Assalamualaikum

Hari ini selain melantik pimpinan KPK yang baru. Presiden juga akan melantik dewan pengawas yang bertujuan membuat KPK tetap psda fitrahnya sebagai komisi pemberantasan korupsi. Uu nomer 20 tahun 2019 ini sebenarnya menjadi polemik dan pro konta di tengah masyarakat bahkan sampai di demo oleh para mahasiswa. Akan tetapi sepertinya pemerintah serta presiden tetap teguh diadakannya dewan pengawas di KPK dan presiden sendiri menjamin bawha integritas dari para dewan pengawas tidak perlu diragukan. Setelah menerka-nerka sekian lama inilah beberapa anggota dewan pengawas KPK dan profil singkatnya

Tumpak Hatorangan Panggabean



Pria kelahiran Sanggau provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 29 Juli 1943 adalah lulusan salaha satu perguruan tinggi Tanjungpura Pontianak. Sempat menjadi hakim dan pengacara Tumpak Hatorangan Panggabean akhirnya mencapai prestasi tertinggi dalam karirnya setelah menjadi pimpinan tertinggi dari Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2009 menggantikan Antasari Azhar yang terkena kasus waktu itu. Selesai menjabat di KPK selama kurang lebih satu tahun akhirnya Tumpak Hatorangan Panggabean menjadi anggota komisaris dari PT pos Indonesia.

Harjono



Salah satu pria terbaik bangsa ini kelahiran Nganjuk 31 Maret 1948. Terkenal vokal di masa hidupnya tentang hukum dan peradilan Indonesia walaupun setelah pensiun. Pria yang pernah menjabat pimpinan tertinggi di mahkamah Konstitusi pernah mengeluarkan salah satu kebijakan yang mungkin dikenang tentang UU nomer 10 tahun 2016 tentang kepala daerah. UU ini membuat Basuki Cahya Purnama atau yang biasa dikenal dengan ahok bisa cuti menjadi kepala daerah ketika memasuki masa kampanye.

Albertina Ho



Menjadi satu-satunya srikandi hukum di dewan pengawas KPK. Wanita kelahiran Maluku Tenggara 51 tahun yang lalu ini dikenal tegas dalam mengambil keputusan. Hakim ini mulai bersinar ketika menangani kasus suap dari petugas pajak Gayus Tambunan yang berhasil mengasilkan hukuman 30 tahun penjara buat si Gayus ini. Setalah itu srikandi hukum Indonesia ini terkahir bertugas menjadi hakim tinggi di pengadilan tinggi medan sejak tahun 2016 hingga pensiun.

Syamsudin Haris



Satu satunya anggota dewan pengawas yang tidak mendalami ilmu hukum ini adalah salah satu lulusan terbaik Fakultas Ilmu Politik Universitas Indonesia. Menjadi salah satu peneliti di LIPI. Syamsudin Haris banyak menjadi tim ahli untuk menyusun rancangan UU politik versi LIPI pada tahun 2000, Undang-undang tentang otonomi daerah pada tahun 2003. Dan pada 2006 ditunjuk kemendagri sebagai salah satu bagian tim ahli Ahli Pokja Revisi Undang-Undang Bidang Politik.

Artidjo Alkostar 



Yang terkahir juga salah satu idola TS. Lahir di Situbondo 71 tahun yang lalu, nama Artidjo Alkostar pasti sudah di kenal oleh semua orang di Indonesia banyak julukan kepada beliau. Hakim tangan besi, manusia langka dan yang paling terkenal adalah penghacur koruptor. Dimana pria lulusan Universitas Islam Indonesia ini selalu memperberat hukuman koruptor ketika banding ke mahkamah agung. Sehingga pada masa Artidjo Alkostar menjabat para koruptor pencuri uang rakyat ini takut banding untuk mendapatkan keringanan hukuman.

mudah mudahan dengan rekam jejak yang sedemikian rupa hal-hal yang takutkan masyakat dan para mahasiswa dengan adanya dewan pengawas akan melemahkan kpk segera terkikis. Dengan track record mereka semoga mereka dapat membantu kinerja kpk dan bukan menghambat seperti yang dipikirkan banyak orang. Dan semoga kinerja dari kpk semakin baik dan bisa bersinergi dengan para dewan pengawas sehingga menangkap banyak pencuri uang rakyat dan membuat efek takut untuk orang-orang yang ingin korupsi.