KATEGORI
KATEGORI
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Aturan Larang LGBT Daftar CPNS Kejaksaan Agung Langgar UU, Harus Dibatalkan
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5ddb90a210d2953604047008/aturan-larang-lgbt-daftar-cpns-kejaksaan-agung-langgar-uu-harus-dibatalkan

Aturan Larang LGBT Daftar CPNS Kejaksaan Agung Langgar UU, Harus Dibatalkan

Aturan Larang LGBT Daftar CPNS Kejaksaan Agung Langgar UU, Harus DibatalkanAturan Larang LGBT Daftar CPNS Kejaksaan Agung Langgar UU, Harus Dibatalkan
Kantor Kejaksaan Agung RI. | AKURAT.CO/Dedi Ermansyah.

AKURAT.CO, Komnas Hak Asasi Manusia mencermati persyaratan penerimaan calon pegawai negeri sipil  di lingkungan Kejaksaan Agung RI yang diskriminatif terhadap kelompok orientasi seksual dan identitas gender tertentu untuk menikmati hak atas pekerjaan.
Lembaga negara independen ini pun sudah melayangkan surat kepada jaksa agung untuk meminta klarifikasi sekaligus melakukan pembatalan persyaratan tersebut.
Setelah mencermati dengan seksama pengumuman penerimaan CPNS Kejaksaan Agung RI Nomor PENG-01/C/Cp.2/11/2019 tentang Pelaksanaan Seleksi Pengadaan CPNS Kejaksaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019, Komnas HAM menilai persyaratan khusus pada lima jabatan dengan seluruh formasinya, bertentangan dengan prinsip dan nilai hak asasi manusia yang terkandung dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Baca Juga:

Wagub Emil: Kami Berharap ASN Menjadi Garda Depan Menjaga Nilai Kebhinekaan
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Jabatan Presiden Tiga Periode Melanggar UUD Pasal 7
PPP Dukung Kejagung Larang LGBT Ikut Seleksi CPNS



Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan secara spesifik, Komnas HAM mendapati 12 kali kalimat “tidak cacat mental termasuk kelainan orientasi seks dan kelainan perilaku (transgender)” yang disebutkan pada pengumuman tersebut.
Komnas HAM menilai pengecualian pada kelompok tertentu sama sekali tidak berkaitan dengan nilai dan bentuk pekerjaan pada jabatan-jabatan tersebut. Artinya, semua orang dapat melakukan pekerjaan pada jabatan tersebut tanpa melihat orientasi seksual dan identitas gendernya.
Dengan begitu, persyaratan tersebut terbukti bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28I (2) yang menyebutkan “setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

Persyaratan tersebut, kata Beka Ulung, juga mencederai UUD 1945 Pasal 27 Ayat (2) yang menyatakan, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

"Perlu digarisbawahi bahwa setiap warga negara pada ayat tersebut menunjukkan tidak ada pengecualian warga negara untuk menikmati hak ini," kata Beka Ulung.

Selain itu, persyaratan diskriminatif tersebut bertentangan dengan kewajiban lembaga negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia semua warga negara termasuk kelompok berbasis orientasi seksual dan identitas gender.

Hal tersebut sejalan dengan Pasal 2 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.”

Instrumen HAM lainnya yang menjamin pemenuhan hak atas pekerjaan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Ratifikasi kovenan ini mempertegas tanggungjawab negara sebagai pengemban kewajiban (duty bearer) untuk dapat memenuhi kebutuhan minimal hak-hak ekosob. Tanggung jawab negara untuk memenuhi dan melindungi hak atas pekerjaan meliputi beberapa aspek sesuai dengan Komentar Umum Nomor 8, yaitu: aspek ketersediaan, aspek aksesibilitas, dan aspek akseptabilitas.

Terlebih, kata Beka Ulung, sebagai anggota ILO sejak tahun 1950, Indonesia telah meratifikasi berbagai Konvensi ILO seperti Konvensi Nomor 88/1948 tentang Lembaga Pelayanan Penempatan Kerja dan meratifikasi Konvensi Nomor 111/1958 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan. Oleh karena itu, Indonesia harus patuh pada Konvensi-Konvensi ILO untuk memajukan kesempatan bagi siapapun untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif dalam kondisi yang merdeka, setara, aman, dan bermartabat.

Alasan lain yang tidak kalah penting, Lembaga Kesehatan Dunia pada tahun 1992 telah menghapus kelompok minoritas orientasi seksual dan identitas gender dari daftar penyakit kejiwaan.

Pernyataan WHO ini diamini oleh Kementerian Kesehatan melalui PPDGJ (Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa) III tahun 1993 yang juga menyatakan bahwa kelompok minoritas orientasi seksual dan identitas gender bukan merupakan penyakit jiwa maupun cacat mental.

Ditambah lagi, pada 17 Oktober 2019, Indonesia terpilih menjadi Anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2020-2022 sehingga mekanisme kerja yang dibangun oleh setiap lembaga negara termasuk Kejaksaan Agung RI wajib berbasis pada prinsip dan nilai-nilai hak asasi manusia.

"Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, Komnas HAM meminta klarifikasi dan pembatalan persyaratan tersebut dalam proses penerimaan CPNS di lingkungan Kejaksaan Agung RI," kata Beka Ulung. []



profile-picture
profile-picture
profile-picture
yufsuf dan 2 lainnya memberi reputasi
Halaman 1 dari 2
Gw dukung kejagung mempertahankan UU nya emoticon-Leh Uga
profile-picture
profile-picture
profile-picture
gambit410 dan 2 lainnya memberi reputasi
sejak kapan orientasi seksual mempengaruhi performa pekerjaan?
profile-picture
profile-picture
Siinaga dan simsol... memberi reputasi
Lihat 2 balasan
kedepannya bakal lebih banyak lagi situasi janggal cem gini.... kadrun musti siap siap nih dengan fatwa fatwa nyaemoticon-Big Grin
profile-picture
simsol... memberi reputasi
yang mau menggugat mending pikir pikir dulu deh
profile-picture
simsol... memberi reputasi
Tul, mengingat para ustad sudah telanjur mendidik santri nya dengan ilmu sodomi mania yg kelak menjadi bekal hidup mereka untuk menjinakkan keras nya di dunia.

jadik, larangan LGBT kudu dihapusken emoticon-Marah paham pean ?
mereka sudah telanjur jadik homok emoticon-Leh Uga
profile-picture
profile-picture
profile-picture
westciss dan 3 lainnya memberi reputasi
Macam hartoyok emoticon-Kagets
profile-picture
profile-picture
westciss dan simsol... memberi reputasi
yang menolak bisa dia sendiri LGBT atau punya sodara,kerabat atau yang deket sama dia punya kelainan
profile-picture
profile-picture
profile-picture
gambit410 dan 3 lainnya memberi reputasi
kalo dibatalin berarti Komnas ham wajiib diisi emoticon-Betty

kejaksaan nanti wajib diisi emoticon-Betty
profile-picture
profile-picture
profile-picture
.co.cc17baik dan 3 lainnya memberi reputasi
Lihat 1 balasan
apa hubungannya kerjaan sama orientasi seksual?

kalau untuk kerja di rumah bordil khusus straight sih masuk akal
profile-picture
simsol... memberi reputasi
waduh kalo dsini byk ASN yg LGBT
profile-picture
profile-picture
ezolla dan simsol... memberi reputasi
Balasan post rajin.meremas
Quote:


dibatalin pun emang udah banyak kok diisi lgbt, kan pada banyak yg nyaru tuh semuaemoticon-Big Grin
profile-picture
galuhsuda memberi reputasi
Eeew....eeew
Dulu yang homok homok ini dianggap jijik sama masyarakat. Bodo amat sama HAM

Sekarang malah pada simpati
Banyak simpatisan homok disini.
Mungkin yang kegebrek di pesta sex homok dulu berkeliaran disini
profile-picture
profile-picture
profile-picture
westciss dan 2 lainnya memberi reputasi
Quote:


Oh yeeeaaahhhh?

Udah ngaji belom?
Lihat 2 balasan
Balasan post gaygene
Quote:


Lu contoh nastak yang teriak sana sini "indonesia banyak pada mabok agama"

Orang bahas kebijakan LGBT
Lu bahas ngaji, mabok agama lu tong

Dari username lu, udah ketauan lu simpatisan homok

Aturan Larang LGBT Daftar CPNS Kejaksaan Agung Langgar UU, Harus Dibatalkan
profile-picture
tetsunosheehan memberi reputasi
Diubah oleh Cikklancang
Quote:


Quote:




pertanyaanya sama ..
" Sejak kafan agama mempengaruhi performa pekerjaan , apa hubungannya kerjaan sama agama "

Wajib baca tulis alkoran bagi pns ... Lancar baca tulis alkoran untuk naik jabatan

emoticon-Jempol
profile-picture
profile-picture
galuhsuda dan tukangbeling7 memberi reputasi
Lihat 1 balasan
Balasan post ahmad.c
Quote:


betul, ga penting.

Balasan post zeledi
Quote:


Ya emang gak ada hubungannya. Gay kek, waria kek, asal kerjanya becus ya gak masalah. Yang penting gak radikal.
Balasan post levyrtrow
Quote:


bener bro, biasanya yg radikal, dzuhurnya setelah jam makan siang sampe jam 2, asharnya 1 jam lebih emoticon-Blue Guy Bata (L)
profile-picture
profile-picture
ahmad.c dan galuhsuda memberi reputasi
Gw dukung kejagunh

Kalo mahok kan bahayanya kalo maen perasaan
Ente bisa tinggal nama doank
Jangan larang LGBT, itu sunnah nabi. Aturan Larang LGBT Daftar CPNS Kejaksaan Agung Langgar UU, Harus Dibatalkan
profile-picture
profile-picture
gambit410 dan ahmad.c memberi reputasi
Halaman 1 dari 2


GDP Network
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di