TEMPO.CO, Jakarta - Berbeda sikap dengan kelompok Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah menerima penunjukan Fachrul Razi menjadi Menteri Agama.

Penunjukan seseorang untuk menjadi menteri, termasuk untuk menjadi menteri agama, itu merupakan hak prerogatif presiden. Itu harus kita hormati supaya negara kita tidak gaduh," ujar Bendahara Umum PP Muhammadiyah, Anwar Abbas saat dihubungi Tempo pada Kamis, 24 Oktober 2019.

Anwar mengatakan, semua pihak sepatutnya memberikan kesempatan kepada menteri-menteri yang telah dilantik untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik. "Termasuk menteri agama juga," ujar Anwar.

Periode ini, Presiden Jokowi menunjuk menteri agama dengan latar belakang militer. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengaku kecewa karena kursi Menteri Agama tak diberikan kepada kelompok mereka dan justru diberikan kepada purnawirawan TNI.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Robikin Emhas mengatakan PBNU banyak menerima pertanyaan dari ulama berbagai daerah tentang menteri agama yang tak dijabat kader NU. Menurutnya, bila disimpulkan, berbagai pertanyaan itu bernada kecewa.

Ketua Panitia Peringatan Hari Santri PWNU Jawa Timur Abdussalam Shohib bahkan mengatakan tidak akan mengundang Fachrul Razi ke puncak peringatan Hari Santri pada 27 Oktober mendatang. Menurut dia, panitia belum tahu apakah Fachrul pernah nyantri atau tidak.

https://nasional.tempo.co/read/12641...g/full?view=ok

Tugas ulama memang bukan utk jadi pejabat