- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Tsamara Senggol Anies, Mustofa: Menyalahkan Pendahulunya, Gak Boleh? awas Bumerang
TS
shifu356
Tsamara Senggol Anies, Mustofa: Menyalahkan Pendahulunya, Gak Boleh? awas Bumerang
AKURAT.CO, Politisi Partai Amanat Nasional [url=http://akuraS E N S O Rindeks?tag=Mustofa+Nahrawardaya][color=#f9a01b][b]Mustofa Nahrawardaya[/b][/color][/url] memberikan komentar kepada Politisi Partai Solidaritas Indonesia Tsamara Amany Alatas.
Saat itu, Tsamara menyindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karena dirasa belum move on dan masih menyalahkan gubernur sebelumnya. Hal ini dikarenakan anggaran yang ramai dibicarakan dan kesalahan input.
"Kesalahan yang terus menerus diulang Pak Gubernur adalah menyalahkan pendahulunya. Move on. Sudah 2 tahun Bapak menjabat," tulis @TsamaraDKI di Twitter.
Baca Juga:
[url=http://akuraS E N S O Rnews/id-837901-read-anies-tanpa-wagub-pks-pengawasan-anggaran-jadi-lemah][color=#ef4623][b]Anies Tanpa Wagub, PKS: Pengawasan Anggaran Jadi Lemah[/b][/color][/url]
[url=http://akuraS E N S O Rnews/id-837737-read-paranormal-emang-bener-ya-kambing-hitam-dagingnya-lebih-empuk-daripada-kambing-putih-jin-saya-sampai-heran][color=#ef4623][b]Paranormal: Emang Bener Ya, Kambing Hitam Dagingnya Lebih Empuk Daripada Kambing Putih? Jin Saya Sampai Heran![/b][/color][/url]
[url=http://akuraS E N S O Rnews/id-837665-read-zaman-ahok-dokumen-anggaran-diunggah-ke-website-sejak-rancangan-biar-publik-bisa-koreksi-kalau-zaman-anies][color=#ef4623][b]Zaman Ahok, Dokumen Anggaran Diunggah Ke Website Sejak Rancangan Biar Publik Bisa Koreksi, Kalau Zaman Anies?[/b][/color][/url]
Cuitan itu membuat Mustofa memberikan tanggapannya. Mustofa mempertanyakan soal tidak boleh menyalahkan pendahulu. Ia bahkan mengajak netizen untuk mencari tautan terkait pejabat yang menyalahkan pendahulunya.
"Menyalahkan pendahulunya, gak boleh? hati-hati bumerang. Ayo tuips cari contoh pejabat lainnya di google. Kayaknya ada juga pejabat lain yang suka nyalahin pendahulunya. Mention ke Mbak @TsamaraDKI ya," tulis @TofaGarisLurus di Twitter, Jumat (1/11/2019).
Seperti diketahui, Anies buka suara soal kesalahan Dinas Pendidikan DKI Jakarta dalam mengimput data website apbd.jakarta.go.id, ia menilai kesalahan terjadi karena sistem e-budgeting yang digagas oleh mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok tidak bisa melakukan verifikasi.
"Ada problem sistem yaitu sistem digital, tetapi tidak smart. Kalau smart sistem, dia bisa melakukan pengecekan, verifikasi. Dia bisa menguji. Ini sistem digital, tetapi masih mengandalkan manual," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019).
Anies menyatakan bahwa nama anggaran yang janggal kerap ditemukan setiap tahunnya. Dia tidak mempermasalahkan kesalahan input data dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) 2020 yang diposting di website apbd.jakarta.go.id. Sebab, rancangan anggaran yang dipublikasikan itu bisa berubah sebagaimana dalam pembahasan dinas terkait dengan DPRD DKI.
"Ini problem muncul tiap tahun maka yang kita koreksi adalah sistemnya. Sistem masih manual pengecekan manual maka ada puluhan ribu item. Maka tiap tahun itu pasti muncul angka yang aneh-aneh," tandasnya.
Sebelumnya, rancangan anggaran pengadaan lem aibon dan pulpen mendapat perhatian dari warganet. Setelah viral, Dinas Pendidikan sibuk memberikan klarifikasi.
Pelakasana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat mengatakan, pengadaan pulpen dalam komponen e-budgeting masih bersifat sementara dan akan disesuaikan. Mengingat, Pemprov DKI masih menunggu input komponen dari masing-masing sekolah.
Soal anggaran pengadaan lem aibon, Syaefuloh mengaku, Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah melakukan penyisiran terhadap KUA-PPAS DKI 2020 dan memastikan anggaran itu tidak ada.
"Kalau terkait dengan anggaran aibon, saya sudah coba sisir, insya Allah tidak ada anggaran aibon sebesar Rp82,8 miliar tersebut," tuntasnya.[]
Saat itu, Tsamara menyindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karena dirasa belum move on dan masih menyalahkan gubernur sebelumnya. Hal ini dikarenakan anggaran yang ramai dibicarakan dan kesalahan input.
"Kesalahan yang terus menerus diulang Pak Gubernur adalah menyalahkan pendahulunya. Move on. Sudah 2 tahun Bapak menjabat," tulis @TsamaraDKI di Twitter.
Baca Juga:
[url=http://akuraS E N S O Rnews/id-837901-read-anies-tanpa-wagub-pks-pengawasan-anggaran-jadi-lemah][color=#ef4623][b]Anies Tanpa Wagub, PKS: Pengawasan Anggaran Jadi Lemah[/b][/color][/url]
[url=http://akuraS E N S O Rnews/id-837737-read-paranormal-emang-bener-ya-kambing-hitam-dagingnya-lebih-empuk-daripada-kambing-putih-jin-saya-sampai-heran][color=#ef4623][b]Paranormal: Emang Bener Ya, Kambing Hitam Dagingnya Lebih Empuk Daripada Kambing Putih? Jin Saya Sampai Heran![/b][/color][/url]
[url=http://akuraS E N S O Rnews/id-837665-read-zaman-ahok-dokumen-anggaran-diunggah-ke-website-sejak-rancangan-biar-publik-bisa-koreksi-kalau-zaman-anies][color=#ef4623][b]Zaman Ahok, Dokumen Anggaran Diunggah Ke Website Sejak Rancangan Biar Publik Bisa Koreksi, Kalau Zaman Anies?[/b][/color][/url]
Cuitan itu membuat Mustofa memberikan tanggapannya. Mustofa mempertanyakan soal tidak boleh menyalahkan pendahulu. Ia bahkan mengajak netizen untuk mencari tautan terkait pejabat yang menyalahkan pendahulunya.
"Menyalahkan pendahulunya, gak boleh? hati-hati bumerang. Ayo tuips cari contoh pejabat lainnya di google. Kayaknya ada juga pejabat lain yang suka nyalahin pendahulunya. Mention ke Mbak @TsamaraDKI ya," tulis @TofaGarisLurus di Twitter, Jumat (1/11/2019).
Seperti diketahui, Anies buka suara soal kesalahan Dinas Pendidikan DKI Jakarta dalam mengimput data website apbd.jakarta.go.id, ia menilai kesalahan terjadi karena sistem e-budgeting yang digagas oleh mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok tidak bisa melakukan verifikasi.
"Ada problem sistem yaitu sistem digital, tetapi tidak smart. Kalau smart sistem, dia bisa melakukan pengecekan, verifikasi. Dia bisa menguji. Ini sistem digital, tetapi masih mengandalkan manual," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019).
Anies menyatakan bahwa nama anggaran yang janggal kerap ditemukan setiap tahunnya. Dia tidak mempermasalahkan kesalahan input data dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) 2020 yang diposting di website apbd.jakarta.go.id. Sebab, rancangan anggaran yang dipublikasikan itu bisa berubah sebagaimana dalam pembahasan dinas terkait dengan DPRD DKI.
"Ini problem muncul tiap tahun maka yang kita koreksi adalah sistemnya. Sistem masih manual pengecekan manual maka ada puluhan ribu item. Maka tiap tahun itu pasti muncul angka yang aneh-aneh," tandasnya.
Sebelumnya, rancangan anggaran pengadaan lem aibon dan pulpen mendapat perhatian dari warganet. Setelah viral, Dinas Pendidikan sibuk memberikan klarifikasi.
Pelakasana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat mengatakan, pengadaan pulpen dalam komponen e-budgeting masih bersifat sementara dan akan disesuaikan. Mengingat, Pemprov DKI masih menunggu input komponen dari masing-masing sekolah.
Soal anggaran pengadaan lem aibon, Syaefuloh mengaku, Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah melakukan penyisiran terhadap KUA-PPAS DKI 2020 dan memastikan anggaran itu tidak ada.
"Kalau terkait dengan anggaran aibon, saya sudah coba sisir, insya Allah tidak ada anggaran aibon sebesar Rp82,8 miliar tersebut," tuntasnya.[]
4iinch dan sebelahblog memberi reputasi
2
2.5K
25
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan