Jakarta, CNN Indonesia ‐‐ Anggota Komisi C DPRD DKI Ahmad Lukman Jupiter membeberkan realisasi pendapatan pajak DKI Jakarta sampai tanggal 28 Oktober adalah sebesar Rp32,3 triliun.

Jumlah itu masih di bawah target pendapatan pajak sekitar Rp44,54 triliun untuk tahun 2019. Dengan kata lain Pemprov DKI terancam defisit.

"Artinya ada kekurangan sebesar Rp12,24 triliun atau penyerapan baru sekitar 82 persen. Ini harus menjadi perhatian karena 2019 tinggal beberapa bulan lagi," ujar dia di DPRD DKI, Selasa (29/10).

Selain dari pendapatan yang belum tercapai, ada dana bagi hasil dari pemerintah pusat yang belum turun. Setidaknya ada Rp6,39 triliun anggaran yang belum diterima oleh DKI.

"Karena itu Pemprov harus cari-cara untuk menutupi itu, jangan sampai ini merugikan masyarakat dan mengakibatkan pembangunan tersendat nantinya," tutup dia.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyebut anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terancam defisit karena masih jauh dari target.

Ia mengaku heran dengan ancaman defisit yang dimiliki DKI. Padahal di zaman kepemimpinan Anies Baswedan, DKI mendapat status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Prasetyo pun membandingkan anggaran zaman kepemimpinan Gubernur Anies sekarang dengan kepemimpinan terdahulunya yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Hal ini disampaikan Prasetyo dalam rapat Komisi C dengan Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) beserta jajaran eksekutif lainnya.

"(Kepemimpinan) Sebelumnya bisa WDP-WDP (Wajar Dengan Pengecualian) pembangunan di mana-mana tapi enggak pernah defisit tuh, ini kok WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) tapi kita bisa defisit," kata Prasetyo.

Prasetyo menduga uang DKI belum sepenuhnya masuk ke kas daerah. Ia juga meminta agar BPRD lebih jeli untuk melihat potensi atau pun peluang masuk untuk mendongkrak pendapatan daerah.


Ia juga meminta agar jajaran Pejabat DKI tidak takut untuk melakukan inovasi dan membentuk tim untuk mengoptimalkan pendapatan.

"Pak Faisal (Kepala BPRD) pendapatan kurang bisa dilihat dari luar, kan banyak ini (sumber) ada denda, ada KLB (Koefisien Lantai Bangunan) dan lain-lain," ujar dia.
Jakarta, CNN Indonesia ‐‐ Anggota Komisi C DPRD DKI Ahmad Lukman Jupiter membeberkan realisasi pendapatan pajak DKI Jakarta sampai tanggal 28 Oktober adalah sebesar Rp32,3 triliun.

Jumlah itu masih di bawah target pendapatan pajak sekitar Rp44,54 triliun untuk tahun 2019. Dengan kata lain Pemprov DKI terancam defisit.

"Artinya ada kekurangan sebesar Rp12,24 triliun atau penyerapan baru sekitar 82 persen. Ini harus menjadi perhatian karena 2019 tinggal beberapa bulan lagi," ujar dia di DPRD DKI, Selasa (29/10).

Selain dari pendapatan yang belum tercapai, ada dana bagi hasil dari pemerintah pusat yang belum turun. Setidaknya ada Rp6,39 triliun anggaran yang belum diterima oleh DKI.

"Karena itu Pemprov harus cari-cara untuk menutupi itu, jangan sampai ini merugikan masyarakat dan mengakibatkan pembangunan tersendat nantinya," tutup dia.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyebut anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terancam defisit karena masih jauh dari target.

Ia mengaku heran dengan ancaman defisit yang dimiliki DKI. Padahal di zaman kepemimpinan Anies Baswedan, DKI mendapat status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Prasetyo pun membandingkan anggaran zaman kepemimpinan Gubernur Anies sekarang dengan kepemimpinan terdahulunya yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Hal ini disampaikan Prasetyo dalam rapat Komisi C dengan Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) beserta jajaran eksekutif lainnya.

"(Kepemimpinan) Sebelumnya bisa WDP-WDP (Wajar Dengan Pengecualian) pembangunan di mana-mana tapi enggak pernah defisit tuh, ini kok WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) tapi kita bisa defisit," kata Prasetyo.

Prasetyo menduga uang DKI belum sepenuhnya masuk ke kas daerah. Ia juga meminta agar BPRD lebih jeli untuk melihat potensi atau pun peluang masuk untuk mendongkrak pendapatan daerah.


Ia juga meminta agar jajaran Pejabat DKI tidak takut untuk melakukan inovasi dan membentuk tim untuk mengoptimalkan pendapatan.

"Pak Faisal (Kepala BPRD) pendapatan kurang bisa dilihat dari luar, kan banyak ini (sumber) ada denda, ada KLB (Koefisien Lantai Bangunan) dan lain-lain," ujar dia.