KESATUCO. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonedia (KSPSI) bakal menggelar aksi penolakan UMP 2020. Mereka menggelar rapat di Kantor DPC KSPSI Korcab Purwakarta, Minggu (17/11/2019)

Rapat konsolidasi dipimpin oleh Pangkorcab Tondi Binsar, Wakil Pangkorcab Rudisiswanto, Ewon, Karsono, dan Nuryamin serta jajarannya.

Aksi Tolak UMP 2020 akan digelar pada 21 November 2019 di Kantor Gubernur Jawa Barat, dengan kekuatan massa 10.000 orang sesuai instruksi dari DPD KSPSI Jawa barat.

Pangkorcab Tondi Binsar mengatakan, kehadiran massa aksi sangat penting untuk menekan gubernur agar menerbitkan SK Gub tentang UMK 2020 (maupun UMSK 2020).

“Kami masih ada kehawatiran, Gubernur tidak mengeluarkan SK atas dasar surat edaran MENAKER yang menekan kepada Gubernur, bahwa Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tidak wajib,” ucapnya.

Lebih lanjut Tondi mengatakan, jika gubernur tidak keluarkan SK tentang UMK Tahun 2020 akan menjadi presiden buruk kedepannya.

“UMK tidak di SK kan lagi oleh Gubernur, terutama Karawang Bekasi, untuk itu mohon massa all out dengan berbagai cara,” jelasnya.