CARI
KATEGORI
KATEGORI
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
[KAMU HARUS TAU] Mulai 2020, Jualan Online Wajib Punya Izin Usaha
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5de8607e82d495787c7268a0/kamu-harus-tau-mulai-2020-jualan-online-wajib-punya-izin-usaha

[KAMU HARUS TAU] Mulai 2020, Jualan Online Wajib Punya Izin Usaha

[KAMU HARUS TAU] Mulai 2020, Jualan Online Wajib Punya Izin Usaha

Buat para pelaku usaha yang berjualan di toko online atau e-commerce saat ini diwajibkan untuk membuat izin usaha. Aturan tersebut sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Aturan ini sudah diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), aturan ini berlaku untuk pelaku usaha (merchant), konsumen, maupun produk.

"Pelaku usaha wajib memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha PMSE," tulis Pasal 15 ayat 1 beleid tersebut seperti yang dikutip dari PP tersebut, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Lantas kapan kewajiban itu harus diikuti oleh pelaku usaha? Dan bagaimana cara membuat izinnya? buka halaman berikutnya.


1. Bikin Izin Lewat OSS

Dengan adanya aturan ini, pelaku usaha atau online shop yang selama ini berjualan di Bukalapak, Tokopedia, dan lainnya wajib memiliki izin usaha. Pembuatan izin juga bisa diakses melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission (OSS).

Menurut PP ini, PMSE dapat dilakukan oleh pelaku usaha, konsumen, pribadi, dan instansi penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya disebut para pihak.

Selain itu, aturan ini juga mengatur pelaku usaha luar negeri yang secara aktif melakukan penawaran dan/atau melakukan PMSE kepada konsumen yang berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia harus membuat kantor fisik sebagai perwakilannya memenuhi kewajiban perpajakan.

"Terhadap kegiatan usaha PMSE berlaku ketentuan dan mekanisme perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 8 PP ini.

2. Siapa Saja Yang Wajib?


Menurut pasal 15 ayat 1 itu tertulis yang wajib memiliki izin usaha adalah pelaku usaha. Lalu di ayat 2 penyelenggara Sarana Perantara dikecualikan dari kewajiban memiliki izin usaha jika bukan merupakan pihak yang mendapatkan manfaat (beneficialy) secara langsung dari transaksi atau tidak terlibat langsung dalam hubungan kontraktual para pihak yang melakukan PMSE.

Sementara dalam penjelasan dalam pasal 1, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang dapat berupa Pelaku Usaha Dalam Negeri dan Pelaku Usaha Luar Negeri dan melakukan kegiatan usaha di bidang PMSE.

Dalam pasal itu juga juga membedakan pengertian dari pribadi yakni orang perseorangan yang menjual Barang dan/atau Jasa secara temporal dan tidak bertujuan komersial.

Sementara dalam pasal 4 ayat 1 tertulis PMSE dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha, Konsumen, Pribadi, dan instansi penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lalu dalam ayat 2 tertulis bahwa PMSE merupakan hubungan hukum privat yang dapat dilakukan antara:
a. Pelaku Usaha dengan Pelaku Usaha;
b. Pelaku Usaha dengan Konsumen;
c. Pribadi dengan Pribadi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. instansi penyelenggara negara dengan Pelaku Usaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Berlaku Awal 2020


Selain PP yang sudah terbit tersebut, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan juga akan menerbitkan aturan turunan yaitu Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag). Dua aturan tersebut akan disosialisasikan Kemendag pada pengusaha online pada 9 Desember mendatang.

"Kita sampaikan poin-poin PP-nya. Kan sudah terbit, tinggal Permendagnya, turunannya. Nanti ya, yang teken kan Pak Menteri," tutur Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Suhanto, usai menghadiri Penghargaan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan 2019 di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Targetnya, Permendag tersebut akan diteken dan mulai berlaku pada awal tahun 2020.

"Segera, awal tahun depan. Tapi sosialisasinya tanggal 9," ungkap Suhanto.

Menurutnya, dengan dua regulasi tersebut maka pengusaha online dan offline punya hak dan kewajiban yang sama. Pada intinya, pemerintah memang ingin menciptakan iklim usaha yang adil antara pengusaha online dan offline.



4. Alasan Pemerintah


Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengungkapkan banyak kepentingan pemerintah dalam aturan yang mewajibkan pelaku usaha online memiliki izin. Salah satunya adalah agar pemerintah memastikan produk yang dijual berkualitas tinggi dan memenuhi standar yang ditentukan.



"Kepentingannya banyak, kita tidak mau orang jualan yang tidak jelas. Kalau orang jualan yang tidak punya izin kan bisa kita merasa dirugikan karena bisa saja orang asing yang menjalankan," kata Agus di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/12/2019).



Kewajiban memiliki izin usaha juga berlaku untuk warga negara asing (WNA) yang memanfaatkan toko online alias e-commerce di Indonesia.



Adapun tujuan pemerintah meneken regulasi yang mengatur para pelapak online ini tak lain juga untuk mengejar pajak. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto usai menghadiri acara Penghargaan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan 2019.



"PP itu untuk memberikan keseimbangan online dan offline. Macam macam, online dan offline ini. Salah satunya pajak dan beberapa seperti itu," kata Agus di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (4/12/2019).


Agus mengatakan, salah satu tujuan pemerintah meneken aturan tersebut memang untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak dari para pengusaha online. Pihaknya pun akan terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain demi melancarkan penerapan aturan tersebut.


sumber : Detikfinance
INI

profile-picture
profile-picture
profile-picture
ulermaboq dan 15 lainnya memberi reputasi
Halaman 1 dari 7
Quote:


Kenapa nggak langsung aja ngambil pajak di barang yang dijual di e-commerce.

Lebih simpel seperti itu.

emoticon-cystg
profile-picture
ekaputra19 memberi reputasi
Lihat 7 balasan
Jual sempak bekas perlu izin gak
profile-picture
jenggofals memberi reputasi
Tujuannya baik.
Balasan post Oegank
Betul, ini lebih simple dan tidak menyusahkan pengusaha kecil.
profile-picture
ekaputra19 memberi reputasi
Uangnya ada................ dari Pajak Rakyat
Trus klo yg reseller kek apa??
Pertanggung jawaban penggunaan anggaran aja masih berantakan, kok pajak di kejar terus

Enggaklah, ga akan ada kerjasama dari rakyat sebelum ada pertanggungjawaban anggaran

emoticon-Belgia
profile-picture
profile-picture
profile-picture
jicho22 dan 8 lainnya memberi reputasi
Terlalu maksa sih, benernya dari sisi barang yg dijual ada pajaknya
Malah jadi sarang pungli yg model beginian
emoticon-Traveller
setuju setuju aja sih
biar mengurangi penipuan dan juga ada sumbangsih buat negara berupa pajak emoticon-Cool
mungutin pajak aja kenceng, giliran infrastruktur umum bobrok, ente waras?
profile-picture
profile-picture
profile-picture
Piiyung dan 4 lainnya memberi reputasi
Balasan post Oegank
mungkin maksudnya begitu.
saya selaku pelaku toko online, malah sudah dari dulu punya badan usaha UD.

karena salah satu syarat untuk dapat PIRT.

ini malah bagus soalnya biar kita bisa tahu toko online mana yang terpercaya.
profile-picture
profile-picture
Jerry Maguire dan sadako88 memberi reputasi
Lihat 2 balasan
Balasan post :+:+:+:+:
Makasih Udan mampir Agan

mungkin agan bisa membantu saya menanggapi komentar yang positif di thread ini.
doa saya yang terbaik buat usaha agan.
Quote:


karena tujuannya bukan cuma pajak, tapi memastikan barangnya ORI dan SNI. singkat kata, membasmi penyelundupan gitu deh, krn yg jual barang selundupan otomatis gak pnya ijin atau gak bisa ngurus ijin usaha.

Quote:


perlu, tapi tenang aja, gak bakal dipajakin, barang bekas udahjelas ketauan di bawah PTKP pendapatannya, jadi gak usah bayar pajak, kecuali barang bekas nya mainan nya udah kontainer, lain cerita

Quote:


gak kena aturan pajak. nanti waktu pelaporan SPT Tahunan tulis aja sesuai PP 80/2019 PMSE pasal 15 ayat 2, bilang aja ente itu calo. dijamin bebas pajak.
profile-picture
profile-picture
profile-picture
Raaiiinnn dan 3 lainnya memberi reputasi
Diubah oleh ronin1969
Lihat 3 balasan
nah ane setuju nih biar adil yg jualan online maupun offline dan juga biar tau mana toko yg memang dapat dipercaya
Pribadi dengan Pribadi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

kalau aku jual barang bekas gimana ? berarti perlu juga??
Yg kena pajak penyelenggara ecommercenya atau smp k penjualnya jg?
Klo smp k penjualnya jg mesti ada izin Oss sprti yg d jelaskan, bakal menumbangkan byk penjual kecil ataupun reseller. Yg kbnyakan psti tdk memenuhi persyaratan utk ngurus ini itunya emoticon-Malu (S)
Yg bakal bertahan hanya penjual besar atau kelas distributor.
Rakyat makin susah deeh emoticon-Hammer2


Quote:
profile-picture
profile-picture
profile-picture
farizwoi dan 2 lainnya memberi reputasi
Diubah oleh adhityayodha
asal ijin usahanya bebas pungli aja, setuju2 aja si.

menghindari scammer 😌😌
pas lah, enak-enak jualan gak pakai izin
profile-picture
balnus2019 memberi reputasi

ada baiknya juga. sehingga mengurangi tindakan penipuan melalui transaksi online.

emoticon-Cool
profile-picture
balnus2019 memberi reputasi
Halaman 1 dari 7


GDP Network
© 2020 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di