tirto.id - 16 Desember 1773, tepat hari ini 246 tahun silam, puluhan orang yang berpakaian ala suku Indian menyerang kapal-kapal milik Inggris di Pelabuhan Boston, Amerika Serikat.  

Pelaku banyak yang tergabung dalam organisasi rahasia Sons of Liberty. Mereka membuang ratusan peti kayu dari atas kapal sebagai bentuk protes terhadap monopoli serta penetapan pajak tinggi.

Peristiwa yang dikenang sebagai Boston Tea Party itu berujung dengan kemerdekaan Amerika Serikat pada tiga tahun setelahnya. Akar persoalannya bisa dilacak pada obsesi warga Inggris terhadap komoditas dalam peti yang ramai-ramai dibuang ke laut itu: daun Camellia sinensis, alias teh.

Markman Ellis dan kawan-kawan dalam bukunya Empire of Tea: The Asian Leaf that Conquered the World (2015) mencatat bahwa orang Eropa mula-mula mencicipi teh pada abad ke-17.

Di Britania Raya, popularitasnya meledak mulai abad ke-18. Sejak saat itu pula Inggris menjadi salah satu negara peminum teh terbesar di dunia. Rata-ratanya mencapai 1,9 kg per kapita.

Markman menegaskan, teh tidak akan populer di Inggris jika tidak terjadi peningkatan pasokan yang membuatnya lebih mudah diakses.

Inggris mengandalkan produksinya dari wilayah koloni seperti Cina dan India. Kegiatan mengimpor teh dilakukan oleh korporasi bernama British East India Company. Pada awal hingga pertengahan 1700-an, aktivitas impor mereka tercatat mengalami peningkatan hingga empat kali lipat.

Pada satu titik, Parlemen Inggris bahkan sampai melarang impor tekstil siap pakai dari Asia agar bisa fokus mengimpor teh. Kebijakan ini lambat laun mengganti popularitas mengonsumsi kopi yang harganya kian mahal, sementara harga teh makin terjangkau terutama pada era 1750-an.

Konsumsi teh berkembang di kalangan kelas menengah Inggris setelah penemuan gula. Tak lama setelahnya, meminum teh menjadi semacam kegiatan khusus yang terasa elite, bahkan patriotik.

Problem muncul saat konsumsi teh mulai meningkat di wilayah koloni, yakni ditandai dengan kemunculan korporasi-korporasi pesaing East India Company. Beberapa korporasi asal Belanda dikenal menjual teh selundupan ke Eropa maupun Amerika dengan harga jauh lebih murah. Pengepul maupun pedagang lebih menyukai transaksi dengan mereka, dan otomatis mengganggu dominasi Inggris.

Untuk menjaga praktik monopolinya, pada tahun 1721 Parlemen Inggris mengesahkan undang-undang yang mengatur jual beli teh di wilayah koloni hanya boleh dilakukan melalui barang impor dari Britania Raya.

Namun, aturan ini tidak menuai hasil yang diharapkan karena penjualan teh selundupan dari Belanda tetap berjaya di pasaran. Ditambah kondisi keuangan kerajaan Inggris yang mulai bobrok. Parlemen Inggris kemudian membuat dan menjalankan Undang-undang Townshend sebagai solusi. 

Benjamin Woods Labaree dalam buku klasiknya yang berjudul The Boston Tea Party (1979) menjelaskan, Undang-undang Townshend adalah aturan penetapan pajak pertama yang Inggris tetapkan di wilayah koloni dengan tujuan untuk menambah kas kerajaan.

Undang-undang ini ditentang kelompok patriot Amerika seperti Whigs. Mereka berargumen bahwa Undang-undang tersebut adalah pelanggaran konstitusi Inggris yang menyatakan pajak hanya bisa dikenakan jika koloni memiliki perwakilan di parlemen—yang hingga saat itu belum terwujud.

Kelak argumen ini dikokohkan melalui slogan “no taxation without representation” (menolak pajak tanpa perwakilan), dan menjadi basis filososi para patriot yang menghendaki kemerdekaan ke-13 koloni Amerika.

Saat protes anti-Undang-undang tersebut kian meluas, Parlemen Inggris mencabutnya pada tahun 1770. Namun, mereka tetap mempertahankan sub-pasal mengenai cukai teh. Parlemen beralasan bahwa kerajaan Inggris memang punya hak untuk menetapkan pajak kepada rakyat Amerika.

Cukai ditarik saat peti-peti teh mendarat di Pelabuhan Boston yang menjadi pusat importir teh kolonial terbesar di dunia. Sementara penyelundupan teh ilegal tetap terjadi di Pelabuhan New York dan Philadelphia.

Aturan cukai teh hanya bertahan hingga tahun 1772. Oleh karena itu Parlemen Inggris segera mengesahkan Undang-undang Teh untuk melanggengkan penetapan cukai teh.

Rakyat Amerika yang makin muak karena tingkat kerugian semakin besar kemudian memulai aksi-aksi protes yang lebih luas. Whigs, yang kadang menyebut diri sebagai Sons of Liberty, menjadi kelompok pelopor. Mereka menggalang kampanye di pelabuhan-pelabuhan untuk sosialisasi sekaligus merekrut para korban kebijakan pemerintah Inggris.

Di koloni-koloni lain, massa aksi mampu memaksa kapal pengangkut teh untuk kembali ke Britania Raya. Misi yang sama tidak bisa terwujud di Massachussetts karena gubernurnya bersikeras menjalankan aturan Undang-undang Teh.

John K. Alexander dalam buku Samuel Adams: America's Revolutionary Politician (2002) menerangkan situasi itu mendorong pentolan Sons of Liberty, Samuel Adams, untuk menggagas semacam petisi bagi gubernur agar menjalankan tuntutan warga koloni.

Petisi lambat laun berubah menjadi ultimatum. Saat sang gubernur tidak mau merealisasikan tuntutan hingga 15 Desember 1773, keesokan harinya Adams dan kawan-kawan menginisiasi Boston Tea Party.

Aksi dijalankan menjelang malam hari. Massa yang tergabung dalam Sons of Liberty memakai kostum suku Indian, lebih tepatnya orang Mohawk, agar tidak dikenali karena aksi bersifat ilegal.

Kostum Indian juga diniatkan sebagai simbol perlawanan karena Sons of Liberty mengasosiasikan diri sebagai patirot asli Amerika—yang juga ironis sebab yang suku Indian lawan adalah pendatang kulit putih Eropa.

Total ada 342 peti berisi teh yang dibuang ke laut dari tiga kapal: Dartmouth, Eleanor, dan Beaver. Peristiwa berlangsung selama tiga jam. Terdapat kesimpangsiuran jumlah pelaku. Sejarawan memberikan perkiraan yang tidak spesifik: antara 30 hingga 130 orang.

Keesokan harinya, Samuel Adams muncul ke publik untuk membela aksi tersebut. Ia berargumen bahwa aksi tersebut bukan jenis gerombolan tanpa hukum (lawless mob), melainkan bentuk protes yang didasarkan pada prinsip yang jelas, serta jalan satu-satunya untuk mempertahankan hak konstitusional rakyat Amerika.

Parlemen Inggris meresponsnya dengan menerbitkan Undang-undang Tindakan yang Tak Bisa Dimaklumi (Intolerable Act). Undang-undang ini ditujukan untuk menghukum koloni Massachussetts. Tapi terbitnya Undang-undang tersebut justru makin mengobarkan semangat perlawanan dari para aktivis di 13 koloni.

Sejarawan bersepakat dalam menetapkan Boston Tea Party sebagai batu loncatan dalam upaya memperjuangkan kemerdekaan Amerika Serikat, hingga benar-benar terwujud melalui deklarasi tanggal 4 Juli 1776.

Uniknya, banyak orang Amerika yang menghentikan konsumsi teh pasca peristiwa Boston Tea Party. Minum teh dianggap sebagai perilaku yang tidak patriotik. Keputusan ini berdampak pada makin lesunya perdagangan teh di berbagai pelabuhan di pesisir pantai timur Amerika.

Presiden AS ke-2, John Adams, mendukung gerakan tersebut. Melalui surat kepada istrinya, Abigail, ia menyatakan akan mengganti minuman panasnya dengan kopi. Dan bisa ditebak: penjualan kopi di AS pun meningkat pada awal berdirinya negara tersebut.