Menurut data Badan Pusat Statistik, pada 2035 Indonesia diprediksi akan memiliki total 305 juta penduduk. Dari jumlah tersebut, sebanyak 66,6 persen tinggal di wilayah perkotaan. Indonesia termasuk negara dengan tingkat urbanisasi yang tinggi di Asia. Wilayah kota semakin padat dan kompleks sehingga berpotensi menimbulkan problematika sosial, seperti kemacetan ataupun kriminalitas.

Melihat prediksi dan kondisi ini, kebutuhan untuk pengembangan smart city di Indonesia menjadi satu hal yang mendesak dan perlu disiapkan. Smart city diharapkan menjadi jawaban dari beragam permasalahan tersebut. Konsep smart city (kota cerdas) adalah kota yang paling cepat dan akurat memberikan solusi kepada warganya.



Di sisi lain, smart city secara garis besar adalah konsep membangun wilayah dan bisa diaplikasikan juga ke pembangunan desa. Jadi, aplikasi smart city tidak selalu hanya untuk kota tech savvy saja. Dalam implementasi smart city perlu mencocokkan dengan karakter masing masing wilayah menyesuaikan harapan masyarakat. Karena karakter yang berbeda perlu dibuat masterplan smart city.

Secara lebih luas, melalui konsep smart city layanan pemerintah dapat lebih cepat, serta berdampak kepada masyarakat. Smart city dikembangkan dan dikelola dengan Teknologi Infomasi (TI) untuk menghubungkan, memonitor, dan mengendalikan berbagai sumber daya dengan lebih efektif dan efisien. Namun, tidak hanya fokus pada teknologi dan infrastruktur pendukungnya saja.

Saat ini, Pemerintah pun concern dengan pengembangan smart city. Hal ini terimplikasi dengan adanya Gerakan Menuju 100 Smart City. Program bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Bappenas, dan Kantor Staf Kepresidenan ini bertujuan membimbing kabupaten/ kota dalam menyusun masterplan smart city agar bisa lebih memaksimalkan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik maupun mengakselerasikan potensi yang ada.

Dalam program ini, sebuah kota atau wilayah dapat dikatakan sebagai smart city jika di dalamnya dilengkapi infrastruktur dasar. Selain itu, juga memiliki sistem transportasi yang lebih efisien dan terintegrasi sehingga meningkatkan mobilitas masyarakat. Lebih jauh lagi, menciptakan kualitas hidup masyarakat yang terus meningkat, rumah dan bangunan yang hemat energi, bangunan ramah lingkungan, dan memakai sumber energi terbarukan.



Untuk mewujudkan pelayanan dasar yang menyeluruh, smart city ditopang komponen-komponen pendukung seperti smart governance yang diciptakan dengan pengembangan e-governance serta ada partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Kemudian, tersedia smart infrastructure dari pengembangan jaringan informasi dan teknologi, pengembangan sistem transportasi berbasis IT, hingga pengembangan sistem informasi dan manajemen berbasis IT.

Terkait transportasi, mengingat kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari puluhan ribu pulau, dalam mengandalkan IT harus diimbangi komponen pendukung lainnya. Untuk meningkatkan konektivitas dan memperluas keterjangkauan, pemerintah juga melakukan program infrastruktur fisik transportasi darat, laut, dan udara. Salah satunya dengan program tol laut. Sementara sarana transportasi di area perkotaan dibangun layanan transportasi massal, seperti bus rapid transport, MRT, dan LRT.

Kemudian juga diciptakan smart environment dengan pengelolaan lingkungan berbasis IT, pengelolaan sumber daya alam berbasis IT, dan pengembangan sumber energi terbarukan. Hal ini akan mampu menciptakan smart living yang di dalamnya terdapat kemudahan akses terhadap layanan pendidikan, kemudahan akses terhadap layanan kesehatan, hingga kemudahan akses terhadap jaminan keamanan.



Dengan bergeraknya komponen komponen pendukung itu maka diharapkan mampu melahirkan smart people, menjadi sumber daya manusia yang melek teknologi dan kuat dalam penelitian, serta tidak lupa dengan pengembangan karakter sosial budaya masyarakat. Sehingga pada ujungnya mampu menciptakan smart economy dengan munculnya kewirausahaan yang berkembang dan pengembangan e-commerce.