Membangun negara memang butuh biaya. Terlebih ketika pembangunan yang akan dilaksanakan mencakup di segala bidang dan ingin dilaksanakan secara bersamaan. Pasti akan memerlukan biaya yang cukup besar.

Siapa yang tidak menginginkan punya negara maju?

Sebenarnya tidak hanya mereka yang duduk di pemerintahan, seluruh rakyatnyapun tentu akan merasa senang dan bangga jika mempunyai negara yang maju. Maju di bidang pertahanan, maju dibidang pendidikan, maju dibidang kesehatan dan maju pula dibidang imfrastruktur. Tapi tentu akan sangat menyedihkan jika biaya untuk mencapai kemajuan tersebut harus dibebankan kepada rakyat.

Negara pada jaman sekarang jauh berbeda dengan negara pada jaman kerajaan dulu. Negara pada jaman kerajaan hanya berharap pada pajak dan upeti dari rakyat dan negara bawahannya. Sedangkan negara pada jaman sekarang tidak hanya berharap pada pajak, tapi sudah mempunyai usaha. Usaha yang dikelola oleh negara. Usaha yang tentu saja mendapatkan keuntungan.

Indonesia juga mempunyai usaha yaitu BUMN. Jumlah yang ada saat ini sebanyak 142 buah. Jumlah yang lumayan banyak. Seharusnya jumlah BUMN sebanyak itu bisa menghasilkan dana yang cukup untuk menjadikan Indonesia maju. Pajak yang dipungut dari rakyat seharusnya hanya sebagai tambahan saja.

Tapi nyatanya?

Ketika pemerintah berniat membangun Indonesia disegala bidang, ketika pemerintah membutuhkan biaya besar, bukannya membenahi dan mengevaluasi penghasilan yang didapat dari BUMN tapi malah berniat menaikan sebagian pajak dan mengotak-atik apa-apa yang sudah diberikan kepada rakyat.

Menaikan pajak

Di  akhir tahun 2019 beredar kabar cukai tembakau akan dinaikan sebesar rata-rata 21,55%. Berlaku 1 Januari 2020. Alasan negara pada waktu itu adalah untuk menekan konsumsi rokok. Tapi tentu saja itu hanya alasan untuk mendapatkan pembenaran dari khalayak. Maksud tersembunyi adalah untuk menambah pendapatan negara.

Menaikan iuran BPJS

Di akhir 2019 juga, pemerintah mengumumkan kenaikan iuran BPJS kesehatan sebesar 100 %. Berlaku sejak 1 Januari 2020. Alasan pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan. Tentu ini juga hanya alasan saja. Alasan sesungguhnya yang tersembunyi adalah pemerintah terlalu banyak nombokin tagihan BPJS.


Mencabut subsidi Gas LPG  Kg.

Subsidi gas LPG 3 Kg akan dcabut. Kebijakan pemerintah ini ditargetkan berlaku pada pertengahan tahun 2020. Harga gas LPG yang saat ini di kisaran 25 ribu di eceran akan menjadi 35 ribu. Itupun harga di pangkalan. Harga di eceran tentu lebih dari itu.

Padahal kita tau, waktu pertama meluncurkan gas LPG 3 kg, pemerintah membagikan tabungnya dengan cuma-cuma. Tapi sekarang, jangankan tabungnya, gasnya pun punya harga.

3 hal di atas hanyalah contoh. Tentu masih banyak contoh lain.

Membangun negara memang butuh biaya, tapi bijakkah jika harus dibebankan ke rakyat?