BANDA ACEH - Pemerintah Aceh mengapresiasi seluruh perhatian terkait APBA 2020. Juga memperhatikan semua masukan dan sepakat memastikan pelaksanaan APBA 2020 tidak kehilangan arah alias fokus.
"Kita juga terus memperbaiki kualitas perencanaan, sedini mungkin. RAPBA 2021 harus lebih baik lagi. Mendagri juga sudah menerbitkan Permendagri No 90 Tahun 2019 yang mengatur menu program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai kewenangan pada setiap level pemerintah," kata Kepala Bappeda Aceh, Helvizar Ibrahim, dalam keterangan tertulis yang diterima acehonline.co, Senin (27/1/2020), menanggapi pemberitaan "Alokasi APBA 2020 Dinilai Belum Berpihak Kepada Rakyat Aceh"
Menurut Helvizar, Pemerintah Aceh sudah sejak awal menyampaikan fokus, atau arah kebijakan APBA 2020, yaitu pertumbuhan yang berkelanjutan, peningkatan daya saing SDM dan infrastuktur yang terintegrasi.
"Arah atau fokus itu sudah disampaikan sejak Musrenbang, April 2019, di Hermes Palace Hotel. Dipaparkan lagi pada penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Qanun tentang APBA 2020 di ruang sidang DPRA, Kamis, September 2019," kata Helvizar.
Anggaran Belanja Aceh dalam APBA Tahun 2020, kata Helvizar, difokuskan untuk penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan skala prioritas berdasarkan 6 priortas pembangunan dalam RKPA 2020 yang telah diselaraskan dengan 15 program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, juga dengan RKP Nasional.
Postur APBA 2020
Helvizar menjelaskan, postur APBA 2020 yang 17,2 triliun ditopang oleh Belanja Langsung (BL) sebesar Rp 9,7 triliun dan Belanja Tidak Langsung Rp 7,5 triliun.
Dari Rp 17,2 triliun hampir Rp 5 triliun adalah dana tranfer ke kabupaten/kota terutama DOKA, bagi hasil pajak dan dana hibah lainnya dan tranfer ke sekolah berupa BOS. “Jadi, tidak semua dari Rp 17,2 triliun itu dikelola langsung Pemerintah Aceh," kata Helvizar.
"Membengkaknya belanja pegawai juga tidak tiba-tiba. Ada peralihan 11.600 guru SMA/SMK, plus guru SLB dari kabupaten/kota ke provinsi. Juga ada pengalihan pegawai Dishut, Dishub dan lainnya," tambah dia.
Kepala Bappeda Aceh itu menambahkan, belanja publik dari BTL APBA 2020 juga banyak, mencapai 62,67 Persen atau Rp 4.7 triliun dari seluruh BTL sebesar Rp 7.5 triliun.
Helvizar mencontohkan, Belanja Tak Terduga (BTT) di BTL sebesar Rp 118 miliar. BTT adalah dana cadangan untuk mengantisipasi kejadian bencana. "Jelas ini untuk rakyat yang dipergunakan jika terjadi bencana," katanya.
Kemudian di BTL APBA 2020 juga memuat bantuan keuangan sebesar Rp 2.9 triliun untuk kabupaten kota berupa DOKA yang dikelola Kab/kota.
“DOKA ini harus dialokasikan untuk pendidikan 20 %, kesehatan 10 % dan keagamaan 5 % dan lain-lain keperluan, semuanya untuk kegiatan yang beroreintasi pro rakyat yang dilaksanakan Kabupaten/kota dan dibahas bersama dengan Pemerintah Aceh di forum Musrenbang," tambahnya.
Baca selengkapnya di https://acehonline.co/nanggroe/apba-...rintah-aceh/
