Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sejalan dengan apa yang disampaikan oleh DPR mengenai rekomendasi untuk menuntaskan kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang gagal bayar.

Erick mengatakan jika rekmondasi yang diberikan oleh DPR ke BUMN adalah hal yang positif untuk keberlanjutan kasus Jiwasraya.

Rekomendasi yang disampaikan oleh Komisi VI DPR itu berupa permintaan kepada penegak hukum dan pemerintah untuk mencekal jajaran Direksi Jiwasraya periode 2013-2019. Anggota dewan menilai manajemen lama harus bertanggung jawab terhadap permasalahan tunggakan klaim nasabah Jiwasraya.

"Karena itu kami akan berkoordinasi dengan kejaksaan, menteri keuangan. Kalau proses hukum tentu dari Kejaksaan. Kalau kami dan menteri keuangan menjaga daripada dana yang sudah ada sekarang. Ini dana publik yang cukup besar," kata Erick saat ditemui di di Shangri La Hotel Surabaya, Sabtu (21/12/2019).

Selama proses hukum berjalan, Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan akan menyiapkan upaya perbaikan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan di tubuh Jiwasraya.

"Sekarang konsisten bersama-sama melakukan restrukturisasi, dan Insyaallah dana sebagian yang ada kami jalankan. Tentu bukan Jiwasraya-nya, tapi dari kami dengan bagian restrukturisasi ini," ucapnya.

Sebagai informasi, kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) meledak lantaran jumlahnya yang cukup banyak. Tunggakan polis nasabah yang belum dibayar mencapai Rp 12,4 triliun yang jatuh tempo Oktober-Desember 2019. Bahkan, untuk kembali menyehatkan perusahaan milik negara ini, setidaknya dibutuhkan dana hingga Rp 32,89 triliun.