Puluhan pegawai honorer Jakarta Barat dipaksa masuk ke dalam got demi menjalani tes perpanjangan kontrak kerja. | Screenshot


AKURAT.CO, Politisi Gerindra DPRD DKI Jakarta Syarifudin tak terima dengan tindakan yang diambil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menonaktifkan Lurah Jelambar Jakarta Barat Agung Triatmojo dari jabatannya setelah puluhan pegawai honorer yang masuk ke dalam got berisi air keruh menjadi perbincangan.

Syarifudin mengatakan pihaknya di komisi A DPRD DKI Jakarta telah menyelidiki kasus tersebut. Puluhan pegawai honorer yang masuk ke dalam got itu tak dipaksa oleh siapapun.

Lagi pula, mereka melakukan hal itu setelah dinyatakan diterima kembali bekerja sebagai pegawai kontrak di kelurahan Jalambar.

“Itu pihak inspektorat atau gubernur tidak bisa menyimpulkan menonjobkan lurah atau pejabat yang melakukan seleksi,” kata Syarifudin saat dikonfirmasi Minggu (15/12/2019).

Menurut Syarifudin , Gubernur Anies Baswedan beserta jajarannya sudah semena - mena mengambil keputusan terkait kasus ini tanpa menelisik akar permasalahan yang sebenaranya.

“Jadi Pemda, Gubernur juga jangan semena - mena langsung menonjobkan lurah terus panitia seleksi,” ujarnya.
Dia mengatakan, apabila Pemprov DKI Jakarta menonaktifkan lurah serta panitia seleksi yang terdiri dari pegawai kelurahan ini maka kinerja pemerintah di kelurahan Jalambar bakal terganggu yang berimbas pada pelayan publik di sana.

“Nanti kalau semua panitia seleksi, lurah, sekelnya dinonjobkan siapa yang kerja gitu loh. Sementara lurah ini kerjanya lumayan bagus,” ujarnya.

Menurutnya, Lurah Agung Triatmojo tak bersalah atas kasus ini, sebab puluhan pegawai yang masuk ke dalam got itu tidak mendapat intimidasi dan tekanan dari siapapun.

Mereka melakukan hal itu untuk merayakan keberhasilan mereka yang kembali diterima bekerja di kelurahan tersebut sebagai pegawai honorer. Peristiwa itu lanjutnya bukan masuk dalam rangkaian test perpanjangan kontrak.

“Iya enggak ada kesalahan dari lurah, itu bagian ungkapan kegembiraan aja, itu gotnya walaupun airnya item enggak ada sampah,” tuturnya.

Syarifudin kemudian meminta Pemprov DKI melihat secara jernih kasus ini dan tak mengambil keputusan secara sepihak dan hanya merugikan pegawai lain.

“Saya rasa inspektorat harus melihat jernih jangan langsung memvonis hal yang memang harus diteliti terlebih dahulu,” pintahnya.[]


[url]https://m.akuraS E N S O Rid-907254-read-politisi-gerindra-geram-anies-nonaktifkan-lurah-jelambar-gegara-honorer-nyebur-ke-got[/url]