Seorang warga saat menjala ikan di samping bus transjakarta yang mogok akibat banjir di Jalan Daan Mogot, Rawa Buaya, Jakarta Barat, Kamis (2/1/2020). Sejumlah wilayah di Jakarta mengalami kebanjiran sehingga jalan utama tidak dapat diakses warga yang munggunakan kendaraan bermotor. Seperti yang terjadi di Jalan Daan Mogot banjir merendam seluruh akses jalan sehingga tidak dapat dilalui para pengguna kendaraan terutama mobil.  | AKURAS E N S O RSopian

AKURAT.CO, [url=https://akuraS E N S O Rindeks?tag=Banjir][color=#f9a01b][b]Banjir[/b][/color][/url] di [url=https://akuraS E N S O Rindeks?tag=Jakarta][color=#f9a01b][b]Jakarta[/b][/color][/url], Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi ([url=https://akuraS E N S O Rindeks?tag=Jabodetabek][color=#f9a01b][b]Jabodetabek[/b][/color][/url]) dan sekitarnya dipenghujung Desember 2019  dan awal 2020 merupakan kado pahit bagi rakyat Indonesia, khususnya yang bermukim di [url=https://akuraS E N S O Rindeks?tag=Jabodetabek][color=#f9a01b][b]Jabodetabek[/b][/color][/url]. [url=https://akuraS E N S O Rindeks?tag=Banjir][color=#f9a01b][b]Banjir[/b][/color][/url] telah meluluhlantakkan harta benda dan ratusan ribu orang terpaksa harus mengungsi, dan puluhan orang lainnya meninggal dunia. [url=https://akuraS E N S O Rindeks?tag=Banjir][color=#f9a01b][b]Banjir[/b][/color][/url] di [url=https://akuraS E N S O Rindeks?tag=Jabodetabek][color=#f9a01b][b]Jabodetabek[/b][/color][/url] merupakan siklus tahunan yang kehadirannya rada susah diantisipasi. Sebegitu jauh, penanggulangannya sejak dahulu tidak komprehensif dan berkesinambungan dan akibatnya malapetaka semacam ini terus berulang terjadi.

Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), ada 169 titik banjir di Jabodatebek dan Banten. [url=https://akuraS E N S O Rindeks?tag=Banjir][color=#f9a01b][b]Banjir[/b][/color][/url] terbanyak berada di Jawa Barat dengan 97 titik, DKI 63 titik dan Banten 9 titik. Kota Bekasi menjadi daerah paling parah terpapar banjir. Disini, banjir terdapat di 78 titik yang masuk ke dalam 12 dari 11 kecamatan. [url=https://akuraS E N S O Rindeks?tag=Banjir][color=#f9a01b][b]Banjir[/b][/color][/url] juga menimpa Bandara Internasional Halim Perdana Kusumah sehingga jadwal keberangkatan pesawat sempat terganggu. Selain menimpa di Jalan Tol Cikampek–Palimanan (Cipali) KM 136+200 pada31 Desember 2019 mulai pukul 17.00 sd 18.00 WIB sehingga menggenangi badan jalan tol sepanjang 150-200 m dengan tinggi genangan 20-30 cm.

Penyebab banjir di Jabodebatek sangat kompleks, dan berjalinberkelindan dengan berbagai faktor lainnya. Dalam kasus [url=https://akuraS E N S O Rindeks?tag=Jakarta][color=#f9a01b][b]Jakarta[/b][/color][/url], dikenal dua jenis banjir yakni: banjir lokal dan banjir kiriman. [url=https://akuraS E N S O Rindeks?tag=Banjir][color=#f9a01b][b]Banjir[/b][/color][/url] lokal atau bisa juga disebut di tingkat hilir. Salah satu penyebabnya bisa saja karena macetnya normalisasi sungai Ciliewung. Sebelumnya di 2017,  pemerintah pusat menargetkan program pengendalian banjir sungai Ciliwung sepanjang 33 km. Yang sudah direalisasi sebanyak 16 km. Sisanya sekitar 17 km belum dituntaskan karena terhambat dengan pembebasan lahan. Faktor lain karena drainase/comberan tersumbat, atau land subsidence sehingga terjadi genangan air.

Baca Juga:

[url=https://akuraS E N S O Rnews/id-938149-read-banjir-dan-pembenahan-tata-ruang-kawasan-jabodetabek][color=#ef4623][b]Banjir Dan Pembenahan Tata Ruang Kawasan Jabodetabek[/b][/color][/url]
[url=https://akuraS E N S O Rnews/id-937344-read-tahun-baru-harapan-baru][color=#ef4623][b]Tahun Baru, Harapan Baru[/b][/color][/url]
[url=https://akuraS E N S O Rnews/id-929469-read-survei-pisa-dan-potret-buram-pendidikan-kita][color=#ef4623][b]Survei PISA Dan Potret Buram Pendidikan Kita[/b][/color][/url]



Meskipun tidak bisa dipukul rata, sampah bisa saja menjadi salah satu penyebab banjir di [url=https://akuraS E N S O Rindeks?tag=Jakarta][color=#f9a01b][b]Jakarta[/b][/color][/url]. Selain itu, pemukiman warga di bantaran kali menjadi penyebab sulitnya penataan sungai. Ini artinya warga turut andil menjadi penyebab banjir. Faktor lainnya yang berkontribusi banjir, karena adanya perusahaan/industri yang membuang limbah ke sungai. Pembangunan perumahan ekslusif yang mengorbankan lahan terbuka hijau dan tidak menyediakan fasos dan fasum memadai untuk resapan air, turut andil mengundang banjir.


Penyebab di level tengah, karena di [url=https://akuraS E N S O Rindeks?tag=Jakarta][color=#f9a01b][b]Jakarta[/b][/color][/url] terdapat 13 sungai yang seluruhnya berporos di Katulampa. Saat banjir besar pada 31 Desember 2019, debit air di Katulampa mencapai tingkat ketinggian luar biasa. Akibatnya 13 sungai yang ada tidak mampu menampung derasnya air. Secara de fakto, 13 sungai tersebut berada di [url=https://akuraS E N S O Rindeks?tag=Jakarta][color=#f9a01b][b]Jakarta[/b][/color][/url] namun dari sisi otoritas pengelolaannya menjadi domain pemerintah pusat. Jika ada masalah terkait dengan 13 sungai tersebut dan mengakibatkan banjir, jelas tidak bisa hanya dipersalahkan [url=https://akuraS E N S O Rindeks?tag=Jakarta][color=#f9a01b][b]Jakarta[/b][/color][/url]. Pemerintah pusat dan daerah penyangga tidak bisa lepas tangan.

Problem Hulu

Problem banjir di tingkat hulu atau yang mengakibatkan terjadi banjir kiriman diakibatkan oleh banyak faktor. Terutama karena terjadinya kerusakan eko sistem  di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat dan sekitarnya sebagai akibat alih fungsi hutan dengan pembangunan rumah, hotel, vila, apartemen, dan sebagainya. Sehingga kawasan hutan di Jabodatabek, terutama di kawasan Puncak tinggal sekitar 5 persen. Ironisnya, hampir semua bangunan tersebut dimiliki oleh orang-orang kaya (the haves) di [url=https://akuraS E N S O Rindeks?tag=Jakarta][color=#f9a01b][b]Jakarta[/b][/color][/url]. Kenapa pembangunan perumahan mewah di kawasan resapan air tidak dikendalikan? Jawabannya banyak faktor. Diantaranya karena syahwat kemewahan, keserakahan dan tumpulnya penegakan hukum, atau perizinan pemanfaatan lahan dapat diperjualbelikan.

Faktor lain di tingkat hulu  karena pembangunan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi belum tuntas. Sejauh ini, progres pembebasan tanah diatas 90 % dan progres fisik saat ini mendekati 45%. Kedua bendungan tersebut direncanakan selesai pada akhir 2020. Sebelum kedua bendungan tersebut terwujud dan berfungsi, banjiir sudah tiba lebih dahulu. Akibatnya, Bodetabek, terlebih [url=https://akuraS E N S O Rindeks?tag=Jakarta][color=#f9a01b][b]Jakarta[/b][/color][/url] yang konjuntur tanahnya berada di daratan rendah, menerima dampak negatif paling parah.
Curah hujan yang tinggi/esktrem dan tidak sepenuhnya mampu diprediksi dengan tepat, termasuk oleh Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menjadi sebab lain banjir menjadi malapeta. Contohnya saat banjir yang lalu. Berdasarkan hasil pengukuran di Taman Mini, [url=https://akuraS E N S O Rindeks?tag=Jakarta][color=#f9a01b][b]Jakarta[/b][/color][/url] Timur dimana curah hujan tercatat 335 milimeter. Angka ini merupakan curah hujan tertinggi yang menerpa [url=https://akuraS E N S O Rindeks?tag=Jakarta][color=#f9a01b][b]Jakarta[/b][/color][/url], dengan rekor sebelumnya ada pada tahun 2007 dengan catatan 340 milimeter per hari. Dengan situasi semacam ini, banjir terutama di [url=https://akuraS E N S O Rindeks?tag=Jakarta][color=#f9a01b][b]Jakarta[/b][/color][/url] tidak dapat dihindarkan.
Problem lain berpangkal dari kurangnya koordinasi sinerjis  antara Pemerintah Daerah di Jabodatatek, baik di tingkat provinsi maupun di level kabupaten/kota. Koordinasi dan komunikasi mudah diucapkan. Namun pada level praktis atau pelaksanaan tidak mudah dilakukan. Padahal sudah ada wadah untuk mengordinasikan pembangunan antar wilayah, yakni: Kerjasama Antar Daerah (KAP). Tidak mudahnya dilakukan koordinasi antar wilayah karena masing-masing Kepala Daerah terkadang mempunyai ego sektoral/wilayah.

Bahkan untuk mendukung pembangunan di daerah penyangga, Pemprov DKI [url=https://akuraS E N S O Rindeks?tag=Jakarta][color=#f9a01b][b]Jakarta[/b][/color][/url] berbaik hati dengan menggelontorkan anggaran miliaran rupiah. Mengacu alokasi anggaran yang tertera dalam Kebijakan Umum Anggaran-Pafon Perioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untyk Rancangan APBD DKI Tahun 2020, Pemprov DKI menganggarkan tidak kurang Rp 618,9 miliar untuk delapan daerah penyangga. Mestinya anggaran sebesar itu bisa berkontribusi mencegah dan menekan eskalasi banjir kiriman dari hulu.

Selain KAP, berdasarkan Instruksi Presiden No. 13 Tahun 1976 tentang Pengembangan Wilayah Jabotabek dibentuk Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) [url=https://akuraS E N S O Rindeks?tag=Jabodetabek][color=#f9a01b][b]Jabodetabek[/b][/color][/url]. Tujuannya, untuk membina pola permukiman penduduk dan penyebaran kesempatan kerja lebih merata atas dasar kebijakan pemerintah, serta penyerasian perencanaan pengembangan wilayah Jabotabek. Saat ini (2018-2020), BKSP dipimpin Gubernur DKI [url=https://akuraS E N S O Rindeks?tag=Jakarta][color=#f9a01b][b]Jakarta[/b][/color][/url] [url=https://akuraS E N S O Rindeks?tag=Anies+Baswedan][color=#f9a01b][b]Anies Baswedan[/b][/color][/url] menggantikan Gubernur Banten Wahidin Halim. Jika BKSP berjalan efektif, penanganan problem banjir bisa lebih terpadu.

Megapolitan [url=https://akuraS E N S O Rindeks?tag=Jabodetabek][color=#f9a01b]Jabodetabek[/color][/url]

Ketika [url=https://akuraS E N S O Rindeks?tag=Jakarta][color=#f9a01b][b]Jakarta[/b][/color][/url] dipimpin oleh Sutiyoso, ia pernah menggagas ide/konsep  brilian tentang Megapolitan yang meliputi kota [url=https://akuraS E N S O Rindeks?tag=Jakarta][color=#f9a01b][b]Jakarta[/b][/color][/url], Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur ([url=https://akuraS E N S O Rindeks?tag=Jabodetabek][color=#f9a01b][b]Jabodetabek[/b][/color][/url]jur). Ide tersebut kemudian diperjuangkan melalui revisi UU No. 34 tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara RI [url=https://akuraS E N S O Rindeks?tag=Jakarta][color=#f9a01b][b]Jakarta[/b][/color][/url]. Untuk mengkoorinasikan Megapolitan [url=https://akuraS E N S O Rindeks?tag=Jabodetabek][color=#f9a01b][b]Jabodetabek[/b][/color][/url]jur, harus dibentuk dibentuk sebuah lembaga yang menjadi koordinator. Lembaga tersebut akan diketuai koordinator kawasan Megapolitan, dan kedudukannya setingkat menteri.
Ide ini dilatari oleh keprihatinan Sutiyoso yang juga mantan Wakil Komandan Jenderal Kopassus karena pembangunan dan tata ruang di sekitar wilayah DKI tidak sama. Pemerintah DKI tidak bisa mengontrol pembangunan yang dilakukan oleh daerah di sekitar DKI. Usulan ini tidak akan mengubah struktur pemerintahan di masing-masing daerah tersebut. Bupati, walikota, DPRD, dan struktur pemerintahan tetap ada. Tetapi atasannya saja yang berbeda. Bukan gubenur Banten atau Jawa Barat lagi, melainkan [url=https://akuraS E N S O Rindeks?tag=Jakarta][color=#f9a01b][b]Jakarta[/b][/color][/url].

Mantan Panglima Kodam Jaya ini mengakui, idenya ini sensitif, karena dengan idenya itu kemudian DKI seolah-olah dituding ingin mencaplok wilayah sekitarnya. Kalau revisi ini gol, Bang Yos, demikian Sutiyoso biasa disapa, menjanjikan masyarakat bisa nyaman tinggal di DKI. Sayang gagasan besar tersebut tidak gol. Akibatnya koordinasi antar wilayah di [url=https://akuraS E N S O Rindeks?tag=Jabodetabek][color=#f9a01b][b]Jabodetabek[/b][/color][/url]jur belum sepenuhnya terwujud, dan dampak negatifnya seperti yang kita rasakan sekarang saat ini.

Sebenarnya kekuatiran [url=https://akuraS E N S O Rindeks?tag=Jakarta][color=#f9a01b][b]Jakarta[/b][/color][/url] akan menganeksasi wilayah sekitar bisa dicari jalan keluarnya dengan cara presiden mengangkat pejabat setingkat menteri dengan tugas melakukan koordinasi pembangunan di kawasan ini, dan bertanggungjawab langsung kepada presiden. Sayang ide cemerlang tersebut yang ditangkap lebih pada dimensi politisnya. Bukan mencermati substansi, signifikansi dan urgensi dalam mengatasi problem pembangunan di  [url=https://akuraS E N S O Rindeks?tag=Jabodetabek][color=#f9a01b][b]Jabodetabek[/b][/color][/url]jur.
Presiden Ambil Alih
“Jika (binatang) keledai saja tidak ingin terantuk kedua kalinya pada lobang sayang sama”, apalagi mestinya manusia yang dibekali otak dan hati nurani. Terlebih lagi, para decision maker dalam pembangunan nasional dan wilayah adalah orang-orang pintar, cerdas dan orang-orang terpilih melalui proses Pemilu Presiden dan Wakil, Pilkada, atau penugasan langsung dari Presiden dan Kepala Daerah. Oleh karena itu, berhentilah saling menyalahkan, menegasikan, mengerdilkan, mempolitisasi dan sebagainya terkait dengan bencana banjir. Sebaliknya, segeralah melakukan pembenahan secara komprehensif.

Pada jangka pendek, sudah tepat apa yang dilakukan oleh para elit politik nasional dan lokal dengan langkah penyelamatan korban banjir, mengungsikan mereka ke lokasi yang aman, memberikan bantuan makanan, pakaian, pengobatan, dan sebagainya. Khusus bagi korban yang surat-surat berharganya seperti KTP, ijazah, SIM, surat tanah dan sebagainya rusak atau raib, pemerintah harus memfasilitasinya. Sementara untuk kawasan pemukiman yang masih terendam air dilakukan penyedotan dengan pompa air, pembersihan rumah atau jalan-jalan yang kotor dan rusak karena ditimpa banjir, dan sebagainya.

Pada jangka menengah dan panjang, silakan saja masing-masing kepala daerah meneruskan rencananya manakala hal tersebut dianggap terbaik dalam mengatasi banjir. Misalnya Gubernur Jawa Barat [url=https://akuraS E N S O Rindeks?tag=Ridwan+Kamil][color=#f9a01b][b]Ridwan Kamil[/b][/color][/url] akan meneruskan 12 program dengan membangun kolam retensi Cienteung, danau retensi baru-Citarum, membuat sodetan di Cisangkuy, Citepus, Cianting dan sebagainya. Gubernur DKI [url=https://akuraS E N S O Rindeks?tag=Jakarta][color=#f9a01b][b]Jakarta[/b][/color][/url] [url=https://akuraS E N S O Rindeks?tag=Anies+Baswedan][color=#f9a01b][b]Anies Baswedan[/b][/color][/url] selain menyatakan bertanggungjawab atas banjir di [url=https://akuraS E N S O Rindeks?tag=Jakarta][color=#f9a01b][b]Jakarta[/b][/color][/url], ia juga akan mengatasi dan mengelola banjir dengan konsep naturalisasi, bukan normalisasi seperti yang dilakukan oleh Jepang dan Singapura. Jangan lupa pula pemukiman penduduk di kawasan bantaran kali dan pembangunan rumah mewah di daerah resapan air harus ditertibkan.

Namun oleh karena problem banjir sudah lintas wilayah dan spektrum problemnya luas dan lintas wilayah, maka tanggungjawab itu bukan hanya dialamatkan kepada kepala daerah daerah, melainkan juga pemerintah pusat. Terkait dengan hal ini, Presiden Joko Widodo ([url=https://akuraS E N S O Rindeks?tag=Jokowi][color=#f9a01b][b]Jokowi[/b][/color][/url]) harus memimpin, mengambil alih  dan mengajak duduk bersama para Kepala Daerah berdiskusi dan mencari solusi menyeluruh dan tuntas untuk mengatasi problem banjir. Tentu timingnya tidak sekarang, melainkan paska situasi dan kondisi kawasan terpapar atau terdampak banjir, sudah kembali normal.

Dalam pertemuan yang difasilitasi Istana Negara tersebut, jika perlu mendatangkan para ahli, pengamat, doktor dan profesor yang ahli untuk mengatasi banjir. Jika dianggap pakar domestik tidak cukup kapabel, bisa saja mendatang dari luar negeri. Misalnya dari Belanda yang sudah terbukti dan teruji mampu mengatasi banjir—padahal konjungtur tanah Belanda berada di dataran rendah. Hasil rembukan tersebut harus dijadikan kebijakan dan desain besar dalam mengatasi banjir, dan sifatnya mengikat bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Langkah itu jauh lebih penting dari pada debat kusir dan saling menyalahkan satu pejabat dengan pejabat lain. Diatas itu semua, paska banjir yang cepat atau lambat akan surut, jangan kemudian dininabobokkan atau terlena dengan hiruk pikuk dinamika dan problematika yang pastinya akan banyak dan kompleks sehingga problem banjir dilupakan. Tamparan banjir kali ini mau tak mau mengingatkan kepada penguasa untuk lebih mementingkan kepentingan rakyat dan pembangunan berkelanjutan dengan cara megatasi problem banjir secara lebih komprehensif, terukur dan terjadwal dengan baik. Serta dukungan dan partisipasi luas dari berbagai elemen dan komponen masyarakat.[]