Suara.com - Massa yang tergabung dalam Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo) melakukan aksi di depan kantor Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Dalam aksinya mereka meminta Anies untuk membatalkan acara Djakarta Warehouse Project (DWP).

Koordinator Lapangan Gerpindo Haris menganggap DWP merupakan acara yang menganut budaya asing dan merusak akar budaya Indonesia. Bahkan acara tahunan ini disebutnya hanya memaksiatkan generasi muda.

"Ada upaya-upaya pemaksiatan generasi muda. Saya berharap ini segera dihilangkan," ujar Haris dalam orasinya di lokasi, Rabu (11/12/2019).

Haris menganggap acara DWP ini tidak sesuai dengan budaya di Indonesia. Karena itu ia meminta agar Anies mencabut izin DWP.

"Kami minta Pak Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies Baswedan untuk segera mencabut izin DWP. Karena DWP sarat dengan kemaksiatan. Ini tidak sesuai dengan yang kami harapkan, sebagaimana budaya ketimuran," jelasnya.

Selain itu mereka menilai DWP tidak menghasilkan keuntungan seperti pajak untuk Jakarta. Ia meminta agar Anies mempertimbangkan permintaannya dan tidak menjadi pemimpin yang zalim.

“Jadilah pemimpin yang bijak, jangan jadi seorang pemimpin yang zalim, karena itu bukan budaya kami. Zalim dengan mengizinkan acara DWP itu,” pungkasnya.

DWP sendiri merupakan acara yang menampilkan artis-artis seperti Disk Jockey (DJ) dan yang beraliran electronic dance music (EDM) dari berbagai negara. Acara ini mulai digelar di Indonesia sejak tahun 2008 silam.

Tahun ini, DWP akan digelar pada tanggal 13-15 Desember di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Harga tiket masuknya berkisar Rp 650.000 sampai Rp 3.000.000 untuk kelas VIP Gold.

https://www.suara.com/news/2019/12/1...pemimpin-zalim