Usai Kapal Komunis China mundur dari perairan ZEE Natuna, wacana nasional dikuasai panggung Korupsi PDIP dan Korupsi Asabri, yang mengangkat kembali wacana Korupsi Jiwasraya ke permukaan. Moeldoko pun tawarkan Prabowo Asuransi di Natuna.



Kasus Korupsi Jiwasraya yang diduga mencapai Rp 13 T, sempat menyebut-nyebut nama Kepala KSP Moeldoko, namun segera surut ditutup panasnya laut Natuna.



Beruntungnya Moeldoko, usai panas Natuna mulai dingin, tidak melambungkan kembali kasus Korupsi Jiwasraya, terkubur oleh manuver canggih KPK melakukan OTT kasus Suap KPU oleh Politisi PDIP dan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, disusul penggeledahan ruang petinggi PDIP Hasto Kristiyanto di kantor PDIP.



Meski KPK belum berhasil menyeret Hasto Kristiyanto, namun nyali pimpinan KPK baru yang berasal dari Polri, yakni Firli Bahuri melakukan gebrakan dengan OTT pada Politisi PDIP, seakan menegaskan bahwa Pimpinan KPK baru dari Polri tidak bisa dikendalikan oleh partai pemenang, yakni PDIP.

Namun demikian, stigma pimpinan KPK baru sebagai orangnya Presiden Jokowi, justru kian lekat dari OTT KPK pada Politisi PDIP. Khususnya mempertimbangkan aspek rivalitas antara Jokowi vs Megawati di internal PDIP.



Bak gayung bersambut, Ali Mochtar Ngabalin, tenaga ahli Istana yang dibajak Moeldoko dari Blok Islam pindah haluan mendukung Jokowi pun memanfaatkan momentum itu dengan menyatakan Istana Puji Firli Bahuri Soal OTT PDIP : Bukti KPK Tak Main-Main.



Patut dimaklumi manuver Ngabalin mengipasi KPK soal Korupsi PDIP yang kini menyasar Hasto Kristiyanto, guna mengalihkan perhatian media dan publik dari kasus Korupsi Jiwasraya yang berpotensi menyeret kembali nama Moeldoko.



Tanpa diduga, Menkopolhukam melancarkan serangan baru membuka Dugaan Korupsi Asabri, yang langsung disusul Gerindra Desak Jokowi Copot Moeldoko Karena Diduga Terlibat Jiwasraya dan Asabri.

Menkopolhukam Mahfud MD dan Menhan Prabowo Subianto memang tampaknya sudah kembali berdamai, menyusul mantan Menhan Ryamizard Ryacudu yang semula mewariskan Menhan Prabowo soal kelanjutan transaksi Sukhoi secara G2G (tanpa melalui broker), kini diserahkan Menhan Prabowo kepada Menkopolhukam Mahfud MD, sebagai negosiator transaksi Sukhoi dengan pemerintah Rusia.



Sinergi Menkopolhukam dan Gerindra menajamkan Korupsi Jiwasraya dan Asabri kepada Moeldoko, tentu membuat Moeldoko tersudut, sehingga dikerahkan kembali Ali Mochtar Ngabalin untuk membuka diplomasi dengan Menhan Prabowo.

Usai Kapal Komunis China mundur dari ZEE Natuna, Menhan Prabowo usulkan percepatan Pembangunan Pangkalan Militer di Natuna, yang berarti membutuhkan Kenaikan Anggaran Pertahanan.

Peluang inilah yang tampaknya dijadikan alat diplomasi Moeldoko melalui Ngabalin kepada Menhan Prabowo. Ngabalin bersama Guru Besar UI Hikmahanto, tampak bergandengan tangan menyetujui usulan Percepatan Pembangunan Pangkalan Militer Natuna dari Menhan Prabowo.



Media pun mendorong headline bertajuk Istana Segera Bahas Kenaikan Anggaran Pertahanan kemarin. Kelihatannya, Moeldoko melalui Ngabalin tengah mengajak Prabowo berdamai soal Jiwasraya dan Asabri, dengan mengunci Anggaran Pertahanan terkait Pangkalan Militer Natuna.

Prabowo belum merespon tawaran Moeldoko tersebut. Mungkin sedang mempertimbangkan dua faktor ini :

1. Prabowo terima tawaran Moeldoko, berarti : Anggaran Pangkalan Militer Natuna Aman, namun ‘diminta’ redam Jiwasraya dan Asabri, sehingga dengan sendirinya KPK lebih leluasa membidik PDIP, dan berdampak pada kelangsungan Koalisi Teuku Umar dan Hambalang yang bisa pecah.

2. Prabowo tolak tawaran Moeldoko, berarti : Koalisi Teuku Umar dan Hambalang Aman, karena Menkopolhukam dan Gerindra lebih leluasa menajamkan Jiwasraya dan Asabri kepada Moeldoko, namun Anggaran Pangkalan Militer Natuna bisa kandas.

Moeldoko seakan sedang menawarkan pilihan kepada Prabowo : Pilih Megawati atau Jokowi?

Pilih Megawati, maka Pangkalan Militer Natuna hilang jaminan (Dipastikan tidakk berjalan oleh Moeldoko).

Pilih Jokowi (dan Moeldoko), maka Pangkalan Militer Natuna terjamin (Diasuransikan kepastiannya oleh Moeldoko).

Sumber:

https://nasional.kompas.com/read/202...iawan?page=all

https://nasional.tempo.co/read/12945...jiwasraya-sama

https://www.wartaekonomi.co.id/read2...-lagi-nih.html

https://www.tagar.id/ott-komisioner-...a-firli-bahuri

https://bisnis.tempo.co/read/1294193...segera-dibahas