap proyeksi situasi dan tantangan ke depan pekerja migran Indonesia. Dinamika politik ekonomi global juga punya pengaruh signifikan dari mobilitas pekerja migran Indonesia.

Proyeksi Arus Migrasi Tenaga Kerja

Bekerja ke luar negeri masih dilakukan banyak warga negara Indonesia.
Situasi ini tidak terlepas dari implikasi dinamika pasar dan politik global yang membuka ruang
akan kebutuhan dan pasok tenaga kerja
lintas batas negara. Indonesia juga telah
memiliki sejarah migrasi yang panjang, bahkan sejak sebelum ada wilayah administrasi Republik Indonesia.

Badan Nasional Penempatan Pekerja Migran Indonesia (BNPT yang telah berganti menjadi Badan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), mendokumentasi penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Dari dokumentasi lima tahun terakhir jumlah penempatan
penempatan pekerja migran Indonesia menunjukkan grafik yang fluktuatif. Pada kurun waktu 2017-2019 jumlah pekerja migran
Indonesia meningkat dengan angka pertumbuhan berkisar 1.1% di tiap tahunnya.
Mempertimbangkan juga bahwa pendokumentasian yang dilakukan BP2MI belum menjangkau mekanisme penempatan non-prosedural yang masih eksis, maka hal ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa jumlah penempatan pekerja migran secara faktual dapat melebihi-melebihi angka yang ada.

Proporsi antara pekerja migran laki-laki dan
perempuan juga menarik menjadi sorotan.
Hipotesa bahwa isu migrasi tenaga kerja Indonesia melekat dengan perempuan semakin linier dengan grafik jumlah penempatan
pekerja migran perempuan juga cenderung terus meningkat dengan persentase rata-rata
sejumlah 68% dalam tiga tahun terakhir.

Argumentasi umum dan implikasi praktis
migrasi tenaga kerja ke luar negeri adalah arus
remitansi dari transaksi keuangan pekerja
migran (inward remittance) yang menjadi salah
satu sumber penerimaan negara dan memiliki
kontribusi yang makin signifikan untuk Produk
Domestik Bruto (PDB). Merujuk pada tren grafik
yang ada, perolehan remitansi pekerja migran Indonesia secara konsisten terus meningkat sepanjang tahun 2016-2018 seiring dengan pertumbuhan migrasi tenaga kerja ke luar negeri yang juga meningkat.

Dalam World Migration Report 2020 yang diterbitkan IOM pada akhir tahun 2019, Indonesia masuk dalam kategori 10 besar negara Asia penerima remitansi dari pekerja migrannya.

Secara signifikan, pendapatan remitan dan pekerja migran meningkat 25% pada tahun 2018 dengan perolehan USD $10,974 juta atau seniai Rp 149 triliun. Perolehan remitarsi tahun 2018 terkalkulasi 6,91% dari total pendapatan APBN 2019. Kemudian apabila memproyeksi jumlah remitansi menggunakan angka pertumbuhan migrasi sebesar 1,1%, maka pendapatan remitansi pada tahun 2019 dapat mencapai USD 11,095 juta atau senilai Rp 151 triliun. Atas peranan yang signifikan, pekerja migran makin signifikan menjadi subyek penggerak ekonomi lokal, nasional bahkan global.

Terus meningkatnya arus migrasi tenaga kerja ke luar negeri tidak lagi bisa dilihat semata-mata Sebagai implikasi kesenjangan dan ketimpangan ekonomi, serta akses kesejahteraan di dalam negeri. Posisi Indonesia dalam lingkup kerja sama strategis politik dan ekonomi antar negara di kawasan regional hingga global turut menjadi katalisator bagi peluang migrasi tenaga kerja yang semakin luas. Namun demikian situasi ini juga patut tetap dilihat sebagai tantangan. Sebab perluasan ruang migrasi
bisa disebabkan oleh beragam faktor. Di sisi lain, berbagai dimensi persoalan dan kerentanan pekerja
migran melingkupi aspek pemenuhan hak tenaga kerja hingga Hak Asasi Manusia juga masih menjadi
ancaman.

Disrupsi Automasi dan Pekerjaan Masa Depan

Era digitalisasi dan disrupsi automasi memiliki implikasi yang tidak terhindarkan pada ekosistem Ketenagakerjaan. Termasuk bagi pekerja migran Indonesia dalam menghadapi pekerjaan masa depan atau future work. Meskipun secara sektoral saat ini pekerja migran masih didominasi sektor domestik sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT), dalam kurun waktu 2017-2019 persentase pekerja migran yang bekerja di sektor domestik terus menurun secara signifikan.

Penurunan angka sektor pekerja rumah tangga
juga dapat terbaca dalam dua fase. Fase
pertama penurunan signifikan pekerja rumah
tangga migran di tahun 2016 terbaca sebagai
implikasi Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI
No. 260 Tahun 2015 tentang Penghentian - Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI Pada Pengguna Perseorangan di Negara
Negara Kawasan Timur Tengah. Sementara
fluktuasi peningkatan di tahun 2017 dapat
dibaca atas meluasnya peluang pekerja rumah
tangga di negara-negara Asia Pasifik seperti
Taiwan, Hong Kong. Singapura dan Malaysia
pasca moratorium penempatan pekerja migran Indonesia ke negara kawasan Timur Tengah.

Pergeseran sektor kerja di era disrupsi memiliki efekdua mata pisau sebagai peluang sekaligus tantangan. Sebagai peluang, disrupsi automasi menjadi momentum bagi negara berkembang, termasuk Indonesia untuk bersaing di pasar global. Namun di sisi lain, hal ini menjadi tantamgan sebab belum ada peta jalan yang kongkrit dalam meningkatkan kompetensi angkatan kerja di sektor migran. Dengam demikian, konektivitas tata kelola migrasi tenaga kerja dengan agenda pendidikan, sekolah, vokasi dan pembangunan manusia perlu menjadi kajian serius.

Harus diakui dalam konteks Future of Work, di mana akan ada pekerjaan yang hilang dan pekerjaan baru yang muncul, pemerintah Indonesia sama sekali belum mengintegrasikan pokok soal dalam kebijakan perencanaan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

Pilkada Serentak 2020 dan Kepentingan Pekerja Migran

Dalam arena politik nasional, Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi salah satu platform yang strategis untuk memperjuangkan politik keterwakilan atas kepentingan Pekerja Migran Indonesia. Namun demikian, berbagai tantangan juga masih memposisikan pekerja migran sebagai subjek yang rentan terpinggirkan dalam agenda politik melalui Pemilihan Umum. Dalam amatan Migrant CARE pada Pemilu Presiden dan DPR RI 2019, afirmasi partisipasi politik warga negara Indonesia di luar negeri (yang mayoritasnya adalah pekerja migran) melalui pemungutan suara di luar negeri / voting from abroad masih belum terselenggara dengan baik.

Di tahun 2020, agenda politik nasional me|alui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak juga perlu diiihat sebagai platform yang strategis untuk memastikan agenda perlindungan dan keterwakilan kepentingan pekerja migran di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, utamanya di wilayah basis Pekerja Migran Indonesia. Hal ini dapat dilakukan, salah satunya dengan mengukur kapabilitas, kompetensi maupun agenda-agenda calon-calon Kepala Daerah terkait perlindungan pekerja migran. Langkah ini berguna untuk memastikan political will Kepala Daerah untuk dapat mengoperasionalisasi intervensi, kebijakan dan kepemimpinan daerah yang merekognisi perlindungan pekerja migran.

Migrant CARE bersama organisasi-organisasi yang peduli pada Pemilu dan demokrasi juga terus mengupayakan agar para pekerja migran Indonesia juga memiliki hak politik berpartisipasi dalam Pilkada 2020. Karena di era sekarang, kebijakan mengenai perlindungan pekerja migran juga teiah menjadi salah satu tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah.

Implementasi dan Aturan Turunan Undang-Undang yang Nirkualitas

UU PPMI sebenarnya mengandung 10 poin perubahan yang signifikan, salah satunya mengenai pengurangan peran Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3Ml). Namun meninjau lebih dalam pada kebijakan yang diproduksi. sebetulnya banyak aspek kualitas kebijakan yang patut menjadi sorotan.

Permenaker No. 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia mengatur soal asuransi dan jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia melalui BPJS Ketenagakerjaan, namun aturan ini masih sangat terbatas cakupannya sehingga masih perlu didorong adanya aturan teknis yang lebih komprehensif.

Sementara itu, Permenaker No.9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran lndonesia dan Permenaker No. 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, menjadi aturan turunan yang memiliki kecenderungan untuk mereduksi dan memperlemah spirit perlindungan yang terkandung dalam UU No. 18/2017. Sebab dua Peraturan Menteri ini tetap mengedepankan peran sektor swasta dalam tata kelola migrasi tenaga kerja. Secara hirarkis, Permenaker ini juga melampaui kewenangan tata kelola yang seharusnya diatur dalam peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah.

Migrant CARE juga melihat cacat formil dan cacat materiil pada proses dan substansi Permenaker No. 9 Tahun 2019. Cacat formil terletak pada proses penerbitan Peraturan Menteri ini yang mendahului Peraturan Pemerintah yang seharusnya menjadi acuannya. Hal ini diperburuk dengan proses pembahasan tanpa melalui konsultasi publik dengan masyarakat. Sementara cacat materiil terletak pada substansi Peraturan Menteri yang banyak bertentangan dengan UU No.18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Kualitas dan substansinya aturan turunan yang bertentangan dengan UU PPMI berpotensi menghidupkan kembali industrialisasi penempatan pekerja migran yang eksplotatif dan kental akan pelanggaran hak. Semestinya amanat UU PPMI tidak dijalankan sebatas melalui penerbitan aturan turunan. Pemerintah Indonesia juga wajib memperhatikan transformasi tata kelola migrasi tenaga kerja yang sebelumnya bersifat sentralistik menjadi desentralistis. Pola sentralistis dalam tata kelola lama migrasi tenaga kerja sudah terlalu lama berlangsung secara sentralistis. Sehingga dalam transformasi ini dibutuhkan kesiapan dan sinergi dari pemerintah daerah, mulai dari tingkat propinsi, kabupaten/kota hingga pada tingkat desa. Namun demikian hingga saat ini, juga belum ada langkah signifukan dalam proses transformasi ini.

Keberadaan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di beberapa daerah basis pekerja migran belum diikuti dengan pemaksimalan fungsi-fungsi Iayanan publik di daerah untuk mendukung berlangsungnya mekanisme pelayanan penempatan pekerja migran berbasis perlindungan di daerah. Amanat UU PPMI bahwa pendidikan dan pelatihan juga akan Iebih banyak dilakukan di daerah belum terkoneksi dalam upaya membangun Iayanan publik yang terintegrasi, sebab hingga saat ini pemerintah masih mengutamakan Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKN) milik swasta untuk proses penyiapan calon pekerja migran.

Dalam kerangka desentralisasi tata kelola migrasi tenaga kerja, Pemerintah Indonesia (dalam hal ini pemerintah pusat) juga bisa mengkonvergensi pembelajaran dari insiatif-inisiatif lokal yang telah diterapkan di daerah-daerah basis pekerja migran. Seperti Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI), Komunitas Keluarga Buruh Migran (KKBM), dan Desa Migran Produktif (DESMIGRATIF).

Tumpang Tindih Kebijakan Pekerja Migran Indonesia Ke Timur Tengah

Pemerintah Indonesia juga memiliki kontribusi atas maraknya kasus perdagangan manusia dengan memproduksi kebijakan yang salah arah serta tumpang tindih terkait dengan penempatan pekerja migran ke Timur Tengah. Kebijakan moratorium melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) Republik Indonesia No. 260 tahun 2015 tentang Penghentian Dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan Di Negara-negara Kawasan Timur Tengah, yang diberlakukan tanpa pengawasan dan langkah-langkah evaluasi.

Situasi semakin sengkarut ketika Kementerian Ketenagakerjaan RI melakukan uji coba penempatan pekerja migran ke Saudi Arabia melalui skema penempatan satu kanal yang diatur dalam Kepmenaker RI Nomor 291 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi Melalui Sistem Satu Kanal, tanpa mencabut Kepmenaker RI No.260 tahun 2015. Hal ini yang kemudian membuat adanya tumpang tindih terhadap kebijakan moratorium dan secara tidak langsung mencederai kebijakan moratorium yang sudah berlaku lebih dulu. Minimnya sosialisasi tentang regulasi yang berlaku juga berimplikasi pada multi-tafsir kebijakan dan informasi tentang penempatan pekerja migran Indonesia ke Timur Tengah,

Memetakan kembali substansi kebijakannya, inkonsistensi dan multi-tafsir dalam kebijakan moratorium sebetulnya sudah terlihat di dalam kerangka Kepmenaker RI No.260 tahun 2015 disebutkan dalam Ketetapan Ketiga bahwa "Pekerja Migran Indonesia yang masih bekerja di negara-negara kawasan TimurTengah yang perjanjian kerjanya sudah berakhir masa berlakunya, tetap dapat diperpanjang", yang berbenturan dengan Pertimbangan poin (a) yang berbunyi , "bahwa banyaknya permasalahan yang menimpa Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pengguna perseorangan dan lemahnya jaminan perlindungan di negara-negara kawasan Timur Tengah, maka harus dilakukan penghentian dan pelarangan penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pengguna perseorangan di negara-negara tersebut".

Tumpang tindih dan inkonsistensi kebijakan penempatan pekerja migran ke Timur Tengah berpotensi
membuka ruang bagi jalur-jalur migrasi non-prosedural tingginya pasar gelap perekrutan pekerja migran melalui modus-modus yang lekat dengan perdagangan orang.

HAM dan Global Imigrasi Yang Perlu Ditelisik Lebih Jauh :
- Radikalisme
- Anak korban kekerasan seksual
- Seksual vaw
- Dampak perang dan keretanan migran
- Digital Imigrasi
- Metamorfosis dan dampak katagorisasi "skilled-unskilled"
- Mail ordered bridges

Pembunyian Konvesi Lain :
- CRPD (disabilitas dan tanggung jawab negara)
- CAT (NPM dan kondisi pemenjaraan)
- Ecosob (hak sehat/right to food, pendidikan anak- anak di perbatasan, turut dan tidak turut dalam budaya)
- Sipol (fair trial dan Bangkok rule, berkepercayaan dan menjalankannya, berorganisasi walau undoc)
- Penghilang paksa (migran hilang) dengan pola berbeda
- Cerd (diskiriminasi rasial)
- GR Cedaw no.26 (perlindungan migran perempuan dan kompleksitas isu + perlindungan)
- Konvensi Migran belum terbunyikan
- Gerakan Migran semakin sedikit
- Otonomi daerah kejelian dan mencari ruang perlindungan

Rekomendasi :
- Melanjutkan riset-riset pada kasus diatas
- Global network untuk reformasi global pada perlindungan
- HAM menjadi peradaban dalam migrasi ; melembagakan pengentahuan tentang HAM pada aparatus kunci dan korporasi
- Menelisik fatwa-fatwa HAM yang penting (deklarasi, pelapor khusus, dll)
- Melihat interkoneksi antara satu instrumen dengan instrumen lain (pasal 6 hak hidup, dll)
taikkkkkkkk lu emoticon-I Love Kaskus


GDP Network
© 2020 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di