Jakarta, CNBC Indonesia - Perjanjian perdamaian perang dagang AS-China sepertinya sedang berada di ujung tanduk. Pasalnya Presiden AS Donald Trump baru saja menandatangani Undang-Undang (UU) perlindungan hak asasi manusia di Hong Kong, Rabu (27/11/19).

"Saya meneken UU ini untuk menghormati Presiden Xi (Jinping), China, dan rakyat Hong Kong. UU ini disahkan dengan harapan Pemimpin dan Perwakilan China di Hong Kong akan dapat menyelesaikan perbedaan mereka secara damai, dan mengarah pada perdamaian jangka panjang, juga kemakmuran bagi semua," kata Trump dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir dari Reuters, Kamis (28/11/2019).

Dalam UU ini, AS bisa memberikan sanksi bagi pejabat China yang dinilai melakukan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah eks koloni Inggris tersebut. Selain itu, Kongres juga meloloskan UU kedua yang isinya mencakup larangan ekspor senjata pengendalian massa.


Menurut sumber Reuters, keputusan Trump dipengaruhi mayoritas Senat dan DPR yang mendukung undang-undang tersebut. Serta kemenangan pemilihan umum kandidat pro-demokrasi di Hong Kong awal minggu ini.

Hal ini membuat China segera bereaksi. Kementerian Luar Negeri menegaskan penolakan terhadap UU yang baru diteken Trump.

Beijing menilai upaya AS ini akan gagal. China mengecam undang-undang itu sebagai intervensi urusan dalam negeri dan pelanggaran hukum internasional.

"Pemerintah China akan membalas jika AS terus melakukan hal semacam ini. AS adalah pihak yang harus bertanggung jawab," tegas pernyataan tertulis Kementerian Luar Negeri China seperti diberitakan media yang sama.

Hong Kong diguncang tsunami demo sejak Juni 2019. Demo berawal dari munculnya RUU Ekstradisi, yang memungkinkan kriminal asal Hong Kong dihukum dengan aturan China daratan.

Meski RUU ini resmi dicabut, demo berlanjut dan berujung pada upaya kdemokratisasi Hong Kong. Aktivis setempat pun mencoba melobi beberapa negara termasuk AS untuk meminta bantuan.

Beberapa bulan lalu, pemimpin massa pro demokrasi Hong Kong Joshua Wong bertemu dengan senat AS untuk membicarakan bentuk bantuan parlemen ke kawasan itu. Gayung bersambut, Parlemen AS setuju adanya UU yang mengatur Hong Kong.

Langkah Trump yang mengesahkan UU penegakan hak asasi manusia di Hong Kong pasti bakal menimbulkan amarah China. Kalau mood China sudah jelek, maka proses negosiasi damai dagang bakal terpengaruh.

Bisa saja AS-China gagal menyepakati perjanjian damai dagang Fase I. Padahal kemarin, kedua negara sesumbar perjanjian sudah dekat.

sumur

https://www.cnbcindonesia.com/news/2...an-resmi-china






TRUMP MAGA 2020