Foto: Erwindar/detikcom

Jakarta -
Kementerian Agama (Kemenag) akhir Januari ini berencana mencabut moratorium izin pendaftaran Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU). Proses pengajuan izin baru nantinya melalui sistem online yang sedang memasuki tahap akhir (finalisasi).

"Moratorium kita targetnya tanggal Akhir Januari kita buka, sistemnya kini menggunakan online karena kita menghindari sistem tatap muka supaya kesan yang selama ini di lontarkan oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab itu bisa terhindari," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kemenag Nizar, dalam siaran pers yang dilihat dari situs Kemenag.go.id.

Sistem online diharapkan bisa mempermudah masyarakat mengajukan izin PPIU karena prosesnya yang lebih terbuka. Saat ini, Kemenag mengintensifkan pengawasan dan pembinaan terhadap Biro Perjalanan Wisata (BPW) yang tidak memiliki izin sebagai PPIU. Sejumlah BPW yang tidak memiliki izin sebagai PPIU telah diperiksa dan diminta menghentikan aktivitasnya melayani jamaah umroh.

Pengawasan dan pembinaan sekaligus sarana sosialisasi Undang-Undang (UU) Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Aturan ini lebih detail membahas umroh dengan 20 pasal daripada UU No 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji yang hanya punya empat pasal tentang umroh.

UU Nomor 8 tahun 2019 pasal 122 menyatakan, tiap orang yang tanpa hak bertindak sebagai PPIU dengan mengumpulkan dan atau memberangkatkan jamaah umroh akan mendapat sanksi. Mereka yang terbukti melakukan tindakan tersebut akan dipidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak Rp 6 miliar.

Sumber : https://news.detik.com/berita/d-4859...n-travel-umroh

Komen TS : Memang sudah saatnya, untuk mencegah terjadinya penipuan umroh di waktu yang akan datang