Jakarta - Rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2020 telah selesai dibahas di tingkat komisi DPRD DKI Jakarta. Sekretaris Daerah DKI, Saefullah, menyebut ada selisih sebesar Rp 10 triliun antara kemampuan keuangan dengan rancangan kegiatan.

"Dari kertas kerja kami, ini kemampuan keuangan hanya Rp 87,1 triliun, sementara total dari kegiatan dan hasil pembahasan dengan komisi itu masih menyentuh angka Rp 97 triliun. Jadi kita masih harus mengurangi Rp 10 triliun," Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah dalam rapat bersama komisi C DPRD DKI, di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2019).

Saefullah mengatakan perlu dilakukan pembahasan kembali terkait anggaran sementara tersebut. Dia menyarankan setiap komisi menentukan angka rasionalisasinya sebelum dibawa ke banggar.

"Sebetulnya banggar besar nanti adalah bagaimana kita mau bersepakat di angka berapa dengan rasionalisasi ini. Nah nanti dengan kondisi Rp 87,1 triliun, kan teman-teman, baik sekarang ini, terutama komisi ini partner untuk menentukan besaran angka. Nanti begitu di banggar kita sudah sama-sama sepakatnya berapa," ucapnya.

Untuk menekan defisit tersebut, Saefullah meminta agar program yang tidak prioritas dihentikan. Saefullah juga meminta pembahasan anggaran ini dipercepat.

"Sedangkan angka yang kertas kerja kita ini kan Rp 87 triliun, sementara angka di sana dengan program Rp 97 triliun. Jadi selisih inilah yang sama-sama sebetulnya harus kita bahas. Prioritas, setengah prioritas, tidak prioritas ya kita drop," tuturnya.

(eva/knv)
https://m.detik.com/news/berita/d-47...-10-t?single=1