- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Waspadai Penyimpangan Anggaran Naturalisasi Sungai dan Waduk
TS
suryahendro
Waspadai Penyimpangan Anggaran Naturalisasi Sungai dan Waduk
DPRD DKI Jakarta mengultimatum Pemprov DKI soal rencana pembangunanan dan revitalisasi waduk di ibu kota. Diharapkan kegiatan itu tidak menjadi modus korupsi yang kemudian membuat mangkak pembangunan.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengatakan, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta mengalokasikan anggaran Rp288,49 miliar pada 2020 untuk program naturalisasi sungai dan waduk. Naturalisasi itu untuk mengatasi masalah banjir di ibu kota.
“Anggaran Rp288,49 miliar tersebut sudah dialokasikan dalam kebijakan umum anggaran-plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS-red) untuk rancangan APBD DKI Jakarta 2020,” ungkap Taufik kepada INDOPOS di Jakarta, Kamis (24/10/2019).
Taufik menjelaskan, setidaknya saat ini ada tujuh pembangunan waduk terhenti atau mangkrak. Walaupun dirinya belum mengetahui secara pasti apa penyebab mangkraknya waduk tersebut. “Oleh sebab itu kita ultimatum pemprov, khususnya dinas terkait agar revitalisasi waduk lancar dan tidak ada kegiatan korupsi,” ucap Taufik.
Dia membeberkan, ketujuh waduk yang hingga kini masih mangkrak pembangunannya adalah, Waduk Rorotan, Waduk Pondok Rangon satu dan dua, Waduk Cimanggis, Waduk Rambutan satu dan dua, serta Waduk Giri Kencana di Cilangkap. Seluruh tempat penampungan air itu padahal sangat dibutuhkan di musim penghujan yang saat ini turun.
Politisi Partai Gerindra itu berharap, anggaran yang besar tersebut dan ditambah adanya corporate sosial responsibility (CSR) tidak terjadi seperti penetapan tersangka Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Teguh Hendrawan. Dia terindikasi korupsi dalam kasus dugaan perusakan lahan warga di Rawa Rotan, Cakung, Jakarta Timur.
Sementara itu, Pengamat Perkotaan Nirwono Joga menuturkan, Dinas SDA DKI Jakarta harus segera memberikan penjelasan secara transparan terkait penggunaan dana CSR.
Baik penggunaan anggaran pembangunan revitalitasi waduk yang sudah berjalan dan yang akan dilaksanakan. “Harus dijelaskan itu, berapa besaran biayanya, berapa anggaran yang dari APBD dan berapa yang dari CSR,” kata Nirwono.
Selain itu, sambung dia, perlu juga dijelaskan perihal CSR sebagai wujud dari kompensasi. “Gubernur juga harus berani menegur bahkan memberikan sanksi tegas (mengundurkan diri secara sukarela atau dengan tidak hormat). Hal ini untuk memberikan efek jera kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di DKI Jakarta,” tandas dia.
Anies Andalkan Waduk Bogor
Gubernur DKI Anies Basweden mengaku, terus mempercepat pembangunan waduk di bagian hulu Bogor. Sehingga, arus air yang bisa masuk ke Jakarta itu bisa terkendali. Dia beralasan kalau Jakarta merupakan di posisi hilir. “Kalau sudah terkendali, maka volume air yang masuk ke Jakarta juga bisa terkontrol,” kata Anies, Kamis (24/10/2019).
Anies mengatakan, posisi Jakarta itu hilir, dan air yang datang dari hulu selalu besar. Menurut dia, kalau hanya meluruskan air ke arah laut dan volume tidak terkontrol maka akan menjadi masalah.
Apalagi, permukaan air laut sering kali lebih tinggi ketimbang permukaan air sungai. “Jadi harus dikendalikan di ujung hulu,” kata dia. Menurut Anies, kalau dikerjakan penataan normalisasi selalu bermasalah. Dia mencontohkan, ketika banjir beberapa waktu laludi sekitar Kampung Melayu, menjadi tanda tanya besar.
Sebab, aliran kali itu baru dinormalisasi. “Seharusnya kan tidak banjir, kenapa masih banjir padahal sudah di normalisasi,” kata dia. Karena itu, sambung gubernur, harus mempercepat tanggul dan waduk di wilayah Bogor selesai dibangun. Kemudian, di Jakarta juga akan dibangun beberapa waduk. “Kita sudah berkeliling ke beberapa lokasi untuk normalisasi itu,” kata dia.
Padahal, kata Anies, Pemprov DKI Jakarta sangat menanti proyek waduk itu segera selesai. Dia mengatakan, waduk tersebut bisa bermanfaat untuk mengantisipasi banjir. “Saya dengar mereka mundur waktunya. Seharusnya diselesaikan akhir tahun ini, laporan dari Kementerian PUPR belum selesai sesuai jadwal karena ada kendala pembebasan lahan disana. Tapi, kami pantau terus,” ungkap Anies. (aen/ibl/dny)
https://indopos.co.id/read/2019/10/2...ai-dan-waduk/
Hasil karya terobosan anda selama 2 tahun ini untuk banjir jakarta apa pak ?
Dengan memperlebar trotoar jalan ?? Atau Balapan Formula E ??
Note:
-Normalisasi terhenti 2 tahun ini.
-waduk jakarta mangkrak.
-Sukamahi dan Ciawi di Kabupaten Bogor yg bangun Pemerintah Pusat.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengatakan, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta mengalokasikan anggaran Rp288,49 miliar pada 2020 untuk program naturalisasi sungai dan waduk. Naturalisasi itu untuk mengatasi masalah banjir di ibu kota.
“Anggaran Rp288,49 miliar tersebut sudah dialokasikan dalam kebijakan umum anggaran-plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS-red) untuk rancangan APBD DKI Jakarta 2020,” ungkap Taufik kepada INDOPOS di Jakarta, Kamis (24/10/2019).
Taufik menjelaskan, setidaknya saat ini ada tujuh pembangunan waduk terhenti atau mangkrak. Walaupun dirinya belum mengetahui secara pasti apa penyebab mangkraknya waduk tersebut. “Oleh sebab itu kita ultimatum pemprov, khususnya dinas terkait agar revitalisasi waduk lancar dan tidak ada kegiatan korupsi,” ucap Taufik.
Dia membeberkan, ketujuh waduk yang hingga kini masih mangkrak pembangunannya adalah, Waduk Rorotan, Waduk Pondok Rangon satu dan dua, Waduk Cimanggis, Waduk Rambutan satu dan dua, serta Waduk Giri Kencana di Cilangkap. Seluruh tempat penampungan air itu padahal sangat dibutuhkan di musim penghujan yang saat ini turun.
Politisi Partai Gerindra itu berharap, anggaran yang besar tersebut dan ditambah adanya corporate sosial responsibility (CSR) tidak terjadi seperti penetapan tersangka Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Teguh Hendrawan. Dia terindikasi korupsi dalam kasus dugaan perusakan lahan warga di Rawa Rotan, Cakung, Jakarta Timur.
Sementara itu, Pengamat Perkotaan Nirwono Joga menuturkan, Dinas SDA DKI Jakarta harus segera memberikan penjelasan secara transparan terkait penggunaan dana CSR.
Baik penggunaan anggaran pembangunan revitalitasi waduk yang sudah berjalan dan yang akan dilaksanakan. “Harus dijelaskan itu, berapa besaran biayanya, berapa anggaran yang dari APBD dan berapa yang dari CSR,” kata Nirwono.
Selain itu, sambung dia, perlu juga dijelaskan perihal CSR sebagai wujud dari kompensasi. “Gubernur juga harus berani menegur bahkan memberikan sanksi tegas (mengundurkan diri secara sukarela atau dengan tidak hormat). Hal ini untuk memberikan efek jera kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di DKI Jakarta,” tandas dia.
Anies Andalkan Waduk Bogor
Gubernur DKI Anies Basweden mengaku, terus mempercepat pembangunan waduk di bagian hulu Bogor. Sehingga, arus air yang bisa masuk ke Jakarta itu bisa terkendali. Dia beralasan kalau Jakarta merupakan di posisi hilir. “Kalau sudah terkendali, maka volume air yang masuk ke Jakarta juga bisa terkontrol,” kata Anies, Kamis (24/10/2019).
Anies mengatakan, posisi Jakarta itu hilir, dan air yang datang dari hulu selalu besar. Menurut dia, kalau hanya meluruskan air ke arah laut dan volume tidak terkontrol maka akan menjadi masalah.
Apalagi, permukaan air laut sering kali lebih tinggi ketimbang permukaan air sungai. “Jadi harus dikendalikan di ujung hulu,” kata dia. Menurut Anies, kalau dikerjakan penataan normalisasi selalu bermasalah. Dia mencontohkan, ketika banjir beberapa waktu laludi sekitar Kampung Melayu, menjadi tanda tanya besar.
Sebab, aliran kali itu baru dinormalisasi. “Seharusnya kan tidak banjir, kenapa masih banjir padahal sudah di normalisasi,” kata dia. Karena itu, sambung gubernur, harus mempercepat tanggul dan waduk di wilayah Bogor selesai dibangun. Kemudian, di Jakarta juga akan dibangun beberapa waduk. “Kita sudah berkeliling ke beberapa lokasi untuk normalisasi itu,” kata dia.
Padahal, kata Anies, Pemprov DKI Jakarta sangat menanti proyek waduk itu segera selesai. Dia mengatakan, waduk tersebut bisa bermanfaat untuk mengantisipasi banjir. “Saya dengar mereka mundur waktunya. Seharusnya diselesaikan akhir tahun ini, laporan dari Kementerian PUPR belum selesai sesuai jadwal karena ada kendala pembebasan lahan disana. Tapi, kami pantau terus,” ungkap Anies. (aen/ibl/dny)
https://indopos.co.id/read/2019/10/2...ai-dan-waduk/
Hasil karya terobosan anda selama 2 tahun ini untuk banjir jakarta apa pak ?
Dengan memperlebar trotoar jalan ?? Atau Balapan Formula E ??
Note:
-Normalisasi terhenti 2 tahun ini.
-waduk jakarta mangkrak.
-Sukamahi dan Ciawi di Kabupaten Bogor yg bangun Pemerintah Pusat.
4iinch dan 4 lainnya memberi reputasi
5
1.3K
10
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan