DPRD DKI Belajar Manajemen Banjir ke Surabaya, Ini Tips dari Risma

Surabaya - Sebanyak 24 anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP bertemu dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Para wakil rakyat itu ingin belajar tentang cara Risma menata kota, termasuk soal manajemen banjir.

Ketua Fraksi FPDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan program-program di Jakarta tidak berkonsep. Ia mencontohkan program naturalisasi sungai yang digagas Gubernur Anies Baswedan. Tak heran jika sampai saat ini program tersebut tidak berjalan maksimal.

"Banyak yang tidak paham konsep naturalisasi sungai itu. Bahkan OPD-nya saja tidak paham. Kami juga tidak paham. Makanya program ini tidak bisa berjalan baik di lapangan," ujar Gembong kepada wartawan di Balai Kota Surabaya, Jumat (20/12/2019).

Di Jakarta, kata Gembong, tidak ada sungai yang lebar. Semua sungainya sempit. "Kami ingin belajar dari Bu Risma. Beberapa waktu lalu Jakarta hujan 2 jam. Tapi sudah ada genangan cukup tinggi. Masalah-masalah seperti ini harus diselesaikan. Gubernur bisa meniru seperti di Surabaya untuk menyelesaikan masalah ini," kata Gembong.

Karena diminta untuk presentasi, Risma pun membeberkan sejumlah strategi manajemen banjir di Kota Pahlawan.

"Yang terpenting adalah kerja keras, dan itu harus didasari niat, jangan mencari-cari alasan," papar salah satu wali kota terbaik dunia itu.

Risma mengisahkan saat awal menjabat, para stafnya menjelaskan bahwa banjir di Surabaya adalah banjir kiriman.

"Aku bilang, enggak boleh lagi sebut banjir kiriman. Sudah given kalau Surabaya itu geografisnya begini. Jadi nggak boleh sebut banjir kiriman dari Gresik, Mojokerto, enggak boleh. Harus cari solusi, jangan cari alasan," kata Risma.



Wali kota perempuan pertama di Surabaya itu pun memutar otak. Hasilnya, sekarang wilayah Surabaya yang masih tergenang air hanya 697 hektare atau 2,08 persen dari luas wilayah. Untuk wilayah tengah kota sudah aman dari genangan air saat terjadi hujan.

Risma menjelaskan, 80 persen sungai di Surabaya adalah tipe sungai pengairan. Jalur sungainya berada di atas, sedangkan perumahan ada di bawahnya karena dulu merupakan sawah. Langkah pertama yang dilakukan Risma adalah mengubah model sungai pengairan menjadi sungai untuk drainase.

"Fungsinya kami ubah jadi drainase. Kami bangun 293,87 km saluran. Air yang dulu masuk ke sawah yang sekarang berupa rumah-rumah dan kampung-kampung, maka sekarang harus masuk saluran," jelas alumnus ITS Surabaya itu.

Risma memulai pembangunan drainase besar-besaran dengan box culvert.

"Kami membuat saluran baru enggak mungkin. Tapi di bawah pedestrian kita bikin saluran-saluran. Pembangunan pedestrian harus terintegrasi dengan pembangunan drainase," ujarnya.

Saluran drainase itu dibangun dengan box culvert yang bahannya kuat hingga 100 tahun. "Sudah dites ilmiah, sangat kuat. Jadi sekaligus kami bisa efisiensi karena tidak perlu lagi ganti dan bongkar lagi dalam waktu lama," ujarnya.

Selain menjalankan program konkret mengatasi banjir, Risma juga menekankan pentingnya transparansi dan efisiensi anggaran. Risma mencontohkan pembangunan rumah pompa di Surabaya yang hemat miliaran rupiah.

Detail Engineering Design (DED) rumah pompa secara umum akan memakan biaya Rp 200 miliar, tapi di Surabaya bisa ditekan hingga Rp 40 miliar.
(fat/iwd)
sumber

☆☆☆☆☆

Walikota diminta mengajari Gubernur Ibukota? Ini jelas penistaan gubernur. Apalagi yang dinista itu gubernur Indonesia. Bakal banyak yang meradang. Senggol bacok istilahnya. Jangankan pendukungnya. TGUPP aja yang katanya tim ahli bisa berubah menjadi buzzer gubernur. Apa Bu Risma tidak ingat soal pengelolaan sampah? Ada yang langsung menghina kan?

Anies itu tidak boleh dikritik, sebab dia tak pernah mau mendengar kritik. Anies hanya boleh dipuji. Apapun kesalahan konsepnya, pujianlah yang harus diberikan kepadanya. Dimatanya, kesempurnaan hanya milik dia. Kepintaran hanya milik dia. Semua bodoh.

Soal naturalisasi, hanya Anies yang boleh mengerti. Tak boleh ada siapapun juga yang boleh mengerti sebab takut nanti ada yang mencontek. Dan solusi banjir di Jakarta itu mudah, tinggal buat lobang. Syukur-syukur lobangnya tembus sampai sisi lain bumi. Kelar urusan banjir.

Soal banjir, bagi Anies itu salah Jakarta. Kenapa Jakarta lebih rendah dari permukaan laut. Coba kalau tinggi, kan Jakarta gak pernah banjir. Dan karena lebih rendah dari permukaan laut makanya secara sunatullah air masuk kedalam tanah.

Banjir Jakarta juga bukan karena Jakarta tidak siap. Itu banjir kiriman dari Bogor. Kalau Bogor gak kirim banjir ke Jakarta, Jakarta gak akan banjir. Itu kata Anies lho.

Soal sampah yang menumpuk di pintu air, itu bukan sampah warga Jakarta. Itu sampah kiriman warga luar Jakarta. Itu juga kata Anies lho.

Soal kali meluap, itu juga yang banjir cuma disisi yang dekat kali atau sungai. Sementara yang ditengah kota itu bukan banjir sungai. Itu cuma air hujan yang mengantri masuk ke selokan atau got. Yang namanya budaya kita budaya timur, maka sopan santun lebih diutamakan. Nah karena air hujannya banyak, sementara lobang masuk ke selokannya kecil, naka mengantrilah mereka dengan tertib. Jadi ingat ya. Ini bukan genangan apalagi banjir. Ini cuma karena air hujan lebih tertib dari warga Jakarta. Mereka sabar antri masuk ke selokan.

Soal sungai? Itu tanggungjawab pusat. Pemprov DKI Jakarta cuma ngurusin kiri kanannya aja. Jadi kalau sungai meluap, jangan salahin gubernur. Anies gak pernah punya salah.

Soal naturalisasi sungai? Tenang. Nanti juga beres. Biarin aja sampai 2022 gak usah diapa-apain, biar kali atau sungai kembali natural seperti jaman kompeni. Gak perlu ada pembebasan tanah, sebab pembebasan tanah artinya penggusuran. Anies anti penggusuran. Bukan soal gak ada uangnya. Uangnya ada, cuma ya dipakai dululah buat urusan pencitraan yang bisa dilihat wisatawan. Jangankan uang buat pembebasan tanah. Uang KJP yang seharusnya turun bagi ribuan anak SD yang baru masuk aja hilang gak tentu rimbanya. Data yang sudah masuk di web DKI mendadak hilang semuanya. Berapa milyar itu yang raib. Entah buat apa dananya.

Jadi saran saja buat Bu Risma. Anies itu lebih gubernur dari gubernur. Mengajari Anies itu sama saja dengan Bu Risma mengajari Anies mengerami telur. Anies sudah paham.

Masa gubernur Indonesia diajari walikota.
Ada-ada aja.
Iya gak Nies?