Suara.com - Acara musik Djakarta Warehouse Project atau DWP 2019 di JIexpo Kemayoran pekan lalu telah selesai dan diwarnai penolakan. Meski demikian, protes masih terjadi, terlebih lagi setelah ada klaim temuan alat kontrasepsi sekotak kondom dan minuman keras (miras) oleh FPI.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengaku akan melakukan evaluasi acara tahunan itu. Ia akan memanggil Ismaya selaku penyelenggara.

"Akan dilakukan pemanggilan untuk ditunjukan ini komitmennya," ujar Anies di kawasan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Jumat (20/12/2019).

Anies menjelaskan, dari awal penyelenggara DWP memiliki komitmen sendiri kepadanya terkait penerapan aturan. Nantinya pemanggilan bertujuan untuk meminta keterangan soal berlangsungnya acara.

"Jadi penyelenggara memiliki komitmen sebelum menyelenggarakan mereka menandatangani komitmen," katanya.

Nantinya keterangan dari pihak DWP akan dibandingkan kesesuaiannya dengan tim Pemprov DKI yang berada di lokasi. Berdasarkan evaluasi itu, Anies menyebut pihaknya baru bisa menilai apakah ada pelanggaran saat gelaran DWP 2019 atau tidak.

"Komitmennya dibandingkan dengan kenyataannya, dari situ kemudian kita melakukan penilaian," katanya lagi.

Sebelumnya, FPI mengklaim menemukan sejumlah benda yang menurut mereka "terlarang" di lokasi diselenggarakan acara Djakarta Warehouse Project atau DWP 2019.

FPI menyebutkan menemukan kondom, minuman keras dan benda lainnya.

Sekretaris Umum FPI Munarman mengatakan, anak buahnya mengamankan benda-benda tersebut.

Adapun yang diamankan FPI terdiri dari miras dengan bukti pembayarannya yang tercatat transaksinya dilakukan di area DWP 2019.

"Ada struk pembelian (miras) di dalam area," kata Munarman saat dihubungi Suara.com, Kamis (19/12/2019).

https://www.suara.com/news/2019/12/2...gubernur-anies