3 KARTU SAKTI JOKOWI
MENINGKATKAN KUALITAS SDM INDONESIA



Sumber : Channel Youtube KPU RI

Di masa kampanye Pilpres 2019, pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Jokowi-Amin, mempromosikan 3 kartu yang konon merupakan "Kartu Sakti Jokowi" untuk periode kedua kepemimpinan Jokowi sebagai Presiden RI.

"Kartu Sakti Jokowi" yang dipromosikan tersebut merupakan salah satu bagian dari rencana besar Jokowi untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas SDM rakyat Indonesia agar bisa bersaing dan bertahan di zaman sekarang yang semakin kompetitif dan maju.



Sumber : Channel Youtube Presiden Joko Widodo

TS dari awal masa kampanye Pilpres 2019 berlangsung sangat antusias dengan visi Indonesia Maju yang dicanangkan Jokowi dengan cara meningkatkan kualitas SDM rakyat Indonesia, adalah sebuah keniscayaan di negara² manapun yang disebut "negara maju" pastinya memiliki SDM rakyat yang berkualitas sehingga negara tersebut menjadi negara yang kuat, berdikari, dan disegani di dunia internasional.

Untuk menjadi sebuah negara yang maju, jelas waktu 5 tahun kepemimpinan Jokowi tidak cukup untuk langsung menuai hasil program² peningkatan SDM tersebut, tapi setidaknya Jokowi akan membangun fondasi sebagai arah bagaimana SDM Indonesia dibangun kedepannya untuk menjadi negara maju. Fondasi yang dibangun Jokowi fokus pada 3 hal yaitu Lapangan Kerja, Daya Beli Keluarga, dan Jenjang Pendidikan Tinggi.

Ketiga fondasi tersebut secara fisik diwujudkan dengan memunculkan Kartu Prakerja, Kartu Sembako Murah, dan KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah.

KARTU PRAKERJA, dari namanya saja sudah terlihat jelas bahwa kartu ini diperuntukkan untuk mempersiapkan SDM Indonesia agar siap masuk dan bersaing secara kompetitif di dunia kerja, bukan untuk menggaji pengangguran. Salah satu kendala yang sering dialami para pencari kerja dalam mendapatkan pekerjaan adalah minimnya keahlian dan keterampilan kerja, memang pemerintah dari dulu memiliki yang namanya BLK (Balai Latihan Kerja)tapi menurut TS kehadiran BLK masih belum menjadi solusi tuntas permasalahan lapangan kerja, entah karena materi² yang diajarkan di BLK kurang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, atau karena kurangnya sinergi dengan pelaku² usaha dalam memfasilitasi lulusan² BLK mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan yang dipelajarinya sehingga ujung²nya masyarakat tetap harus kesana-kemari mencari pekerjaan.

KARTU SEMBAKO MURAH, dirilis sebagai bagian dari PKH (Program Keluarga Harapan) yang telah berjalan dari periode pertama Pemerintahan Jokowi-JK. Program ini secara teori sangat berkontribusi dalam meningkatkan daya beli masyarakat terutama yang kurang mampu agar bisa memenuhi kebutuhan pokok keluarganya dengan layak. Namun Pemerintahan Jokowi harus memperhatikan dengan seksama skema pendistribusian Kartu Sembako Murah karena program² seperti ini rawan terjadi kesalahan teknis bahkan penyelewengan secara sengaja sehingga program yang bagus ini menjadi sia-sia karena salah sasaran penerimanya.

KIP (KARTU INDONESIA PINTAR) KULIAH, menurut TS inilah ujung tombak tolak ukur keberhasilan Jokowi dalam meningkatkan SDM Indonesia karena dengan program ini masyarakat (terutama generasi muda) dengan latar belakang ekonomi apapun memiliki kesempatan untuk melanjutkan jenjang pendidikan ke level pendidikan tinggi minimal Sarjana. Entah apakah skema pemberian KIP Kuliah akan sama atau berbeda dengan Bidikmisi, tapi satu hal yang harus menjadi konsen Pemerintahan Jokowi adalah bagaimana caranya memastikan bahwa dana yang dialokasikan melalui KIP Kuliah bener² dimanfaatkan untuk menunjang aktivitas perkuliahan mahasiswa, bukannya malah disalahgunakan mahasiswa untuk memenuhi hasrat gaya hidup hedonis (sudah jadi rahasia umum lah ini).



Dan pada intinya, kita gak bisa semata² mengharapkan Pemerintah RI untuk bekerja keras menjadikan Indonesia negara maju, dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk berpacu meningkatkan kualitas diri agar siap dalam menghadapi persaingan dan tantangan di era globalisasi saat ini.

TS sangat menunggu realisasi "3 Kartu Sakti Jokowi" Periode Kedua ini. Secara teori sudah sangat bagus, tapi tentu penilaian utama dan terpenting adalah praktik nyatanya di lapangan.



Sumber Tulisan
orisinil @adityajt26

Sumber Video
Channel Youtube KPU RI
Channel Youtube Presiden Joko Widodo