JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Justin Adrian menilai pelaksanaan kegiatan naturalisasi dan normalisasi sungai yang diinisiasi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak jelas.

Padahal, menurutnya, anggaran kegiatan pengendalian banjir sudah tercantum baik dalam APBD 2019 maupun APBD 2020.
“Di APBD 2019 sudah ada anggaran pengadaan tanah sungai Rp500 miliar, tapi penyerapannya baru sekitar 20%.Akibatnya program normalisasinya jadi tersendat. Konsepnya tidak jelas,” katanya dalam siaran pers, Rabu (8/1/2020).

Dia menuturkan bahwa Anies sudah mengumbar janji untuk melaksanakan program naturalisasi sungai sejak Mei 2019. Anies bahkan sesumbar naturalisasi sungai akan kelihatan hasilnya pada Desember 2019.

"Kita malah dapat hadiah tahun menyedihkan di penghujung tahun. Sebagian wilayah Jakarta terendam banjir,” ucapnya.

Anggota Komisi D DPRD DKI tersebut mengingatkan anggaran pengendalian banjir juga telah terdapat dalam APBD 2020, baik untuk kegiatan naturalisasi maupun untuk pengadaan lahan.

Mengacu pada data apbd.jakarta.go.id, Pemprov DKI menganggarkan dana sebesar Rp142 miliar untuk dan pengadaan lahan sebanyak Rp 670 miliar.

Terkait anggaran-anggaran tersebut, Justin secara khusus mempertanyakan progres naturalisasi yang telah dikerjakan Pemprov DKI.

Lebih lanjut, Fraksi PSI mendukung pansus banjir untuk menyelidiki penyebab banjir besar di Jakarta pada awal 2020.

“Kalau memang Anies sudah mengerjakan proyek naturalisasi, tolong tunjukkan sejauh mana yang sudah dikerjakan dan apa hasilnya. Pansus banjir ini penting. Pemprov dan DPRD memiliki tanggungjawab menjelaskan kepada publik apa masalah yang sebenarnya terjadi. Kita memang tidak bisa melawan kekuatan alam, tapi bisa mengantisipasi sebelum kejadian buruk menimpa,” tuturnya.